.

.

.

Kamis, 26 April 2018

Massa Unjukrasa di Depan Mapolres Tator Terkait Kasus Hate Spech Terhadap Wakil Bupatinya

Tampak polisi berseragam (kanan) berjaga-jaga saat melakukan pengamanan aksi unjukrasa yang digelar FMTBPK di depan Mapolres Tator, Kamis (26/4/2018)

Penanganan Kasus DJM Dibanding-Bandingkan dengan Kasus JRM dan Musisi Ahmad Dhani

TORAJA, Tabloid SAR- Sekitar seratusan masyarakat Kabupaten Tana Toraja (Tator) yang tergabung dalam Front Masyarakat Toraja Bersatu Peduli Keadilan (FMTBPK) menggelar aksi unjukrasa di depan Mapolres Tator, Kamis (26/4/2018).

Para pengunjukrasa ini, mempertanyakan sikap profesionalisme jajaran Polres Tator dalam menangani kasus dugaan ujaran kebencian (hate speech- red) yang disebarluaskan melalui media sosial akun Facebook milik Kepala Dinas PU Papua Djuli Mambaya (DJM) terhadap Wakil Bupati  Tator Victor Datuan Batara (VDB).

Selain itu, Korlap FMTBPK Gamal Mangesa dalam orasinya juga mendesak agar DJM yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, segera ditahan.

“Kenapa hingga kini tersangka Djuli Mambaya (DJM) belum juga ditahan oleh aparat kepolisian? Bukankah sejak tahun lalu, DJM telah ditetapkan sebagai tersangka? Segera tahan DJM !,” tegas Gamal dalam orasinya di depan Mapolres Tator.

Lebih lanjut, Gamal membandingkan kasus tersangka DJM dengan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Papua John Rende Mangontan (JRM) terhadap DJM.

“Kenapa kasus tersangka JRM begitu cepat proses pelimpahannya kepada pihak Kejaksaan Negeri Tana Toraja, sedangkan kasus tersangka DJM terkesan begitu lamban prosesnya? Bahkan hingga kini kasus tersangka DJM, belum juga dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Tana Toraja,” ujar Gamal dalam orasinya dengan penuh tanya.

Dalam orasinya para orator FMTBPK, juga menyatakan bahwa ujaran kebencian yang dialamatkan DJM kepada VDB bahwa Wakil Bupati Tator tersebut, membekengi bandar Narkoba dari Palu-Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mengedarkan Narkoba di Toraja adalah merupakan sebuah penghinaan terhadap pejabat negara.

“Bapak Victor Datuan Batara (VDB) adalah Wakil Bupati Tana Toraja yang dipilih oleh mayoritas masyarakat Tana Toraja. Beliau adalah pejabat negara, dan kami selaku warga Tana Toraja tidak terima penghinaan yang dialamatkan kepada Wakil Bupati kami,” teriak orator dalam orasinya, seraya mendesak agar tersangka DJM segera ditahan oleh Penyidik Polres Tator.

Dalam selebaran ‘Pernyataan Sikap FMTBPK’ yang dibagikan saat menggelar aksi unjukrasa di depan Mapolres Tator, FMTBPK mengajukan sejumlah tuntutan, yakni menuntut agar Polres Tator segera mengusut tuntas kasus ini, agar masyarakat Tator tidak berpandangan negatif terhadap Wakil Bupati Tator, dan menuntut Polres Tator agar menegakkan hukum dalam proses ini, sehingga tidak ada kesan bagi masyarakat bahwa DJM kebal hukum, serta mengingatkan Polres Tator agar jangan main-main dalam kasus ini.

Pada point terakhir dalam tuntutan FMTBPK ditegaskan bahwa apabila tuntutannya dalam tempo 2 x 24 jam tidak diindahkan oleh Polres Tator, maka mereka akan melakukan aksi demo yang lebih ekstrim, serta bersurat kepada Kapolda Sulsel, Mabes Polri dan institusi terkait lainnya.  

Setelah berorasi beberapa menit di depan Mapolres Tator, Kasat Reskrim Polres Tator AKP Jon Paerunan menerima perwakilan pengunjukrasa dan berdialog dengan mereka.
Tampak di depan Kasat Reskrim Polres Tator AKP Jon Paerunan (kanan) memberikan penjelasan kepada para perwakilan FMTBPK, terkait proses penanganan kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Kepala Dinas PU Papua Djuli Mambaya kepada Wakil Bupati Tator Victor Datuan Batara.
Dalam dialog tersebut, Kasat Reskrim Polres Tator menegaskan bahwa pihaknya menggaransi akan tetap memproses kasus tersebut, sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Penanganan kasus ujaran kebencian terhadap Bapak Wakil Bupati Tana Toraja akan terus kami proses sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku. Kendati demikian kami masih kekurangan alat bukti, sehingga kasus ini belum P21,” jelas AKP Jon kepada perwakilan massa FMTBPK.

Sementara perwakilan pengunjukrasa dalam pertemuan tersebut, mempertanyakan dan membanding-bandingkan antara kasus DJM  dengan kasus JRM.

“Apa perbedaannya antara kasus DJM dengan kasus yang menyeret JRM? Sehingga kasus JRM begitu cepat prosesnya. Sedangkan kasus tersangka DJM terkesan lamban penanganannya?” tanya perwakilan massa FMTBPK kepada Kasat Reskrim Polres Tator.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kasat Reskrim Polres Tator menjelaskan bahwa kasus DJM dan JRM berbeda.

“Kasus pemukulan yang dilakukan oleh tersangka JRM terdahap DJM di Malakari beberapa waktu lalu, barang bukti dan saksinya mudah didapatkan Tim Penyidik kami, sedangkan kasus penghinaan DJM terhadap Bapak Wakil Bupati Tana Toraja, melalui Medsos merupaan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang proses pengungkapan dan pembuktiannya agak sulit,” jelas AKP Jon.

Tidak hanya itu, salah satu perwakilan massa FMTBPK juga membanding-bandingkan kasus pelanggaran UU ITE yang dilakukan tersangka Kadis PU Papua DJM dengan salah satu tersangka musisi papan atas yakni kasus yang menyeret Ahmad Dhani.

“Kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang menyeret musisi Ahmad Dhani sebagai tersangka ujaran kebencian, cukup cepat prosesnya di kepolisian. Bahkan saat ini, Ahmad Dhani sudah menjalani persidangan di pengadilan. Tetapi kenapa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilaporkan Bapak Wakil Bupati Tana Toraja yang menyeret tersangka Djuli Mambaya (DJM) terkesan lamban prosesnya? Padahal yang sidik sama-sama polisi. Apakah polisi di sana berbeda dengan polisi di sini?” tanya Simon Batara dengan rada ketus.

Dalam menanggapi statemen tersebut, AKP Jon menjelaskan bahwa kasus Ahmad Dhani tersebut, cukup lengkap buktinya, sehingga penyidik kepolisian tidak kesulitan mengungkapnya. Tetapi kasus tersangka DJM, alat buktinya masih kurang.

“Berkas tersangka DJM sebelumnya sudah pernah kami ajukan kepada Kejaksaan Negeri Tana Toraja, namun dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum karena masih dianggap belum lengkap dan harus kami lengkapi. Semua bisa dilihat pada BAP-nya, nanti saya perlihatkan kepada pengacara Pak Wakil Bupati. Sebab yang boleh melihat BAP tersangka hanya tersangka dan pengacaranya, atau pengacara pelapor,” terang AKP Jon menanggapi pernyataan Simon, sembari meminta para pengunjukrasa untuk mempercayakan kepada Tim Penyidik Polres Tator untuk menangani kasus ini, secara professional.

Seusai perwakilan massa FMTBPK berdialog dengan Kasat Reskrim Polres Tator AKP Jon, para pengunjukrasa kemudian membubarkan diri secara tertib dan meninggalkan Mapolres Tator.

Aksi ini, mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polres Tator. Puluhan aparat kepolisian setempat tampak berjaga-jaga dalam pengamanan aksi tersebut.

Diketahui kasus ini, mulai bergulir di Polres Tator sejak Februari 2017 lalu. Dalam kasus tersebut, mulai dari proses penyelidikan hingga tahap penyidikan, belasan orang saksi termasuk saksi ahli telah dimintai keterangannya oleh Tim Penyidik Polres Tator.

DJM ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, sejak tanggal 17 September 2017 lalu.
Penyidik Polres Tator menjerat Kadis PU Papua tersebut, dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi Transaksi Elektronik), DJM diancaman 4 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 750 juta.

Penulis   : Tim Lipsus
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.