.

.

Rubrik

.

Minggu, 12 Agustus 2018

Aktivis Masih Persoalkan Dugaan Pungli Terhadap Siswa Baru di Kota Palopo

Ketua LPKAN Kota Palopo, Andreas Tandi Lodi saat bertandang ke Kantor Redaksi Tabloid SAR.
Diduga Ada Sekolah Memungut Dana Hingga Rp 700an Ribu Terhadap Siswa Barunya

 
PALOPO, Tabloid SAR- Dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap siswa baru yang dilakukan oleh sejumlah pihak sekolah melalui Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Palopo, Sulsel, menuai sorotan publik.

Fatalnya karena praktek dugaan Pungli pada berbagai sekolah di Kota Palopo hampir merata dilakukan oleh Panitia PPDB, baik pada tingkat SD maupun tingkat SMP, hingga tingkat SMA/SMK dan sederajatnya.

Tampaknya kasus dugaan Pungli terhadap para siswa baru di Kota Palopo tersebut, mendapat perhatian serius dari kalangan aktivis LSM, supaya kasus ini dapat diproses lebih lanjut melalui jalur hukum.

Adapun kalangan aktivis LSM tersebut, antara lain Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Kota Palopo, Andreas Tandi Lodi dan Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy.

Kedua aktivis yang dikenal mendedikasikan dirinya selaku pemerhati kebijakan publik dan anti korupsi, yang juga consen sebagai pemerhati pendidikan di Kota Palopo tersebut, meminta pada pihak Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) agar dapat memproses kasus ini secara tuntas.

Menurut Ketua LPKAN Kota Palopo, Andreas Tandi Lodi bahwa tidak ada dasar atau regulasi bagi pihak sekolah melalui Panitia PPDB untuk melakukan pungutan terhadap para siswa baru.

“Jadi segala bentuk pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap siswa barunya adalah Pungli, jika tidak berdasarkan aturan atau tanpa ketentuan yang berlaku,” ujar Andreas Tandi Lodi kepada wartawan media ini ketika bertandang ke Kantor Redaksi Tabloid SAR, Senin (06/08/2018).

Aktivis yang lebih akrab disapa Tandi Lodi ini, lalu menyampaikan bahwa malah ada sekolah yang diduga kuat melakukan pungutan terhadap siswa barunya, hingga mencapai Rp 700an ribu.

“Modus operandi Panitia PPDB yang diduga kuat melakukan Pungli terhadap para siswa baru di kota ini, cukup beragam. Mulai dari bentuk pungutan tunai berupa uang, hingga berkedok biaya pengadaan baju seragam siswa, dan pengadaan mobiler, serta biaya perawatan ruang belajar (Rumbel) dengan cara menyuruh siswa baru mereka untuk membeli cat tembok,” jelas Tandi Lodi didampingi Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy.

Hanya saja, Tandi Lodi belum mau menyebut secara gamblang, sekolah mana saja yang Panitia PPDB-nya melakukan praktek dugaan Pungli terhadap siswa barunya.

“Itu nanti saya jelaskan secara rinci kepada Pak Foxchy, begitu ia menyapa pimpinan Aktivis Pembela Arus Bawah. Setelah saya jelaskan secara rinci nantinya, mengenai sekolah dimaksud, saya berharap Pak Foxchy segera menyurati seluruh stakeholder terkait,” tuturnya menepis pertanyaan wartawan dengan sedikit ngeles.

Jadi itu, kata Tandi Lodi lagi, makanya saya juga minta pada pihak Redaksi Tabloid SAR, agar melakukan konfirmasi lanjut terhadap seluruh pihak terkait.

“Selain itu, saya juga sudah meminta pada rekan-rekan Aktivis Pembela Arus Bawah, melalui Pak Foxchy agar bersama-sama dengan LPKAN mengawal proses hukum kasus dugaan Pungli terhadap para siswa baru di kota ini,” bebernya.

Ia menambahkan bahwa alasannya, karena Aktivis Pembela Arus Bawah adalah sebuah LSM yang sudah cukup dikenal telah melaporkan sejumlah kasus pada pihak aparat penegak hukum, mulai dari tingkat Polres, Kejari, Polda, Kejati, hingga Mabes Polri dan Kejagung, tak terkecuali melaporkan kasus dugaan korupsi kepada KPK di Jakarta.

“Jadi pada jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum di Luwu Raya, Sulsel dan pada tingkat pusat, mereka sudah tahu bagaimana ketajaman dan akurasi surat-surat laporan yang dilayangkan Pimpinan Aktivis Pembela Arus Bawah. Itulah, sebabnya sehingga surat laporan LSM ini, sangat cepat direspons oleh pimpinan Polri hingga pada tingkat Mabes, termasuk oleh pihak Kejaksaan Agung dan KPK,” jelas Tandi Lodi.

Jadi atas pertimbangan itulah, sambung dia, sehingga kita dari LSM LPKAN Kota Palopo ini, memilih bekerjasama dengan Aktivis Pembela Arus Bawah ketimbang LSM lainnya dalam menyikapi kasus dugaan Pungli yang marak terjadi pada sejumlah sekolah di Kota Palopo.

“Apalagi Pak Foxchy ini, cukup dikenal sebagai seorang aktivis yang berintegritas dalam menangani kasus, atau tidak mengenal istilah 86 (kompromi demi kepentingan pribadinya- red),” tutur Tandi Lodi menyanjung aktivis yang lama berkiprah di bilangan DKI Jakarta tersebut.

Meski disanjung sedemikian rupa, Rahmat K Foxchy cuma tampak tersenyum merekah. “Pujian itu, terlalu berlebihan Bang Tandi Lodi,” timpalnya.

Namun penggiat anti korupsi yang lebih akrab disapa Bang Ories oleh kalangan aktivis tersebut, lalu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak LSM LPKAN Kota Palopo, atas dedikasinya untuk bekerjasama dalam mengumpulkan informasi terkait kasus-kasus dugaan Pungli pada sejumlah sekolah di Kota Palopo ini.

Jadi terkait informasi dugaan Pungli terhadap siswa baru di kota ini, yang disampaikan oleh Bang Tandi Lodi, kata Bang Ories, akan kami tindak lanjuti dalam bentuk laporan susulan pada pihak kepolisian (Polres Palopo- red). Termasuk pada pihak pejabat lainnya yang terkait dengan sistem kebijakan pendidikan, misalnya pihak Inspektorat dan Dinas Pendidikan.

“Ya, kami jelasnya akan mendesak pihak Inspektorat Kota Palopo dan pihak Inspektorat Provinsi Sulsel, agar juga proaktif untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua sekolah yang menjadi kewenangannya, khususnya sekolah-sekolah yang diduga kuat melakukan praktik Pungli terhadap siswa barunya,” papar Bang Ories.

Jadi fungsi Inspektorat, sambung dia, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) supaya mengaudit kasus ini sacara transparan dan professional, serta berakuntabel.

“Jika memang terdapat temuan, maka sebaiknya kepala sekolahnya diganti dengan orang yang lebih paham regulasi tentang sistem penyelenggaraan pendidikan,” pungkasnya.

Berdasarkan penelusuran Tabloid SAR, nampaknya Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy kembali melayangkan surat laporan susulan kepada Kapolres Palopo dengan Nomor 004-DE/LSM-Arus Bawah/Saber-Pungli/VIII/2018, tertanggal 10 Agustus 2018.

Perihal ‘Laporan Mengenai Hasil Investigasi Sementara atas Dugaan Pungli Pendaftaran Siswa Baru’. Selain itu, surat tersebut juga ditujukan kepada Gubernur Sulsel, Ketua DPRD Sulsel, Kepala Inspektorat Provinsi Sulsel dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel.

Surat laporan susulan dari Aktivis Pembela Arus Bawah ini, juga dilayangkan pula kepada Walikota Palopo, Ketua DPRD Palopo, Kepala Inspektorat Kota Palopo, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo dan para Kepala Sekolah se-Kota Palopo yang diduga kuat melakukan praktik-praktik Pungli tersebut.

Bahkan, seusai menunaikan Shalat Jumat di Masjid Polres Palopo, Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy, pada tangga 10 Agustus 2018. Kemudian menyambangi ruang kerja Unit Tipikor Polres Palopo. Maksudnya, untuk memastikan lebih lanjut sejauh mana perkembangan penyelidikan terhadap penanganan kasus dugaan Pungli pada sejumlah sekolah di Kota Palopo.

Aktivis yang dikenal vokal menyoroti sistem kebijakan publik tersebut, ketika menemui salah satu penyidik Tim Saber Pungli dalam ruang kerja Unit Tipikor Polres Palopo, keduanya tampak serius membahas perkembangan penanganan kasus dugaan Pungli yang dimaksud.

Hanya saja, ia meminta pada awak media ini agar hasil pembahasannya dengan pihak penyidik Tim Saber Pungli itu, supaya tidak dipublikasikan.

“Ini of the rekord ya tolong jangan dipublikasikan dulu, karena tidak etis memediakan materi dialog dengan pihak penyidik yang sedang menangani kasus dugaan Pungli ini,” pinta Rahmat K Foxchy.

Penulis   : Andi Muhammad Risaldy
Editor     : William Marthom


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.