.

.

Saturday, 11 August 2018

Ini Penjelasan Kepala SDN 12 Langkanae Kota Palopo, Terkait PPDB Jalur Ofline dan Dugaan Pungli

Kepala SDN 12 Langkanae Palopo, Nuraeni, S.Pd, MM

PALOPO, Tabloid SAR- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh semua sekolah yang ada di Kota Palopo, baik pada tingkat SD maupun SMP. Serta adanya dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap para peserta didik baru di Kota Palopo akhir-akhir ini, hangat diperbincangkan berbagai kalangan masyarakat setempat.

Pasalnya, pelaksanaan PPDB di Kota Palopo, masih ada yang dilakukan secara ofline, meski sebelumnya telah dihimbau oleh Dinas Pendidikan setempat agar dilakukan secara online. Termasuk dugaan adanya praktek Pungli yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada para peserta didiknya.

Terkait hal ini, Kepala SDN 12 Langkanae Kota Palopo, Nuraeni, S.Pd, MM, mengakui bahwa pihaknya menerima 24 orang siswa baru secara ofline.

“Dalam PPDB di sekolah ini, tidak semua dilakukan secara online. Sebagian kami terima melalui jalur ofline karena kuota untuk sekolah kami sebanyak tiga ruang belajar (Rumbel), sementara pendaftar melalui jalur online cuma dapat memenuhi kuota untuk dua Rumbel,” kata Nuraeni saat dikonfirmasi wartawan Tabloid SAR, Senin (06/08/2018).

Ia menambahkan bahwa sekolah yang dinahkodainya mendapat kuota tiga Rumbel siswa baru, namun ketika PPDB secara online dibuka yang mendaftar hanya 81 orang dan jumlah itu hanya memenuhi kuota untuk dua Rumbel.

“Karena kondisinya demikian, maka saya bersama para guru yang ada di sekolah ini menyepakati secara bersama-sama untuk menerima siswa baru melalui jalur ofline sebanyak 24 orang guna memenuhi kuota tiga Rumbel,” jelasnya.

Menurutnya, terkait hal tersebut dirinya dipanggil untuk audiens dengan DPRD Kota Palopo.

“Syukurlah, ketika audiens dengan Anggota DPRD Kota Palopo, penjelasan kami dapat diterima dan 24 orang siswa baru yang kami terima melalui jalur ofline, sudah dapat diakomodir,” ujar Nuraeni.

Kendati demikian, kata Nuraeni yang menjadi masalah sekarang ini terkait hal itu adalah apakah siswa yang mereka terima melalui jalur ofline dapat dimasukkan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapokdik) atau tidak. Karena Dapokdik merupakan acuan untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Pendidikan Gratis (DPG) dari pemerintah.

“Jadi problemnya sekarang adalah apakah peserta didik yang kami terima melalu jalur ofline dapat dimasukkan Dapokdik agar bisa ditanggung biaya pendidikannya melalui dana BOS dan DPG,” curhatnya.

Sementara terkait kasus dugaan Pungli terhadap para siswa baru di SDN 12 Langkanae, ia menuturkan bahwa pihaknya juga telah diundang oleh Penyidik Tipikor Polres Palopo untuk melakukan klarifikasi.

“Saya juga telah memenuhi undangan klarifikasi dari Penyidik Tipikor Polres Palopo, beberapa waktu lalu. Di depan penyidik saya menegaskan bahwa kami tidak melakukan Pungli terhadap siswa-siswi SDN 12 Langkanae. Karena pungutan yang dibebankan kepada peserta didik kami adalah biaya pengadaan baju olahraga dan baju batik seragam sekolah,” tegasnya.

Pengadaan baju seragam olahraga dan baju batik bagi peserta didik baru sudah turun temurun dilakukan setiap tahun ajaran baru.

“Pengadaan seragam itu, memang harus dilakukan karena pada baju tersebut terdapat identitas sekolah. Nah, biaya pengadaan baju seragam itulah yang dibebankan kepada orang tua peserta didik kami. Jadi hal itu, bukan Pungli, seperti isu-isu yang berkembang belakangan ini,” sebut Nuraeni dengan rada membantah.

Selain itu, Kepala SDN 12 Langkanae tersebut, mengatakan bahwa terkait dugaan Pungli itu, pihaknya bersedia menjalani proses yang ada.

“Soal dugaan Pungli itu, saya serahkan kepada proses yang ada. Toh dalam masalah ini, kami tidak merasa melakukan Pungli seperti yang dilamatkan kepada kami,” tandasnya.

Penulis   : Andi Muhammad Risaldy
Editor     : William Marthom

No comments:

Post a Comment

.

.