.

.

Rubrik

.

Senin, 13 Agustus 2018

Inspektorat Kabupaten Torut Kekurangan Tenaga Auditor

Inspektur Inspektorat Kabupaten Torut Hendrik Lemun Simak
Berdasarkan Laporan Warga, 20 Kepala Lembang akan Diperiksa

TORAJA, Tabloid SAR- Berdasarkan sejumlah aturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Maka Inspektorat Daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Demikian pula dengan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara (Torut), jika mengacu pada Permendagri No. 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017.

Ini berarti Inspektorat Kabupate Torut selaku APIP, memiliki peran yang sangat penting dan posisi strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah daerah.

Dari segi fungsi dasar manajemen, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan.  Sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi, serta program-program pemerintah, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD).

Kendati demikian, Inspektorat Kabupaten Torut, hingga kini belum dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal karena terkendala dengan kurangnya jumlah tenaga auditor.

Hal tersebut, diungkapkan Inspektur Inspektorat Torut, Hendrik Lemun Simak, ketika ditemui wartawan Tabloid SAR, Senin (13/08/2018) di ruang kerjanya.

Menurutnya, instansi pemerintah yang dipimpinnya hanya memiliki 14 orang tenaga auditor.  Padahal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, pihaknya harus dapat menjangkau seluruh SKPD pada lingkup Pemda Torut, termasuk Lembang  dan institusi pendidikan yang menjadi kewenangannya, maka Inspektorat Kabupaten Torut mestinya memiliki tenaga auditor, minimal 67 orang.

“Untuk mencoba memenuhi kebutuhan tenaga auditor tersebut, maka  secara perlahan atau bertahap kami melakukan rekruitmen. Untuk tahun 2018 ini, kami merekrut 3 orang tenaga auditor,” kata Hendrik seraya mengatakan ketiga tenaga auditor itu, mereka rekrut dari SKPD lain yang ada di Torut.

Ia menambahkan bahwa karena factor kekurangan tenaga auditor tersebut, sehingga Inspektorat Kabupaten Torut terkendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok (Tupoksi)-nya secara maksimal sesuai kewenangannya sebagai mana di tegaskan dalam Pasal 4 huruf  (e) Permendagri No. 76 Tahun 2016.

“Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam regulasi tersebut, meliputi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan, serta pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Termasuk pemeriksaan khusus terkait dengan pengaduan masyarakat,” urainya.

Dalam kesempatan ini, Hendrik juga menekankan bahwa Inspektorat Kabupaten Torut, menitik beratkan pelaksanaan tugas pengawasannya dengan melakukan tindakan preventif, yakni mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran kearah tindak pidana dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, Lembang (Desa- red) dan sekolah-sekolah mulai tingkat SD hingga SMP atau sederajatnya, serta dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan dijadikan pelajaran agar kesalahan kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang

“Meski demikian, kami juga harus tegas memerintahkan kepada instansi terkait, untuk memperbaiki apa yang menjadi temuan tim auditor kami di lapangan. Misalnya jika ada volume pekerjaan yang tidak sesuai perencanaannya atau bestek, maka kami perintahkan agar segera ditambah volumenya dan segera mengembalikan keuangan negara jika terjadi penyelewengan angggaran,” tegasnya.

Selain itu, Hendrik membeberkan bahwa pada tahun 2017 lalu, pihaknya bersama tim auditor Inspektorat Kabupaten Torut berhasil menyelamatkan uang Negara sebanyak Rp 1.060.000.000, setelah mengaudit 30 Lembang di Torut.

“Pemeriksaan itu, kami lakukan secara sampling (acak- red) dan sebagian dilakukan berdasarkan laporan masyarakat,” sebutnya.
Lebih lanjut, Inspektur Kabupaten Torut tersebut, menuturkan bahwa saat ini tim auditornya sementara melakukan pemeriksaan terhadap 20 Lembang yang diduga bermasalah berdasarkan laporan warga.

“Kami targetkan, semua Lembang yang diduga bermasalah itu akan rampung diperiksa oleh tim auditor kami dalam jangka dua bulan terhitung sejak dimulainya pemeriksaan,” terangnya.

Dikemukakan pula bahwa tindakan preventif selalu diutamakan, namun jika oknum yang bersangkutan tidak koperatif untuk memperbaiki temuan di lapangan, maka pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Bupati Torut untuk dilanjutkan prosesnya keranah hukum.

“Apa yang kami lakukan selama ini, bukannya untuk mencari-cari kesalahan para pejabat pemerintah, tetapi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun anggaran. Sehingga dengan begitu, penyelenggara pemerintahan di daerah ini, khususnya pejabat terkait dapat tidur nyenyak karena tidak dihantui proses kasus hukum yang dapat berakhir dengan penjara,” kunci Hendrik.

Penulis   : David Luase
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.