.

.

Rubrik

.

Minggu, 26 Agustus 2018

Kades Buntu Barana’ Jelang Penyusunan Rancangan APBDes, Serap Aspirasi Warganya Melalui Musdes

Kades Buntu Barana' Ilham
LUWU, Tabloid SAR- Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Luwu, harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pemanfaatan Dana Desa dan ADD harus pula digunakan berdasarkan aspirasi masyarakat agar penggunaan kedua anggaran tersebut, tepat sasaran dan sesuai mutu, serta kualitasnya.

Hal itu, diungkapkan oleh Kepala Desa (Kades) Buntu Barana’, Ilham saat ditemui wartawan Tabloid SAR di tengah kesibukannya melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan pembangunan sejumlah infrastruktur desa yang dibiayai menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2018, Sabtu (25/08/2018) siang.

Menurutnya, untuk memastikan pemanfaatan Dana Desa dan ADD agar dikelola secara transparan dan akuntabel, serta pro masyarakat. Maka jelang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Ra-APBDes), kami mengundang semua stakeholder terkait, termasuk warga.

“Jadi semua kami undang. Baik aparat desa, maupun perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk masyarakat. Kami undang untuk menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) guna menyerap aspirasi mereka. Nah aspirasi dan saran-saran dalam Musdes itulah yang kita jadikan kerangka acuan pengambilan kebijakan dalam menyusun rancangan APBDes,” ujar Ilham.

Selain itu, Ilham menjelas bahwa rancangan APBDes tersebut, kemudian difinalisasi menjadi APBDes.

“Rancangan APBDes itulah yang kami bahas bersama aparat dan perangkat desa, termasuk BPD untuk ditetapkan sebagai APBDes,” jelasnya.  

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa hal itu sebagai upaya untuk memastikan agar roda pemerintahan di Desa Buntu Barana’ dapat berjalan sesuai dengan koridor dan mekanisme, serta prosedur yang ada.

“Oleh karena itu, pembangunan semua infrastruktur yang dibiayai oleh Pemerintah Desa Buntu Barana’ berdasarkan aspirasi masyarakat. Karena tujuan utama pembangunan sarana dan prasarana desa adalah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ilham.

Kades yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel) ini, mengungkapkan pula bahwa pihaknya sangat bersyukur dengan adanya Dana Desa dan ADD.

“Kita tentunya bersyukur atas adanya kedua dana itu, sebab dengan Dana Desa dan ADD, selain dapat memastikan berjalannya roda pemerintahan dengan ketersediaan anggaran pada tingkat desa, juga pemerintah desa bisa membangun sejumlah infrastruktur desa sesuai kebutuhan masyarakatnya,” ungkap Ilham.

Dengan anggaran itu pula, kata Ilham, pemerintah desa dapat menjalankan Program Padat Karya Tunai (PKT). Sehingga melalui program PKT ini, pemerintah desa dapat mengurangi angka pengangguran di desa dan dapat menambah sumber penghasilan warga desa.

“Karena dalam proses pembangunan sejumlah infrastruktur desa yang dibiayai menggunakan Dana Desa dan ADD, program PKT dapat diterapkan. Alhamdulillah program PKT dapat menyerap tenaga kerja yang ada di Desa Buntu Barana’. Yang tadinya tidak memiliki pekerjaan kita libatkan sebagai tenaga kerja pelaksana kegiatan, sementara warga lainnya kita libatkan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan itu,” tandasnya.

Tahun ini, Desa Buntu Barana’ memprogram pembangunan sejumlah infrastruktur desanya, yakni pembuatan draenase pada dua titik yaitu di Dusun Lempo sepanjang 190 meter dan 100 meter di Dusun Buntu. Sementara di Dusun Towodi,  pembuatan satu unit plat ducker, sedangkan di Dusun Buntu sebuah jembatan juga direhab dan perintisan jalan tani sepanjang 300 meter.

“Seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur di desa kami tersebut, dibiayai menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2018,” sebut Ilham.

Sedangkan untuk ADD tahun anggaran 2018, digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahahan yang meliputi, operasional pemerintah desa dan operasional BPD.

“Sebagian kami gunakan membiayai program pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk untuk kebutuhan lainnya,” urai Ilham, secara rinci sembari mengatakan bahwa anggaran pendapatan desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Biaya Hasil Retribusi Daerah (BHRD) dimanfaatkan untuk pembangunan Kantor Desa Buntu Barana’.

Ilham berharap, program yang dibiayai menggunakan Dana Desa dan ADD, termasuk anggaran BHPD, serta BHRD dapat bermanfaat bagi masyarakatnya.

“Selaku penyelenggara pemerintahan pada tingkat desa, kami berharap semoga seluruh kegiatan, baik fisik maupun non fisik yang kami programkan dapat dirasakan manfaatnya secara signifikan oleh masyarakat Desa Buntu Barana’. Manfaat tersebut, tentunya yang paling pokok adalah dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur desa dan kesejahteraan warga kami,” kuncinya.     

Untuk diketahui pendapatan Dana Desa, ADD, BHPD dan BHRD Desa Buntu Barana’ tahun anggaran 2018, sekitar Rp 1 milliar.

Penulis   : Solihin Pedo’
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.