.

.

Friday, 10 August 2018

Lima Tahun Jadi Kades, Mardin Berharap Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Salubua

Kades Salubua, Mardin, B.Sc

LUWU, Tabloid SAR- Sejak terpilih sebagai Kepala Desa (Kades) Salubua, Mardin berharap pihaknya tidak mengecewakan warga yang mempercayakan agar dirinya menahkodai Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Tidak hanya itu, ia juga berharap agar tidak melanggar hukum dalam mengemban amanah yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada dirinya.

“Jadi sejak dipercaya untuk menahkodai desa ini, saya berharap agar tidak mengecewakan warga saya. Terutama diharapkan tidak menimbulkan pelanggaran hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang saya selaku Kepala Desa. Termasuk agar saya dapat berlaku adil dan bijaksana menjalankan roda pemerintahan,” kata Mardin, saat ditemui wartawan Tabloid SAR di kantornya, Rabu (08/08/2018).

Ia menambahkan bahwa sejak dirinya dilantik sebagai Kades Salubua, lima tahun lalu pihaknya terus berupaya membangun desanya.

“Sejak dilantik lima tahun lalu, saya mengutamakan pembangunan, baik berupa kegiatan fisik maupun non fisik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mardin menjelaskan bahwa kegiatan fisik yang dimaksudnya adalah pembangunan sejumlah infrastruktur desa, sedangkan kegiatan non-fisiknya yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kesejateraan warganya melalui program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

Tahun ini, pendapatan Desa Salubua sejumlah Rp 1.116.618.700 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu, termasuk Bagi Hasil Redribusi Daerah (BHRD).

“Dalam tahun ini, kami mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 757. 999.000 yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa sebanyak Rp 346.910.000, serta BHRD senilai Rp 11.709.700. Jadi total pendapatan desa kami dalam tahun anggaran 2018 sejumlah Rp 1.116.618.700,” sebut Mardin.

Karena di Desa Salubua, akses jalan yang paling mendesak untuk segera dibangun agar sarana transportasi masyarakat dapat berjalan lancar, maka pihaknya bersama perangkat desa dan warganya mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Warga Desa Salubua, umum berprofesi sebagai petani, mereka pada mengeluhkan kondisi jalan yang mereka lalui baik saat hendak berangkat ke sawah atau ladangnya, maupun ketika balik kerumah mereka. Apa lagi ketika mengangkut hasil pertanian mereka.

“Mengingat perbaikan infrastruktur jalan adalah kebutuhan bersama khususnya bagi warga desa, maka dalam setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), selalu pembangunan sarana tersebut, menjadi prioritas untuk diprogramkan dan yang paling banyak menyerap anggaran,” jelas Mardin.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan rabat beton dan pembuatan draenase yang selalu mendominasi penggunaan anggaran untuk kegiatan fisik.

“Seperti halnya tahun ini, di desa kami pembangunan jalan rabat beton sepanjang 665 meter di Dusun Dandai menelan anggaran sebesar Rp 198.297.000, sedangkan pembuatan draenase di Dusun Mamara sepanjang 512 meter menggunakan biaya sebanyak Rp 259.011.000. Dan untuk pembuatan draenase di Dusun Salubua sepanjang 285 meter menghabiskan anggaran sejumlah Rp 148.297.000,” urai Mardin secara rinci.

Sedangkan pada kegiatan non-fisik yang dibiayai menggunakan Dana Desa adalah penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebesar Rp.56.000.000, dan biaya pemberdayaan masyarakat sebanyak Rp.21.820.000.

Adapun dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu yakni Alokasi Dana Desa (ADD) kami gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk gaji dan honor perangkat desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), serta biaya pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) dan pembinaan masyarakat, tak terkecuali  sejumlah biaya lainnya.

Dalam kesempatan ini, Mardin juga mengungkapkan bahwa seluruh pendapatan dan belanja desa dikelola secara transparan, sehingga penggunaan anggaran untuk membiaya program di Desa Salubua dapat diawasi atau dikontrol oleh warganya, agar tepat sasaran.

“Sebab dengan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, maka diharapkan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dapat diawasi secara ketat oleh masyarakat, supaya tepat sasaran. Karena kita berharap kehadiran pemerintah desa dapat dirasakan manfaatnya secara signifikan oleh masyarakat, yakni meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat demi terwujudnya kesejateraan,” kunci Mardin.

Penulis   : Solihin
Editor     : William Marthom

No comments:

Post a Comment

.

.