.

.

.

Selasa, 28 Agustus 2018

Mantan Anggota TNI, Bacaleg di Luwu Tidak Indahkan Himbauan Bawaslu

Salah satu baliho milik Kapten (Purn.) TNI, Anton Makmur yang terpampang di Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.

LUWU, Tabloid SAR- Kendati Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu, sudah mengingatkan seluruh partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 dan para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg)-nya, agar tidak ‘curi star’ berkampanye, sebelum jadwal kampanye di mulai.

Namun sepertinya himbauan itu, tidak berlaku bagi mantan anggota TNI bernama Anton Makmur yang menjadi salah satu Bacaleg di Kabupaten Luwu.

Pasalnya, sebuah baliho berukuran raksasa yang memuat gambar Kapten (Purn.) TNI Anton Makmur, bertuliskan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Luwu periode 2019-2024, terpampang mencolok pada sejumlah titik di Kecamatan Ponrang Selatan, seperti yang terdapat di Desa Olang.

Hal tersebut, tidak sejalan dengan pengakuan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu, Abdul Latief Idris, bahwa jauh hari sebelumnya ia bersama jajarannya telah menyampaikan kepada para pengurus Parpol peserta Pemilu 2019, termasuk kepada para Bacalegnya supaya tidak ‘curi star’ kampanye. Karena ada masa yang telah ditetapkan untuk bisa sosialisasi dan berkampanye.

Menurut Abdul Latief, pelarangan itu berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI, tertanggal 28 Februari 2018 perihal pengawasan pelaksanaan kampanye Pemilu kepada Parpol peserta Pemilu sebelum jadwal tahapannya.

Dalam Surat Edaran dari Bawaslu RI dan KPU RI, secara tegas juga mengatakan ada sanksi pidana kepada calon peserta pemilu yang berkampanye diluar jadwal.

“Jelas sekali kalau Bacaleg yang curi star kampanye pada pemilihan umum 2019 mendatang, bisa diancam pidana kurungan 1 (satu) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 12 juta,” kata Abdul Latief ketika dikonfirmasi wartawan Tabloid SAR di kantorya baru-baru ini.

Ia menambahkan, kalau dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga ditegaskan bahwa dilarang untuk membuat dan menayangkan iklan kampanye di lembaga penyiaran, media massa (cetak dan elektronik) dan media daring (online).

“Sebelum masa kampanye, Parpol hanya dibolehkan melakukan kegiatan sebatas sosialisasi dan pendidikan politik di internal Parpol dengan metode pemasangan bendera partai politik dan nomor urutnya, termasuk pertemuan terbatas dengan mewajibkan adanya pemberitahuan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu, paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan,” terangnya

Selain itu, Abdul Latief mengungkapkan pula bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu juga telah meminta kepada seluruh pengurus Parpol dan Bacaleg, supaya segera menertibkan atau menurunkan APS (Alat Peraga Sosialisasi) milik mereka yang masih terpasang diberbagai tempat, termasuk di media sosial. Karena tahapan masih dalam masa prakampanye, di mana Bacaleg belum diperbolehkan berkampanye dalam bentuk apapun.

“Bawaslu Luwu, saat ini masih terus melakukan pengawasan ‘prakampanye’ utamanya terhadap APS liar Bacaleg, baik di dunia nyata maupun di dunia maya ataupun tindakan-tindakan kampanye yang dilakukan oleh Parpol peserta Pemilu 2019,” ungkap Abdul Latif.

Lebih lanjut, Abdul Latief  menuturkan bahwa saat ini mereka (Bawaslu Luwu- red)  masih melakukan upaya pencegahan supaya Parpol maupun Bacalegnya agar menurunkan dan menertibkan sendiri APS mereka.

“Kalau tidak diturunkan, kami akan melakukan penindakan yang nantinya akan diproses lebih lanjut setelah tahap pencegahan dilakukan,” tegasnya.

Melalui kesempatan ini, Abdul Latief mengemukakan pula bahwa hal itu dilakukan demi terciptanya Pemilu yang demokratis di Kabupaten Luwu.

“Saya bersama rekan-rekan anggota Bawaslu, berharap agar Parpol peserta Pemilu dan Bacalegnya, termasuk siapa saja. Supaya mentaati regulasi, serta ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Sementara, mantan Danramil Kota Palopo Kapten (Purn.) TNI, Anton Makmur ketika dikonfirmasi via seluler mengatakan bahwa kalau memang APS-nya melanggar aturan, maka pihaknya akan segera menertibkan sendiri balihonya yang sudah terlanjur dipajang pada sejumlah tempat.

“Saya pikir tidak adaji lambang partai dan nomor urutnya, tapi kalau memang melanggar. Nanti saya cabut sendiri karena sudah lamami sebenarnya saya suruh anggota untuk mencabutnya,” kata Anton Makmur dengan dialek bahasa lokal.

Pada baliho milik Anton Makmur yang berukuran jumbo itu, memang tidak terlihat lambang partai dan nomor urutnya, namun bertuliskan Bacaleg DPRD Kabupaten Luwu periode 2019-2024.

Penulis   : Echa
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.