.

.

Thursday, 9 August 2018

Prof NA Menangkan Pilgub Sulsel, Aktivis Harapkan Terwujudnya ‘Restorasi Professor Andalan’ untuk Kembalikan Kejayaan Bugis-Makassar


 
Cagub Sulsel terpilih, Nurdin Abdullah (kanan) foto bersama dengan Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah Rahmat K Foxchy (tengah) dan Sekda Kota Palopo Jamaluddin Nuhung (kiri), selepas menunaikan Sholat Jumat, 3 Agustus 2018 lalu di Masjid Agung Luwu-Palopo.
Aktivis Pembela Arus Bawah : Perlunya Membentuk Klaster-Klaster Pengembangan Wilayah Perekonomian Sulsel

PALOPO, Tabloid SAR – Kemenangan pasangan Calon Gubernur  & Wakil Gubernur, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaeman (NA-SS) untuk menahkodai Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada periode lima tahun ke depan. Mendapat apresiasi dari berbagai kalangan penggiat “kedaulatan” masyarakat sipil (civil society).

Salah satunya dari kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah, yang dikenal sebagai LSM pemerhati kebijakan publik dan anti korupsi. Salah satu LSM yang selama ini kita tahu, kerap kali menggelar aksi unjukrasa di Jakarta, termasuk di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LSM yang juga berkiprah di Sulsel ini, berharap agar NA-SS selaku kandidat pasangan Gubernur & Wakil Gubernur Sulsel terpilih dapat mewujudkan program ‘Restorasi Professor Andalan’ untuk mengembalikan kejayaan peradaban Bugis-Makassar.

Hal itu, dikemukakan oleh Rahmat K Foxchy, selaku Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah, seusai melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Agung Luwu-Palopo, Jumat (03/08/2018) siang ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan media ini, mengenai terpilihnya NA sebagai Gubernur Sulsel.

Aktivis yang berhasil mengungkap sejumlah kasus korupsi, khususnya di wilayah Luwu Raya (Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo) ini, menyampaikan bahwa kemenangan kadidat pasangan Cagub & Wagub Sulsel yang bertagline ‘Professor Andalan’ itu kita harus apresiasi, karena Sulsel akan segera dipimpin seorang gubernur yang berlatarbelakang teknokrat.

Menurut aktivis yang juga akrab disapa Bang Ories ini, pada era sekarang, teknokrat sangat dibutuhkan untuk tampil menjadi pemimpin publik.

“Karena sifat kepemimpinan berbasis teknokrat memiliki visi-misi yang mampu menerawang lebih jauh ke depan, bahwa bagaimana semestinya membawa penyelenggaraan sebuah pemerintahan guna mengangkat kesejahteraan masyarakat yang berparadigma modern, namun tetap menghormati nilai-nilai kearifan lokal,” tutur Bang Ories.

Contohnya seperti Jepang, ucapnya lagi, dapat berkembang cepat menjadi sebuah negara industri maju dan berteknologi modern. Tapi hingga di era globalisasi sekarang ini, tetap saja mempertahankan tradisi nilai-nilai kearifan lokal bangsanya.

“Itu karena pada awalnya didorong oleh sebuah agenda perubahan yang disebut Restorasi Meiji (tahun 1866 sampai 1869) di bawah pengendalian langsung dari Kaisar Mutsuhito yang bergelar Kaisar Meiji,” ujarnya dengan mengutip sekelumit sejarah kebangkitan Jepang dalam mengawali langkah era industrialisasi.

Lanjut Bang Ories, hal itulah sehingga kita sangat mengharapkan agar dapat terjadi ‘Restorasi Professor Andalan’ untuk kembalikan kejayaan peradaban maritim Bugis-Makassar, seperti pada era mitologi Sawerigading kala di bawah panji-panji kebesaran Pajung ri Luwu.

Apalagi Makassar, tuturnya lagi, pernah menjadi poros maritim utama Nusantara di Asia Tenggara, sebagai pusat lalulintas kapal-kapal dagang rempah-rempah pada zamannya.

“Hal itulah, sehingga saudagar-saudagar Bugis-Makassar, sampai dikenal dalam sejarah dunia sebagai pelaut ulung. Sebab mampu melintasi samudera lepas untuk mengemban misi perdanganan antar benua, jauh sebelum masuknya VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie),” paparnya.

Kata aktivis kelahiran Tana Luwu yang berdomisili di seputaran Jakarta Selatan, tepatnya pada bilangan Jalan H Abdul Gani, Rempoa, Ciputat tersebut , bukan berarti kita harus kembali pada paradigma primordialisme dengan cara mengadopsi kembali sifat-sifat kedaerahan, seperti pada masa lampau.

Akan tetapi, ujar aktivis yang satu ini, bagaimana sejarah tentang ‘Restorasi Meiji’ itu, dapat pula menjadi sumber inspirasi untuk membangun Sulsel ke depan, demi mengembalikan kejayaan peradaban maritim Bugis-Makassar, dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia -red) di era global sekarang ini.

Saya pikir, tutur Bang Ories, bahwa dengan latar belakang keilmuaan Professor Nurdin Abdullah yang banyak menimba ilmu dan pengetahuan di Negara Jepang itu.

“Tentunya Beliau pula telah memahami filosofi sejarah masyarakat industri modern negeri Sakura, pada awal terbentuk dari adanya langkah terebosan kebijakan publik Kaisar Mutsuhito, dalam mendorong terjadinya gerakan ‘Restorasi Meiji’ pada zamannya.

Lanjut Bang Ories menyampaikan, apa lagi basis keilmuwan Beliau (NA-red) yang bergelar doktor agrikultur. Jadi ada harapan besar bagi kesejahteraan masyarakat di Sulsel ini, untuk dapat memasuki era industrialisasi pertanian melalui konsep pengembangan agroindustri atau sejenisnya.

“Jadi kita tentunya sangat mengharapkan ‘Pak Prof Andalan’ agar juga dapat mengambil langkah terebosan terhadap sistem kebijakan publik, dengan mengawali gerakan restorasi pada sektor pertanian,” lanjut Bang Ories dengan penuh harap.

Alasannya, sebab masyarakat Sulsel, mayoritas masih mengantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Khususnya di desa-desa yang pada umumnnya masih diwarnai dengan potret kemiskinan.

“Bukankah sektor pertanian adalah induk dari semua peradaban, apapun bentuk kemajuan industri dan canggihnya teknologi pada sebuah negara modern,” tuturnya sembari ia bertanya balik.

Jadi adanya penguatan terhadap sistem kebijakan publik dalam terwujudnya industrialisasi pertanian, juga akan merangsang masuknya investor yang bergerak pada bidang industri manufaktur pertanian hingga berskala ekspor.

Lalu Bang Ories bertanya lagi, bahwa bukankah Syabandar Makassar pada zamannya, pernah dikenal sebagai pelabuhan dagang rempah-rempah yang juga merupakan hasil dari komoditi pertanian rakyat di Nusantara bagian timur ini.

Lebih jauh ia menjelaskan, jadi dengan merefleksi nilai-nilai historis warisan leluhur Sulsel inilah, maka kita dapat menginsyafi perlunya mengembalikan nuansa masa-masa kejayaan maritim peradaban Bugis-Makassar dalam perspektif jaman now (era global- red).

Terlebih di  Sulsel ini, tuturnya lagi, juga sangat kaya akan sumber daya hayati baik itu pada sektor pertanian maupun pada sektor perikanan.

“Jika itu dapat dikelola melalui sistem pendekatan industri yang berkualitas standar ekspor, maka itu akan dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan rakyat di salah satu jazirah Pulau Sulawesi ini,” paparnya.

Belum lagi beragam potensi sumber daya mineral dan Migas, sambung Bang Ories, karena masih banyak yang belum dieksploitasi. Apabila itu dapat ditambang, tentunya pula akan semakin menggerakkan lokomotif ekonomi rakyat di Sulsel ini, untuk menjadi sebuah provensi yang berbasis industri.

Apalagi diuntungkan oleh posisi geografis wilayah Sulsel yang berada tepat di jantung Nusantara ini. Terlebih juga telah didukung oleh pelabuhan ekspor di Makassar dan jika disusul pengembangan pelabuhan (ekspor) di Parepare.

“Jadi sudah semestinya Pak Professor Nurdin Abdullah, mulai mencanangkan gerakan restorasi industri pertanian di Sulsel, dalam upaya mengembalikan kejayaan peradaban Bugis-Makssar tersebut,” harap Bang Ories lagi.

Hanya saja, Kawasan Industri Makassar (Kima) perlu direlokasi pada daerah-daerah yang alamnya bersifat kritis, seperti Jeneponto dan Takalar, serta Bantaeng.

“Apalagi beban Kota Makassar yang sudah berskala metropolis, sudah tidak relevan lagi jika ada kawasan industri di Kota Daeng tersebut,” ulasnya.

Kemudian ia mengutarakan, namun yang juga harus dipikirkan adalah pengadaan infrastruktur penunjangnya, seperti pembangunan rel kereta api yang menghubungkan pelabuhan ekspor.

“Atau jika perlu dibangun pula pelabuhan ekspor pada salah satu daerah pada ketiga kabupaten ini,” terang pengiat LSM yang satu ini.

Sedangkan pelabuhan Parepare, kata Bang Ories lebih lanjut, juga sudah semestinya lebih dikembangkan untuk dijadikan sebagai pelabuhan interinsuler dan ekspor bagi komoditi pertanian, khususnya beras.

Maksudnya untuk mengakses jalur perdagangan laut pada kota-kota di pulau-pulau untuk kawasan wilayah Indonesia Barat, serta tujuan ekspor pada negara-negara Pasifik di kawasan bagian utara.

Halnya pada pesisir Teluk Bone, sambung dia lagi, maka setidaknya juga dibangun pelabuhan berskala ekspor, atau paling tidak jenis pelabuhan Nusantara. Maksudnya, agar dapat mengakses lalu lintas perdagangan komoditi pertanian dan khususnya beras, untuk kota-kota pada sejumlah pulau untuk kawasan wilayah Indonesia Timur.

“Termasuk untuk mengakses lalu lintas perdagangan ekspor-impor jenis barang tertentu menurut kebutuhan masyarakat pada sejumlah daerah di wilayah kawasan sekitar pesisir Teluk Bone, khususnya untuk mengakses negara-negara pada kawasan Pasifik di wilayah bagian selatan,”tuturnya.

Soalnya Sulsel ini, lanjut Bang Ories menjelaskan, dikenal sebagai penghasil beras dan komoditi perkebunan pada umumnya. Jika harus dikapalkan melalui pelabuhan Makassar. Itu juga akan menimbulkan biaya tinggi, sehingga sangat mempengaruhi margin yang diperolah petani. Akibatnya petani tidak bisa meningkat kesejahteraannya.

Namun perlu dilihat, tuturnya lebih lanjut, bahwa pada daerah mana di pesisir Teluk Bone tersebut yang dianggap strategis untuk lokasi pembangunan laut tersebut.

“Paling tidak pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo yang dikembangkan lebih lanjut, supaya dapat mendinamisasi pertumbuhan ekonomi di kota ini sebagai kota jasa.

Kembali Bang Ories menyampaikan, jika Pelabuhan Tanjung Ringgit, paling tidak- dapat ditingkatkan menjadi pelabuhan Nusantara di kawasan Teluk Bone.

“Itu jugakan, tidak hanya mengcover arus barang pada wilayah Tana Luwu ini, tapi juga untuk mengcover wilayah Toraja dan Kolaka, serta daerah sekitarnya di Sulawesi Tenggara dan daerah sekitarnya di Sulawesi Tengah,” urainya.

Selain itu, harapnya lagi, bagaimana Bandara Lagaligo Bua di Luwu juga sudah mesti dikembangkan lebih lanjut, agar dapat didarati pesawat jenis Boing.

Maksudnya, untuk mengakses penerbangan langsung pada kota-kota lainnya di Indonesi. Seperti, antara lain seperti Bali dan Jakarta, supaya semakin mendorong masuknya arus pariwisata, baik wisatan domestik maupun wisatawan manca negara.

“Ya, tak lain untuk memperpendek waktu tempuh bagi arus kunjungan wisatawan yang menggunakan jasa moda transportasi udara, untuk berkunjung ke Toraja.”

Apalagi, kata Bang Ories lagi, sebab Toraja sudah manjadi salah satu highlight destinasi wisata manca negara.

Terlebih obyek wisata Toraja, lanjut salah satu satu aktivis pemerhati kebijakan publik ini mengemukakan, akan dikembangkan melalui program pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ke-11.

“Hal itu, tentunya juga akan mendorong pemerintah daerah di Luwu Raya ini, untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi wisata di daerahnya masing-masing, dalam meningkatkan PAD-nya, demi mengakselerasi pembangunan berkelanjutan untuk semakin mendorong kesejahteraan masyarakat pada bagian kawasan wilayah Sulsel ini,” papar Bang Ories.

Jadi menurut hemat saya, kata Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy, bahwa hal yang mesti menjadi prioritas bagi pemerintahan Gubernur Nurdin Abudullah nantinya, adalah peninjauan ulang atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulsel, menurut klaster kawasan-kasawan daerah yang mendasari potensi sumber daya alamnya masing-masing.

Seperti yang saya jelaskan tadi, kata Bang Ories lagi, misalnya Bantaeng, Jeneponto dan Takalar agar dijadikan kawasan industri berskala nasional, karena faktor alamnya yang kritis. Dengan pelabuhan bongkar muatnya di Makassar atau dibangunkan pelabuhan bongkar muat tersendiri yang juga didukung oleh moda transportasi kereta api dari dan ke makassar.

Selain itu, lebih lanjut Rahmat menjelaskan, bagaimana agar kegiatan usaha tambak-tambak garam yang dikelola rakyat secara tradisional pada Kabupaten Jeneponto dan Takalar itu, supaya dikembangkan melalui metode industri rumah tangga yang sifatnya berstandar higienis.

Termasuk, mengoptimalkan padang tandus pada ketiga daerah ini, supaya juga dikembangkan menjadi range peternakan rakyat yang terintegrasi dengan sistem tata kelolah perindustriannya.

Sementera Bulukumba, Sinjai dan Selayar, dikembangkan untuk destinasi wisata bahari, juga dapat menjadi wilayah penyangga dalam memenuhi kebutuhan bahan baku pendukung pada kawasan industri ini.

Tentunya pula dikembangkan sebagai kawasan pembudidayaan tanaman komoditi, sesuai dengan potensi alamnya masing-masing.Tanpa harus mengabaikan potensi maritim (perikanan- red) pada sejumlah daerah di bagian wilayah selatan Sulsel tersebut.

Halnya tanaman holtikultura dapat dikembangkan pembudidayaannya, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan serta lain-lainnya. Maksudnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan pasar regional. Jika perlu diperdagangkan secara interinsuler, bila memungkinkan untuk memenuhi pangsa pasar ekspor.

Kita kan tahu di Takalar itu, kata Rahmat, bahwa ada perkebunan tebu dan industri gula, tapi kan kurang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mensejahterakan rakyat di daerah ini dan sekitarnya. Bahkan justru cenderung tidak memberikan rasa keadilan secara ekonomi bagi para petani tebu di daerah ini.

Jadi solusinya, menurut dia adalah sebaiknya menjadikan Bantaeng, Jeneponto dan Takalar sebagai kawasan industri baru berskala nasional di Sulsel ini, agar rakyat di daerah ini memiliki harapan hidup sejahtera untuk masa depan generasinya.

“Maksudnya, supaya masyarakatnya tidak lagi memilih menjadi urban atau bermigrasi ke daerah lainnya, dengan berbagai problematika sosial yang ditimbulkan pada kota-kota atau daerah-daerah domisil barunya,” harapnya.

Lelaki yang senantiasa tampil penuh kesederhanaan ini mengemukakan, apalagi sudah ada smelter dibangun di Bantaeng dengan investasi PAM senilai triliunan rupiah.

“Saya pikir itu sudah dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan program pembentukan kawasan industri baru berskala nasional, untuk merelokasi Kawasan Industri Makassar,” ucapnya.

Lebih lanjut aktivis ini melontarkan ide-idenya, untuk kawasan wilayah Bosowa (Bone, Soppeng dan Wajo) termasuk Sidrap dan Pinrang, selain dikembangkan menjadi sentra produksi beras dan pengembangan peternakan sapi dan ayam. Termasuk pembudidayaan tanaman cengkeh dan tanaman komoditi perkebunan lainnya

Tentunya, dengan menjadikan pelabuhan Parepare sebagai pelabuhan interinsulernya atau ekspor. Hal tersebut dengan pertimbangan geografis yang memiliki kedekatan wilayah.

Alasannya, supaya Parepare ini, karena tidak memiliki sumber daya alam, sehingga dapat pula berkembang dan maju menjadi kota jasa yang sifatnya berbasis pelabuhan ekspor kedua di Sulsel pada kawasan Selat Makkasar.

Tentu pula Kabupaten Enrekang masuk dalam klaster wilayah pengembangan ekonomi ini, sebagai daerah sentra produksi kopi dan pengembangan budidaya tanaman holtikultura.

Utamanya sayur-sayuran, untuk mensupplay kebutuhan masyarakat pada kawasan ini dan masyarakat pada kota-kota lainnya di Sulsel. Tentunya pula dengan menjadikan pelabuhan Parepare sebagai pelabuhan interinsulernya, jika perlu diproyeksikan untuk pangsa pasar ekspor melalui pelabuhan ini.

Dikemukakan pula oleh Bang Ories, walau di Kabupaten Bone terdapat Pabrik Gula Camming, dan Pabrik Gula Arasoe, itu juga masih setali tiga uang dengan pabrik gula Takalar.

Pasalnya, kata dia lagi, karena keberadaan pabrik gula tersebut sudah berada pada ambang batas pengembangan, sehingga tidak lagi mampu menjadi penggerak ekomomi masyarakat di daerah itu. Termasuk, tidak lagi diandalkan untuk dapat menyerap tenaga kerja secara kolektif dan berkesinambungan.

Bahkan keberadaan pabrik-pabrik gula tersebut, sambung Bang Ories justru cenderung menciptakan kelompok-kelompok kapitalisme lokal dalam membangun jaringan kemitraan (agen usaha) pengelola pengadaan tebu dari lahan pertanian rakyat.

“Akibatnya, kurang memberikan nilai tambah pendapat pada para petani tebu tersebut,” tukasnya.,

Jadi diperlukan kebijakan yang bersifat restoratif, tuturnya lagi, untuk membentuk klaster pengembangan ekonomi yang meliputi wilayah Bosowa, Sidrap, Pinrang dan Enrekang dengan pelabuhan muatnya di Parepare.

“Tentunya mengembangkan pembudiayaan tanaman pertanian dan peternakan rakyat yang sudah ada. Namun lebih menitik beratkan pada pengembangan komoditas andalan tertentu, menurut kondisi alam dan iklim pada kawasan wilayah, termasuk dijadikan sentra produksi unggas-unggasan, untuk dipersiapkan dalam memenuhi pangsa pasar domestik maupun asing,” sebutnya.

Lanjut Bang Ories menjelaskan mengenai klaster pengembangan ekonomi untuk wilayah Kabupaten Baru, Pangkep dan Maros, agar dititk beratkan pada pengembangan usaha perikanan rakyat, selain industri pengelolaan semen. Termasuk pengembangan pariwisata fenomena gunung batu karst pada kawasan daerah ini.

“Pangkep juga dikenal sebagai sentra usaha tambak garam rakyat, itu juga harus didorong pengembangannya dalam bentuk usaha home industri supaya dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat,” tutur Bang Ories.

Kata dia lagi, kan sangat ironis jika negara kita ini, yang berlatar belakang maritim, namun justru mengimpor garam.
“Jadi, seperti apa nantinya langkah kebijakan pemerintah Provinsi Sulsel, setelah di bawa kepemimpinan gubernur bergelar professor ini,” tandasnya.

Jadi kita sangat berharap, lanjut Bang Ories, agar tambak-tambak garam rakyat baik di Takalar dan Jeneponto maupun di Pangkep ini, supaya dapat mensubsitusi kebutuhan garam secara nasional,” terang aktivis kelahiran Bastem, Kabupaten Luwu ini.

Bukankah itu namanya lucu, tutur Bang Ories penuh nada heran, jika garam untuk kebutuhan rumah tangga saja masih di impor.

Maka bagaimana ke depan, tuturnya lagi, baik pengadaan garam rumah tangga maupun pengadaan garam untuk kebutuhan industri di negara kita ini, tidak lagi diimpor yang hanya bakal menguntungkan para pelaku kartel importir garam.

“Tapi itu sebagian sudah dapat disubsitusi dari usaha industri garam yang sifatnya berbasis kerakyatan dari Sulsel ini,” tandasnya.

Dia pun lanjut memaparkan, bahwa untuk wilayah Tana Luwu, yang meliputi tiga kaputapen dan satu kota, agar dapat lebih dikembangkan sebagai sentra produksi beras dan sentra produksi tanaman kakao (coklat- red) dan cengkeh, serta pemudidayaan tanaman komuditas pertanian yang sifatnya berorientasi ekspor lainnya.

Halnya, bagaimana kembali membudidayakan pengelolaan tanaman sagu. Sebab tanaman ini tumbuh subur di Tana Luwu, dengan semakin mengalami deversifikasi olahan pangan, termasuk untuk kebutuhan industri dan orientasi ekspor.

Termasuk pengembangan usaha ternak rakyat jenis hewan besar (kerbau dan sapi). Pada gilirannya hasilnya, tanpa terkecuali meningkatkan hasil tanaman komoditas pertanian lainnya.

Dengan menjadikan pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo, sebagai pelabuhan muatnya, khususnya beras asal wilayah Luwu Raya untuk tujuan perdangan interinsuler pada wilayah Indonesia Timur.

Menurunya, bahwa di Luwu Raya ini, kendati ada tambang nikel di Sorowako, sejumlah perusahan perkebunan sawit dan pengelolaan industri CPO (crude palm oil- red) nya serta prabrik plywood (tripleks) di Bua Kabuapten Luwu, tapi itukan tidak cukup untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di wilayah ini.

Khusus untuk dua kabupaten di Toraja, sambung Bang Ories, selain sudah dikenal sebagai tempat destinasi pariwisata dunia, sehingga diharapkan pula Bandara La Galigo-Bua di Kabupaten Luwu sebagai salah satu pintu masuknya.

Maka Toraja juga sesuai iklim dan kondisi alamnya, maka kopi Toraja yang sudah menjadi brand dagang bagi kalangan eksportir yang mestinya semakin dioptimalkan produktifitasnya.

“Disamping itu, daerah pengunungan ini, juga sangat cocok untuk mengembangkan tanaman holtikultura,” imbuhnya.

Yang aneh di Toraja ini, sambung Bang Ories, justru mengenai sayur-sayuran yang dijejalkan di pasar-pasar tradisionalnya, karena selain didatangkan dari daerah tetangganya yakni Kabupaten Enrekang, juga ada pula yang didatangkan dari pulau Jawa. Itu kita ketahui, ketika menginterviw sejumlah pedangan sayur di Pasar Rantepao, Bolu dan Makale.

“Berarti pihak pemerintah daerah di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, sama sekali tidak sensitif dan kreatif untuk berinovasi dalam mengambil langkah kebijakan pada sektor pembudidayaan tanaman holtikultura dalam upaya menguatkan kehidupan ekonomi masyarakat taninya,” ujarnya penuh tanya.

Tuturnya lagi, karena mengingat daerah yang dijuluki “Tondok Lepongan Bulan, Tana Matari' Allo” warganya adalah mayoritas Non Muslim, sehingga perlu pula mengembangkan ternak babi dan kerbau sebagai usaha rakyat.

“Tapi anehnya lagi, ternak babi masih juga didatangkan dari daerah lainnya,” ucapnya.

Halnya ternak kerbau,menurut pantauan aktivis ini, rupanya masih didatangkan dari daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sumatera Utara.

“Itu lantaran tingginya konsumsi daging babi dan kerbau, yang disebabkan oleh semaraknya pesta-pesta adat di Toraja,” ujarnya.

Bang Ories lebih jauh menjelaskan, jika wilayah Provisnsi Sulsel ini dibagi dalam beberapa klaster pengembangan wilayah ekonomi. Lalu secara konsisten pula diterapkan, maka bukan tidak mungkin akan mampu memacu terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

Untuk itu, sambung Bang Ories lagi, sehingga diperlukan langkah kebijakan restorasi pertanian dari Prof Nurdin Abdullah ketika menahkodai Sulsel ini nantinya. Ya, semacam ‘Restorasi Professor Andalan’ lah.

Contohnya, seperti yang terjadi pada sejarah ‘Restorasi Meiji’ yang akhirnya menjadi awal pencetus kebangkitan industri Jepang, sehingga menjadi salah satu negara berteknologi tinggi di era global ini.

Untuk diketahui pula, kembali aktivis yang satu ini menyampaikan, karena mengingat daerah-daerah pesisir yang memiliki sumber daya maritim seperti perikanan. Maka perlu pula dilakukan sonasiasi pengembangan perikanan laut, dengan menghadirkan industri perikanan (pengalengan ikan- red) pada beberapa daerah di Sulsel ini.

“Hal tersebut, supaya hasil tangkapan nelayan yang tidak terserap oleh pangsa pasar konvensional dapat ditampung melalui industri pengalengan ikan dengan harga yang tentunya dapat menguntungkan nelayan,” kata Bang Ories lagi.

Termasuk pengembangan budidaya ikan air tawar, lanjut ia menyampaikan, itu juga memiliki serapan pasar yang sangat prospektif.

“Maka perlu pula disentuh melalui sistem kebijakan publik dalam upaya menguatkan kedaulatan ekonomi rakyat,” pungkasnya.

Lalu Bang Ories menambahkan, maka sudah tidak boleh lagi ada dikotomi politik di tengah masyarakat Sulsel ini pasca Pilgub.

“Maka kita semua di Sulsel ini sudah harus mendukung visi-misi dan program kerja Professor Andalan dalam memimpin Sulsel, untuk periode lima tahun ke depan,” kunci tokoh Aktivis Pembela Arus Bawah ini.

Penulis   : Tim Lipsus
Editor     : William Marthom

No comments:

Post a Comment

.

.