.

.

Rubrik

.

Rabu, 05 September 2018

73 Tahun Indonesia Merdeka Merupakan Sebuah ‘Real Estate’ di Mata Kapitalisme Global

Rahmat K.Foxchy

 Oleh : Rahmat K Foxchy

73 tahun Indonesia sudah merdeka dari praktik-praktik penjajahan pemerintahan asing secara bergantian selama kurun waktu kurang lebih 350 tahun. Namun negara yang juga dijuluki zamrut hijau di garis katulistiwa ini, belum juga mampu berdaulat menurut prinsip-prinsip kehidupan Trisakti.

Kendati sangat kaya dengan kandungan sumber daya alam (SDA), yakni sumber daya mineral dan batu bara serta minyak dan gas (Migas) beserta sumber daya maritim dan sumber daya hutan dan alamnya yang begitu mempesona.

Akan tetapi, justru menjadi bencana secara sistemik dan massif untuk membuat potret kemiskinan rakyat yang bersifat absolut pada setiap sudut-sudut negeri. Kasus seperti ini dalam teori ilmiahnya disebut “natural resources curse” artinya “kutukan kekayaan SDA.”

Sedangkan bagi negara-negara yang menganut sistem kapitalisme global, khususnya bagi para pemimpin Amerika Serikat, sampai menyebut Indonesia sebagai sebuah ‘real estate’ dunia. Lantaran begitu melimpahnya kekayaan resources (SDA) di negeri warisan simbol kedigdayaan maritim Bugis Mitos pada era peradaban mula tau ini.

Hal itu pulalah, sehingga membuat kapitalisme global sejak pasca jatuhnya rezim pemerintahan orde lama, melalui jaringan pelaku korporasi asing dan menyusul korporasi aseng akhir-akhir ini, sepertinya kian ofensif untuk menanamkan invetasinya, guna mengeruk SDA yang begitu melimpah di Bumi Persada Nusantara ini.

Adapun istilah “neo imperialisme” yang pernah disebut-sebut oleh mendiang Presiden Soekarno. Sepertinya kian menjadi nyata dalam bentuk wujud penanaman investasi (korporasi) asing dan aseng. Hal tersebut, tak ubahnya semacam praktik-praktik VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang pernah diterapkan pada era penjajahan pemerintahan Belanda pada zamannya.

Hanya saja yang membedakan, ketika pemberlakuan praktik-praktik VOC yang merupakan sebuah kongsi dagang atau perusahaan Hindia Timur saat di bawah dominasi (otoritas) kekuasaan penjajahan pemerintahan Belanda. .

Sementara penanaman investasi asing atau aseng dengan memperatasnamakan penanaman modal asing (PMA), melalui berbagai praktik-praktik kegiatan penambangan mineral dan batu bara serta Migas, di bawah ketentuan undang-undang atau reguasi yang berlaku di Negara Republik Indonesia (RI) ini.

Namun tetap saja melahirkan motif-motif kejahatan bergaya imperialisme dalam berbagai bentuk panyalahgunaan kekuasaan (abuse of power -red) yang sifatnya sangat sarat bermuatan korupsi.

Misalnya pada era penjajahan pemerintahan Belanda, bagi Raja-Raja Nusantara yang sama sekali tidak mau disogok atau disuap (istlah gratifikasi dalam kasus korupsi), maka akan diperangi dengan pendekatan militer hingga raja-raja tersebut menjadi takluk.

Halnya pada era rezim pemerintahan reformasi sekarang ini, pun sudah tidak sedikit pejabat peyelenggaran negara, khususnya yang menanganani sistem kebijakan resources yang telah tersangkut kasus-kasus korupsi.

Hal tersebut, karena kalangan pelaku korporasi asing atau aseng (kapitalisme global) sangat paham betul, bahwa untuk dapat menguasai kekayaan resources di Indonesia adalah hanya dengan cara menyuap.

Hal lain yang juga dapat dilakukan kalangan pelaku korporasi asing adalah mempengaruhi kebijakan sistem kebijakan ekonomi luar negeri negara asalnya, yakni melalui pendekatan perang (embargo) dagang.

Utamanya Negara Amerika Serikat, diketahui sering kali memperlakukan embargo dagang pada Negara Indonesia selama ini. Itu juga telah menjadi kartu truf politik dagang dari jaringan pelaku korporasi asing, supaya tetap bercokol untuk terus mengeksploitasi kekayaan resources di Bumi Pertiwi ini,

Meskipun terdapat kemurahan hati dalam bentuk politik etis atau politik balas budi pada masyarakat pada wilayah lingkar tambang, dengan menggunakan pendekatan kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR). Namun pendekatan seperti ini, tetap saja tidak mampu memberikan solusi bagi kesejahteraan rakyat.

Sebuah ilustrasi mengenai dibangunnya tembok raksasa di Tiongkok atau the great wall of China. Pada zamannya untuk membendung serangan tentara Mongolia. Karena pemerintahan Kerajaan Mongolia sangat paham betul dengan rendahnya kualitas moral dan mentalitas pasukan tentara Tiongkok yang menjaga benteng tembok raksasa tersebut.

Yakni hanya sedikit saja uang suap (sogokan –red) yang diberikan kepada pasukan tentara Tiongkok yang sedang menjaga benteng tembok raksasa itu, maka terbobol pulalah pertahanan tersebut oleh bala tentara pasukan Jengis Khan dari Kerajaan Mongolia.

Jadi itulah contoh atas gambaran mengenai rapuhnya moral dan mentalitas pejabat-pejabat di negeri kita di era reformasi sekarang ini. Pada gilirannya kekayaan resources yang disebut-sebut sebagai simbol ‘real estate’ dunia tersebut, sehinga terus menjadi incaran kapitalisme global dan hanya menjadi kutukan kemiskinan bagi rakyat di negara kepulauan terbesar di dunia ini.

Sementara gerakan moral yang dicanangkan melalui program Nawacita Presiden Joko Widodo, sepertinya masih saja terus mereduksi sebuah penyelanggraan pemerintahan yang bersifat korup.

Berarti tidak salah pesan mendiang presiden Soekarno, ucapnya bahwa “perjuanganku lebih mudah kerena mengusir penjajah (asing), tapi perjuanganmu akan lebih sulit kerana melawan (koruptor) bangsamu sendiri.”

Hal itu pulalah, sehingga Putra Sang Fajar ini, pun berpesan bahwa “revolusi belum selesai.” Sekaligus menitipkan negeri yang sangat kaya SDA ini agar dikelola untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, mengenai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi mungkinkah harus terjadi lagi “revolusi kebangsaan” supaya Indonesia yang dianggap sebagai sebuah ‘real estate’ di mata kapitalisme global tersebut. Maksudnya supaya tidak lagi menjadi kutukan kemiskinan bagi kaum Bumi Putera selaku pewaris kemerdekaan.

Harapan presiden yang terpilih untuk lima tahun ke depan, mampu menegakkan kedaulatan ekonomi negara, demi membawa kemasylahatan bagi segenap rakyat di seantero Bumi Persada Nusantara yang sifatnya berkeadilan sosial.

***) Penulis : Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.