PALOPO, Tabloid SAR- Sebagai upaya untuk meminilisir masalah
kelangkaan dan pelonjakan harga Liquefied Petrolium Gas (LPG) tabung 3 Kg yang
nyaris tak terkendali di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ketua Dewan Pendiri Serikat
Rakyat Miskin Demokratik (SRMD), William Marthom bersama rekannya menemui
sejumlah Anggota DPRD Palopo, guna membahas solusi terbaik dalam penanganan
masalah kelangkaan dan pelonjakan harga LPG 3 Kg. Termasuk penyalah gunaan LPG
yang disubsidi oleh pemerintah untuk rakyat miskin dan usaha mikro tersebut.
Ketika bertandang ke
Gedung DPRD Palopo, William bersama rekannya ditemui dua orang legislator yang
sedang berada di kantornya saat itu, Selasa (04/09/2018) pagi.
Kedua legislator
tersebut adalah Budi Rani Ratu dari Fraksi Gerindra dan Misbahuddin dari Fraksi
PKB.
BERITA TERKAIT BACA : http://www.tabloidsar.com/2018/08/lpg-3-kg-langkah-pj-walikota-palopo.html
Dalam pertemuan ini,
aktivis SRMD mengajak para wakil rakyat yang ditemuinya untuk bersama-sama
mencari solusi terbaik dalam menangani masalah kelangkaan dan pelonjakan harga,
serta penyalah gunaan LPG 3 Kg di Kota Palopo.
“Kami berharap
rekan-rekan di dewan selaku wakil rakyat, bisa bergandengan tangan dengan SRMD
dalam mencarikan solusi terbaik untuk penyelesaian problem LPG 3 Kg. Masyarakat
Palopo saat ini, kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi itu, toh kalau dapat
harganya terlalu mahal,” kata William di depan Anggota DPRD Palopo yang
ditemuinya.
Menurutnya,
kelangkaan ini terjadi karena beberapa faktor. Mulai dari masalah pengalokasian
jatah LPG bersubsidi itu, yang jumlahnya tidak berbanding lurus dengan
kebutuhan masyarakat Palopo.
“Secara umum jatah
LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah itu, ditetapkan berdasarkan jumlah
rakyat miskin atau masyarakat kurang mampu ditambah jumlah usaha mikro. Karena
memang subsidi LPG Melon itu, diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku
usaha mikro. Sementara di Kota Palopo yang menggunakan LPG bersubsidi tersebut,
bukan cuma warga miskin dan pelaku usaha mikro. Artinya di Palopo banyak
penyalah gunaan LPG bersubsidi,” ujar William.
BERITA TERKAIT BACA : http://www.tabloidsar.com/2018/08/aktivis-srmd-beberkan-penyebab.html
Ia menambahkan bahwa penyebab
terjadinya peningkatan secara signifikan, kebutuhan LPG 3 Kg di Kota Palopo
yang melampaui jatah subsidi, selain karena factor penyalahgunaan LPG
bersubsidi oleh masyarakat ekonomi menengah keatas, juga karena tidak
terdatanya puluhan ribu mahasiswa urban (mahasiswa dari luar Kota Palopo- red)
sebagai pengguna atau konsumen LPG Melon di Palopo.
“Sebenarnya,
kelangkaan juga disebabkan oleh karena banyaknya konsumen yang berhak menggunakan
LPG bersubsidi itu, namun mereka tidak terdaftar sebagai penerima subsidi di
Kota Palopo. Seperti teman-teman mahasiswa dari luar kota, mereka sebagian
besar berhak menggunakan LPG subsidi itu, tetapi mereka tidak terdaftar sebagai
penerima manfaat ketika pemerintah menetapkan kuota LPG subsidi untuk warga
Palopo. Sebab mereka (mahasiswa- red) terdaftar sebagai konsumen LPG 3 Kg di
daerah asalnya,” terang William, sembari mengatakan hal tersebut, harus
dipikirkan oleh Pemkot Palopo agar mahasiswa dari luar kota, tetap dapat
menggunakan LPG Melon tanpa menyebabkan kelangkaan.
Selain itu, William
menyebutkan bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kota Palopo juga menjadi salah
satu penyebab kelangkaan LPG 3 Kg.
“Jadi sebenarnya ASN
juga yang paling banyak menyalah gunakan LPG bersubsidi itu. Mereka sebetulnya,
tidak berhak menikmati subsidi LPG 3 Kg, karena secara umum ASN sudah tergolong
masyarakat menengah keatas atau paling tidak mereka bukan orang miskin berpenghasilan
rendah. Nah kalau melihat jumlah ASN di Kota Palopo ditambah ASN di Kabupaten
Luwu yang berdomisili di Palopo, jumlahnya tidak kurang dari belasan ribu orang.
Mayoritas ASN tersebut, masih menggunakan LPG bersubsidi dan belum menggunakan
LPG non subsidi, seperti Bright Gas tabung 5,5 Kg berwarna pink atau yang
berukuran 12 Kg,” sebutnya.
Fatalnya, kata
William kelangkaan LPG bersubsidi di
Kota Palopo juga diperparah oleh ulah para pemilik Pangkalan LPG 3 Kg yang nakal.
“Kondisi kelangkaan
LPG 3 Kg di daerah kita, juga semakin diperparah oleh ulah sejumlah pemilik
pangkalan yang mau untung banyak. Mereka menjual jatah LPG bersubsidi untuk
warga Palopo, kepada warga di luar daerah kita. Ada yang menjual LPG 3 Kg itu,
ke Pendolo dan Morowali di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan sebagian menjual ke daerah
Toraja (Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara). Anehnya, praktek penjualan LPG
3 Kg secara illegal ini, sudah lama mereka lakukan dan jarang sekali tertangkap
oleh aparat penegak hukum. Bahkan ada yang sempat ditangkap, tapi dibebaskan
kembali tanpa diproses lebih lanjut hingga ke meja hijau,” ketusnya.
Aktivis SRMD
tersebut, meminta agar DPRD Kota Palopo bersama seluruh stakeholder terkait,
khususnya jajaran Dinas Perdagangan Kota Palopo dan jajaran kepolisian agar
bersinergi mengantisipasi kelangkaan LPG 3 Kg di Palopo. Termasuk meminta
seluruh pihak terkait agar memberikan sanksi tegas terhadap para pemilik pangkalan
yang menjual LPG bersubsidi untuk warga Kota Palopo keluar wilayah Palopo.
“Sinergitas antara
semua pihak terkait perlu ditingkatkan dalam melakukan pengawasan,
penyalagunaan LPG 3 Kg. Termasuk Pemkot Palopo harus tegas melarang ASN untuk
menggunakan LPG yang diperuntukkan bagi warga miskin dan usaha mikro di Kota Palopo.
Tak terkecuali, mencabut izin pangkalan yang nakal dan meminta jajaran
kepolisian untuk memproses pelaku penjualan LPG 3 Kg secara ilegal,” pinta
William.
Lebih lanjut, sesepuh
SRMD tersebut, meminta Anggota DPRD Palopo agar menggunakan haknya selaku wakil
rakyat yang memiliki fungsi anggaran, control dan fungsi legislasi, agar
menggunakan hak istimewa yang mereka miliki selaku legislator untuk
memperjuangkan rakyat.
“Kalau perlu, Pak
Budi Ratu dan Pak Misbahuddin mengajak seluruh Anggota dan Pimpinan DPRD
Palopo, untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang LPG 3
Kg. Maksud kami, kalau bisa DPRD Palopo mengajukan Perda inisiatif dari DPRD, untuk
membuat regulasi yang mengatur hal-hal berkaitan dengan LPG 3 Kg di Kota
Palopo,” imbuhnya.
BERITA TERKAIT BACA : http://www.tabloidsar.com/2018/08/antisipasi-kelangkaan-dan-pelonjakan.html
Menanggapi hal
tersebut, Budi Ratu dari Fraksi Gerindra DPRD Palopo menyatakan pihaknya
mengapresiasi SRMD yang ikut berpartisipasi dalam mencari solusi terbaik agar
kelangkaan dan pelonjakan harga LPG 3 Kg di Kota Palopo dapat segera diatasi.
“Terima kasih atas
kepedulian rekan-rekan dari SRMD yang mau berpartisipasi dalam menyelesaikan
krisis LPG 3 Kg ini,” kata Budi.
Politisi Partai Gerindra
itu, juga menegaskan kesiapannya untuk mengajak rekan-rekannya sesama Anggota
DPRD Palopo, guna mencarikan solusi terbaik dalam penyelesaian krisis LPG 3 Kg
di Palopo.
“Pada prinsifnya kami
selaku wakil rakyat, akan berjuang demi mewujudkan kesejateraan masyarakat
Palopo. Termasuk akan berupaya bagaimana mencarikan cara terbaik, agar masalah kelangkaan
dan pelonjakan harga LPG 3 Kg di daerah kita ini dapat teratasi secepat
mungkin. Dan jika memang harus membuat Perda sebagai solusi terbaik untuk
masalah ini, maka saya bersama Pak Misbahuddin tentu akan memperjuangkannya,”
tegas Budi.
Pada kesempatan ini,
Budi juga mengungkapkan bahwa secara teknis pembahasan Ranperda, butuh waktu
beberapa bulan prosesnya baru bisa ditetapkan menjadi sebuah regulasi yang
mengikat.
“Karena proses pembuatan
Perda, akan memakan waktu berbulan-bulan, maka sembari mengupayakan hal itu,
kami juga akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk
meningkatkan pengawasan peredaran LPG 3 Kg agar tepat sasaran dan tidak
disalahgunakan,” tandasnya.
Hal senada juga
disampaikan Legislator Fraksi PKB, Misbahuddin di depan para aktivis SRMD.
“Insayah Allah, apa
yang rekan-rekan SRMD sampaikan akan kami tindak lanjuti, sesuai kapasitas kami
selaku wakil rakyat. Karena LPG 3 Kg sebenarnya, sudah terintegrasi menjadi salah
satu kebutuhan pokok masyarakat, pasca minyak tanah bersubsidi dikonversi
menjadi LPG 3 Kg,” ujar Misbahuddin.
Mantan Pengurus Besar
Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (PB IPMIL) pada era tahun 1990an
tersebut, juga berjanji untuk segera mencarikan solusi terbaik agar LPG 3 Kg di
Kota Palopo, tidak lagi menjadi langka dan harganya meroket.
“Mudah-mudahan, saya
dan Pak Budi dapat segera membicarakan hal ini, dengan semua pihak terkait,
agar masyarakat kita bisa terlepas dari rumitnya masalah LPG 3 Kg di daerah
kita ini,” kuncinya.
BERITA TERKAIT BACA : http://www.tabloidsar.com/2018/09/lpg-3-kg-langka-dan-harganya-melonjak.html
Untuk diketahui, berdasarkan
pantauan Wartawan Tabloid SAR, aktivis SRMD yang bertandang ke Kantor DPRD
Palopo saat itu, sebelumnya hendak menemui Komisi III DPRD Palopo, guna
membahas masalah krisis LPG 3 Kg di Kota Palopo.
Namun ruang komisi yang
mereka datangi dalam keadaan kosong, para anggota dan pimpinan komisi III sedang
dinas luar, kata sejumlah staf DPRD di ruang tersebut.
Sehingga, aktivis
SRMD akhirnya hanya bisa bertemu dengan dua Anggota Komisi I DPRD Palopo, yakni
Budi Ratu dan Misbahuddin. Ruang Pimpinan DPRD Palopo, juga dalam keadaan kosong
saat itu.
Hingga berita ini,
dipublikasikan Kepala Dinas Perdagangan Kota Palopo, Zulkifli Halid belum dapat
dikonfirmasi, karena yang bersangkutan sedang berada di Jakarta.
Penulis : Andi Muhammad Risaldy
Editor : Rahmat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar