.

.

.

Jumat, 07 September 2018

Forum MKKS SMA/SMK Kabupaten Luwu Gelar Sosialisasi Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah


Bupati Luwu, H Andi Mudzakkar ketika membuka kegiatan Sosialisasi Permedikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang digelar oleh Forum MKKS SMA/SMK Kabupaten Luwu.
Cakka Minta Pungutan di Sekolah Supaya Miliki Dasar Yuridis, Hamsur Taha : Saya Harapkan pada Sekolah agar Jalin Kemitraan dengan LSM

LUWU, Tabloid SAR- Gencarnya Tim Sapuh Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk mempidanakan kasus-kasus Pungli di sekolah. Nampaknya disebabkan oleh faktor pihak stakeholder pendidikan belum memahami ketentuan hukum mengenai tatacara melakukan pungutan pada tingkat sekolah.

Akibatnya, sehingga tidak sedikit kepala sekolah dan guru, serta pengurus komite sekolah sampai tersangkut kasus tindak pidana Pungli. Padahal pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Mendikbud (Permendikbud) No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Karena Permendikbud ini, sudah diterbitkan dua tahun yang lalu, maka mestinya sudah dapat dipahami materinya oleh pihak stakeholder pendidikan. Terlebih di era digital sekarang ini, sudah sangat gampang untuk memperoleh referensi pengetahuan dalam bentuk apapun, termasuk regulasi pemerintah. Sebab adanya Mr Google yang setiap saat menyajikan pengetahuan bersifat up to date seperti itu.

Hal tersebut, sekaligus menjadi barometer bahwa kualitas guru dan pengurus komite sekolah, pada umumnya belum memiliki wawasan pengetahuan yang luas. Padagilirannya masih saja cenderung mengadopsi paradigma kuno yang sifatnya bermental korup, sehingga Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) pun masih saja terus dijadikan sebagai bancakan korupsi.

Namun itu, baru salah satu jenis kasus dari sekian modus operandi kasus-kasus dugaan Pungli di sekolah. Belum lagi kasus-kasus korupsi terhadap beragam alokasi anggaran pendidikan, antara lain dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang juga kerap dijadikan sebagai sasaran bancakan korupsi.

Maraknya kasus-kasus Pungli di sekolah yang akhir-akhir ini, marak terjadi dan akhirnya berbuntut pada proses hukum.

Salah satunya yang lagi menjadi sorotan publik di daerah bertajuk “Bumi Sawerigading” ini, yakni kasus Pungli PPDB SMP Negeri 1 Bua Ponrang (Padangsappa- red), sehingga menyebabkan kepala sekolah tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

Hal tersebut, sehingga membuat Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Kabupaten Luwu menggelar “Sosialisasi Permedikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite sekolah” pada Kamis (06/09/2018) di Gedung Balai Rasdiana Center (BRC) Belopa, Kabupaten Luwu.

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Luwu, H Andi Mudzakkar, dengan menghadirkan sejumlah narasumber antara lain, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Luwu, H Sugiman Janong, S.Kom, MSi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Disdik) Wilayah XI Sulawesi Selatan (Sulsel), Hamsur Taha SE MM, Wakapolres Luwu yang juga Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Luwu, Kompol Abraham Tahalele, Kajari Luwu diwakili Kasi Pidsus, Moh Akbar Datau SH.

Hadir pula Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K. Foxchy yang juga diundang oleh Panitia Pelaksana untuk ditunjuk menjadi LSM Pendamping Forum MKKS SMA/SMK Kabupaten Luwu. Dengan peserta segenap Kepala Sekolah SMA/SMK dan Ketua Komite SMA/SMK se-Kabupaten Luwu.

Bupati Luwu, Andi Mudzakkar di hadapan para kepala SMA/SMK dan para ketua komite sekolah, dalam sambutannya mengharapkan agar kegiatan sosialisasi Permendikbud No 75 Tahun 2016 ini, betul-betul dijadikan landasan yuridis dalam mengelola sistem management pendidikan di sekolah.

Apalagi lagi dalam mengelolah sumbangan dari masyarakat, kata Cakka sapaan akrab Bupati Luwu dua periode ini, supaya tidak berurusan dengan Tim Saber Pungli-nya Wakapolres Luwu, karena Beliau (Kompol Abraham Tahalele) adalah Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Luwu,” tuturnya sembari melirik kepada Wakapolres Luwu tersebut.

Tuturnya lanjut, jadi komite sekolah memang harus memiliki peran sentral dalam memajukan kualitas pendidikan di sekolah, khususnya dalam mengelola sumbangan dari pihak ketiga (masyarakat -red.

“Akan tetapi itu, mesti ditangani secara hati-hati, agar tidak ditangkap oleh Tim Saber Pungli,” ujar Cakka mengingatkan.

Cakka menegaskan, bahwa Permendikbud No 75 Tahun 2016 ini, merupakan dasar yuridis dalam memberikan kewenangan kepada komite sekolah dalam melakukan pungutan bersifat legal dari masyarakat.

“Jadi ketentuannya sudah sangat jelas di dalam. Bagi pihak komite sekolah atau kepala sekolah dan guru-guru yang tidak mengacu pada Permendikbud ini, jangan menyalahkan siapa-siapa apabila ada yang sampai ditangkap Tim Saber Pungli,” tandas mantan Calon Wakil Gubernur Sulsel tak terpilih tersebut.

Sementara, Kepala Cabang Disdik Wilayah XI Sulsel, Hamsur Taha selaku narasumber dalam sosialisasi ini, menjelaskan isi materi yang tercantum dalam Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Menampilkan secara digital penyajian pokok-pokok materinya dalam format power point melalui layar proyektor dengan menjelaskan regulasi yang disosialisasikan dalam forum itu.

Lalu ia menegaskan, bahwa apabila para stakeholder yang berkepentingan di setiap sekolah dapat memahami regulasi ini, maka tidak ada susahnya dalam mengumpulkan dana sumbangan pendidikan dari masyarakat untuk keperluan memajukan kualitas pendidikan di setiap sekolah.

Menurutnya, bahwa komite sekolah yang paling maju kegiatan program kerjanya di Sulsel ini adalah di Kabupaten Tana Toraja (Tator) dan Toraja Utara (Torut).

“Itu karena mereka sudah memahami betul, isi regulasi yang diatur dalam Permendikbud ini,” ungkap Hamsur.

Selain itu, ia juga menyampaikan contoh lainnya megenai sekolah di Kabupaten Bulukumba.

“Di daerah itu, alumni-alumni sekolahnya yang telah sukses pada berbagai bidang profesi, justru kembali menyumbang sekolah mereka,” tukasnya.

Jadi saya sangat berharap, sambung Hamsur, supaya komite sekolah di Kabupaten Luwu ini dapat belajar ke Toraja dan Bulukumba, bagaimana memenej lembaga komite sekolah dalam mendorong program pembanguanan infrastruktur sekolah melalui jalur pembiayaan bersifat swadaya, tanpa harus berhadapan dengan kasus hukum.

Apalagi kegiatan sosialisasi kita ini, mendapat dukungan dari LSM Aktivis Pembela Arus Bawah, sambungnya. Jadi saya berharap pada kepala sekolah dan komite sekolah agar banyak-banyak menjalin dialog dengan LSM, supaya komite sekolah dapat bekerja lebih efektif dan semakin produktif dalam mengelola sumbangan masyarakat.

Lalu ia menambahkan, maka harus dipahami pula bahwa LSM itu adalah mitra pendidikan yang dapat memberikan solusi. Namun kalau tidak menjalin sinergitas yang baik dengan LSM, maka itu akan justru menjadi bencana bagi setiap stake holder pendidikan.

“Ingat….!!! Banyak kasus korupsi dan kasus Pungli sampai terproses melalui jalur hukum, pada umumnya karena besarnya peran LSM,” pungkasnya.

Tentunya LSM dimaksud oleh Kepala Cabang Disdik Wilayah XI Sulsel tersebut adalah NGO (Non Govermen Organisation) yang memiliki keabsyahan legalitas dan berkualitas, serta berwawasan luas. Terlebih lagi bagi NGO yang sudah teruji track recordnya sebagai LSM pemerhati kebijakan pendidikan selama ini.

Sedangkan Wakapolres Luwu, Kompol Abraham Tahalele pada kesempatan ini, ketika membawakan materi Saber Pungli, banyak memberikan pencerahan mengenai pencegahan dan penindakan hukum terhadap kasus-kasus yang sifatnya bermodus Pungli.

Perwira Polri berpangkat satu bunga yang juga selaku Ketua Tim Sebar Pungli Kabupaten Luwu tersebut, menjelaskan pula bahwa untuk menghindari Pungli di sekolah, maka sebaiknya setiap permintaan sumbangan dalam bentuk apapun agar dimusyawarakan terlebih dahulu.

“Jika ada yang tidak setuju dengan program tersebut, maka jangan dilaksanakan, sebab itu akan dapat menimbulkan dampak pidana sebagai bentuk konsekwensi dari sistem penegakan supremasi hukum,” terangnya.

Lalu Abraham Tahalele mencontohkan, kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan-red) dugaan Pungli PPDB di SMP Negeri 1 Bua Ponrang (Padangsappa- red). Lantaran itu, karena prosedurnya tidak melalui jalur musyawarah dengan para orang tua siswa, sehingga diproses menurut ketentuan hukum melalui Tim Penyidik Tipikor Polres Luwu.

Contoh lain yang dia sampaikan, seperti memprogramkan pembangunan pagar sekolah, atau apapun bentuk program kegiatan lainnya di sekolah, jika ada pihak orang tua siswa tidak setuju, maka itu jangan dilaksanakan.

“Jangan karena berniat baik untuk memajukan sarana dan prasarana di sekolah, tapi karena prosedurnya yang salah, pada akhirnya justru tersangkut kasus tindak pidana Pungli,” tutur Wakapolres Luwu, kembali mengingatkan para kepala sekolah dan ketua komite yang menghadiri kegiatan, Sosialisasi Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Sementara, Kajari Luwu yang diwakili Kasi Pidsus, Moh Akbar Datau SH, ketika membawakan materi Saber Pungli, menyampaikan bahwa Permedikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah itu telah jelas mengatur mengenai tatacara pungutan sumbangan di sekolah.

“Apabila itu sudah dijadikan standar kebijakan pencarian sumbangan di sekolah, maka dipastikan tidak aka nada yang tersangkut tindak pidana Pungli,” tuturnya.

Lalu ia menyarankan, supaya sekolah membentuk koperasi untuk menghindari terjadi kasus Pungli seragam sekolah, kostum olah raga dan alat-alat tulis menulis untuk keperluan pembelajaran siswa.

“Jika tidak, maka sebaiknya tunjuk koperasi yang legal atau toko yang menjual barang-barang tersebut,” tuturnya.

Lanjut Akbar, namun itu tidak boleh dikoordinir langsung oleh kepala sekolah atau guru dan komite sekolah, kecuali hanya sebatas menyarankan kepada para siswanya untuk membeli kebutuhan mereka yang tersedia pada koperasi atau toko itu.

“Jika dikoordinir langsung dalam artian dikendalikan penuh atau terkesan mewajibkan siswanya membeli di situ, maka itu juga masih dapat dikategorikan Pungli dan dapat pula diproses secara hukum,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sugiman Janong juga hadir mewakili Ketua DPRD Kabupaten Luwu, mengungkapkan harapannya agar komite sekolah dalam menghadapi tantangan kemajuan di tengah peradaban modern sekarang ini. Sudah harus pula bervisi jauh ke depan, dalam memainkan peran sentralnya sebagai fasilitator dalam mendorong terwujudnya kualitas pendidikan di sekolah.

Legislator Kabupaten Luwu itu, menyampaikan agar pemerintah dapat pula menganggarkan kegiatan-kegiatan komite sekolah.

“Saya pikir Permendikbud ini, perlu ditinjau ulang supaya komite sekolah dapat menjalankan fungsinya dengan lebih memberikan ekspektasi dalam upaya mendorong kemajuan pendidikan di sekolah,” harapnya.

Menurutnya, karena terlalu berat resiko hukum yang dihadapi pengurus komite sekolah. Sementara di lain sisi, tidak difasilitasi anggaran operasional dari pemerintah.

“Padahal lembaga itu, juga diatur regulasinya oleh pemerintah,” tukasnya.

Mencermati Permendikbud tentang Komite Sekolah ini, lanjut kandidat doktor komunikasi publik ini, makanya kita (komite sekolah- red) harus matang dalam mengimplementasikan program yang kita rencanakan dan tidak hanya sekedar jadi bahan pembahasan pada tingkat pengambilan kebijakan.

Untuk mewujudkan hal semacam itu, tuturnya lagi, maka komite sekolah yang juga merupakan perwakilan orang tua peserta didik, mau tidak mau harus dituntut pula untuk kreatif dalam mencari dana-dana publik, demi memajukan kualitas pendidikan di sekolah.

“Tentunya hal itu, tak lain untuk menyiasati minimnya anggaran pemerintah pada bidang pendidikan,” paparnya.

Kendati demikian, sambung Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 1 Luwu tersebut, tak lupa pula mengingatkan agar senantiasa berhati-hati dalam menggagas program penggalangan dana sumbangan di sekolah.

Maksudnya jangan sampai pungutan tersebut bersifat ilegal, sehingga menjadi penyebab rekan-rekan komite sekolah dapat digiring pada kasus hukum.

Lanjut ia menjelaskan, dalam melakukan program pencarian sumbangan di sekolah, ada tiga faktor pendekatan yang harus selalu diperhatikan, yakni pendekatan filosofis, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis.

Lalu Sugiman menekankan, namun dari ketiga faktor tersebut, maka yang paling urgent untuk selalu dicermati adalah pendekatan yuridis.
“Apabila dari sudut pandang yuridis sudah dianggap matang dan safety (aman- red), barulah kita bisa berbuat dalam melaksanakan fungsi-fungsi komite sekolah,” kunci Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Luwu dalam mengakhiri materi pembekalannya.

Penulis   : Tim Lipsus
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.