.

.

.

Senin, 10 September 2018

Kasi Pidsus Kejari Luwu Jawab Pembelaan Aktivis Terhadap Sekolah Swasta dalam Kegiatan Sosialiasi Permendikbud No 75 Tahun 2016


Dari kiri ke kanan : Kepala SMA Negeri 1 Luwu Drs Nurdin Muin MPd, Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah Rahmat K Foxchy, Kasi Pidsus Kejari Luwu Moh Akbar Datau SH, Manager Tabloid SAR Kartini Echa. Foto bersama pada kegiatan sosialiasi Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang digelar Forum MKKS SMA/SMK Kabupaten Luwu.

LUWU, Tabloid SAR- Melalui Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Kabupaten Luwu, saat menggelar kegiatan sosialiasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, pada Kamis (06/09/2018) di Gedung Balai Rasdiana Center (BRC) Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kasi Pidsus Kejari Luwu, Moh Akbar Datau SH hadir sebagai narasumber mewakili Kajari Luwu, Gede Edy Bujanayasa SH MH, untuk membawakan materi sosialisasi mengenai Saber Pungli (Sapuh Bersih Pungutan Liar- red).

Pada kesempatan itu, Akbar menjawab pembelaan Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy terhadap sekolah swasta, agar tidak terlalu menjadi sasaran tembak Tim Saber Pungli.

Adapun alasan aktivis yang satu ini, bahwa sistem pengelolaan pendidikan di sekolah swasta, selain diatur oleh aturan perundang-undangan dan berbagai regulasi pemerintah. Sekola-sekolah swasta juga diatur oleh Statuta atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) badan hukum berbentuk yayasan yang menaungi sekolah mereka.

Aktivis yang akrab disapa Bang Ories tersebut, lanjut menjelaskan bahwa beban terberat bagi sekolah swasta umumnya adalah komponen gaji guru. Hal inilah yang membuat biaya operasional sekolah antara swasta dan negeri sangat berbeda.

Menurutnya, sebab sumbangan dari para peserta didik itu, diharapkan dapat menutupi seluruh kebutuhan operasional sekolah swasta yang tidak mencukupi jika hanya dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pihak pemerintah.

Lanjut Bang Ories mengemukakan, kendati pada sekolah swasta tidak ada batasan maksimal dana yang boleh mereka pungut dari peserta didiknya. Namun pihak sekolah juga harus realistis melihat kemampuan financial orangtua peserta didiknya. Jadi itu harus pula dikondisikan, menurut kebutuhan anggaran pada setiap sekolah swasta tersebut,” paparnya.

Menyikapi argument yang dilontarkan oleh aktivis LSM tersebut. Kasi Pidsus Kejari Luwu, Moh Akbar Datau SH menyampaikan bahwa yang menjadi prioritas penanganan Tim Saber Pungli adalah sekolah-sekolah berstatus negeri.

“Sebab pada sekolah negeri, kebutuhan anggarannya secara umum sudah ditanggung oleh keuangan negara atau dana-dana lain yang bersumber dari pemerintah seperti APBD,” paparnya.


Tutur Akbar lebih lanjut, saya sangat memahami apa yang dikemukakan oleh Abang (begitu Akbar menyapa Bang Ories- red) tadi.

“Jadi pungutan dalam bentuk penggalangan dana pada sekolah-sekolah swasta, selama itu diatur dalam Statuta atau AD/ART yayasan yang menaungi sekolah swasta itu, dan selagi kebijakan sekolah tersebut sifatnya mengikat, maka tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk Pungli,” bebernya.

Kata Akbar memuji, bahwa sangat beda memang jika berargumen dengan LSM yang berwawasan luas seperti Abang ini. Jadi benar apa yang dipaparkan oleh Abang tadi.

“Maka itulah sesungguhnya langkah-langkah LSM dalam mengadvokasi sistem kebijakan publik pada tingkat pengimplementasian,” terangnya.

Tentunya penggalangan dana di sekolah swasta, sambung Akbar, selama itu kebutuhan untuk kepentingan meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat menunjang kesejahteraan tenaga kependidikan di sekolah terkait, memiliki pijakan aturan yang jelas dan legal. Itu tidak akan menjadi sasaran tembak Tim Saber Pungli.

“Selama inikan, belum ada perangkat sekolah swasta yang telah terseret dengan kasus-kasus Pungli. Jadi para kepala sekolah dan guru-guru sekolah swasta, termasuk  pengurus komitenya, sudah mestinya bersyukur atas hadirnya Bang Ories untuk memberikan pencerahan wawasan advokasi pendidikan di forum ini,” tuturnya.

Kasi Pidsus Kejari Luwu pun mengaku, bahwa Bang Ories sudah sering kali menjadi mitra dialog kejaksaan selama ini.

Lanjut ia menyampaikan, apa yang dikemukakan Bang Ories tadi mengenai sekolah-sekolah swasta yang elit seperti sekolah Al-Azhar di Jakarta. Padahal sekolah-sekolah elit swasta justru ada yang memungut dana mulai dari belasan juta hingga ratusan juta rupiah per-siswa.

“Namun mereka tidak disikat oleh Tim Saber Pungli melalui sistem penindakan hukum karena mereka memungut biaya dari peserta didiknya dengan mengacu pada aturan yang ada,” sebutnya.

Lalu Akbar menjelaskan, bahwa tidak semua sekolah-sekolah elit swasta itu, menerima dana BOS. Kendati menerima dana BOS, itu belum ada yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mempidanakan pungutan dana pada sekolah-sekolah swasta tersebut.

“Kecuali kalau dana BOS atau anggaran lainnya yang bersumber dari pemerintah disalah gunakan, tentu akibatnya juga pasti akan berkasus pula,” tandasnya.


Terlepas dari itu, Akbar menambahkan, bahwa sosialiasi Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah ini, maka diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yuridis bagi sekolah dalam melakukan penggalangan dana dari masyarakat.

“Olehnya itu, sehingga sekolah aman dari incaran Tim Saber Pungli. Pada gilirannya, sekolah menjadi lembanga pendidikan terhormat dalam mencerdaskan anak-anak bangsa yang berkarakter dan berintegitas, serta bermoral, sebagai penerus generasi bangsa ke depannya,” begitu Kasi Pidsus Kejari Luwu mengakhiri pemaparan materinya.

Sementara menurut pantauan media ini, pada acara sosialisasi Permendikbud tersebut, para hadirin tampak begitu antusias menyimak proses adu argumentasi yang bersifat pencerahan antara aktivis (Rahmat K Foxchy- red) yang satu ini dengan Kasi Pidsus Kejari Luwu tersebut.

“Ini baru namanya sebuah pemaparan materi yang berkualitas, sebab ada ilmu baru yang kita peroleh,” kata sejumlah kepala sekolah yang hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut.


Terdapat juga beberapa kepala sekolah swasta mengungkapkan rasa terima kasihnya, atas kehadiran Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy.

“Andaikan Beliau selaku LSM tidak hadir memberikan pencerahan seperti tadi. Tentunya kami-kami ini, yang berasal dari sekolah swasta akan selalu dibayangi rasa ketakutan terkait kasus-kasus Pungli tersebut,” ujar mereka.

Maka akhirnya sudah sangat terang benderang mengenai posisi pungutan di sekolah-sekolah swasta, selama itu digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menunjang kesejahteraan tenaga pendidik.

Pasalnya, menurut mereka, kita di sekolah swasta, terlebih dengan adanya kepala sekolah yang di OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh pihak Polres Luwu, sehingga kita juga sangat dihantui oleh kasus Pungli.

“Jangan-jangan kita juga menjadi sasaran tempak Tim Saber Pungli,” tutur salah satu kepala SMA swasta yang mengaku berasal dari Walmas.

Penulis   : Tim Lipsus
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.