.

.

.

Kamis, 20 September 2018

KPK Usulkan Informasi dari MCP Jadi Pertimbangan Pemberian Dana Insentif Daerah


Bupati Torut, Kalatiku Paembonan (tengah) bersama jajarannya ikut mendampingi Tim dari Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK (kiri) saat meninjau unit layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Torut, Seni (17/09/2018) siang.

TORAJA, Tabloid SAR- Dalam rangka mendukungan upaya memperkuat aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda), Bupati Toraja Utara (Torut), Kalatiku Paembonan menginisiasi kegiatan Forum Discussion Group (FDG) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemda Torut yang berlangsung di ruang kerjanya, Senin (17/09/18) pagi.

Dalam FDG tersebut, KPK mengutus dua orang personilnya dari Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK. Kedua perwakilan dari institusi anti rasuah itu, adalah Tri Gamareta dan Dwi Aprilia Linda Astuti.

Sedangkan dari pihak Pemda Torut yang hadir bersama Bupati Kalatiku dan Wakil Bupati (Wabup) Torut Yosia Rinto Kadang, antaralain Sekda Torut Roni Rede, serta  para Kepala OPD lingkup Pemkab Torut dan sejumlah pejabat administrator yang masuk dalam kelompok kerja (Pokja) pelaksana rencana aksi daerah.


Dalam forum itu, Tri Gamareta dari KPK mengatakan bahwa ada delapan area intervensi pembenahan, berpotensi menjadi elemen-elemen yang dapat dihindarkan dari resiko korupsi, bila ada komitmen dan aksi nyata bersama untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Itu akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi di semua aspek tata kelola pemerintahan,” ujar Tri.

Menurutnya, delapan area yang dimaksud tersebut, meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, pengelolaan Dana Desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah.


Ia menambahkan bahwa terkait Monitoring Center For Prevention (MCP) yang merupakan aplikasi informasi updating progress pembenahan delapan area tersebut, sedang diusulkan KPK, agar dapat menjadi salah satu syarat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam memberikan Dana Intensif Daerah (DID).

“Kami sedang mengusulkan capaian Pemda dalam MCP ini, untuk menjadi pertimbangan Kemenkeu dalam memberikan DID,” ungkapnya.

Sementara, Dwi Aprilia Linda Astuti, rekan Tri Gamareta dari Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK menerangkan bahwa oleh karena itu, KPK berupaya mendorong Pemda Torut untuk mempercepat implementasi e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting.
“Karena hal itu, merupakan salah satu bentuk realisasi  komitmen Pemda dalam upaya mewujudkan proses perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tersinergis dengan perencanaa pemerintah pusat,” terang Dwi Aprilia.


Menanggapi pemaparan kedua jajaran KPK tersebut, Bupati Kalatiku mengingatkan kepada seluruh Kepala OPD lingkup Pemkab Torut yang masuk dalam Pokja, untuk segera merealisasikan rekomendasi rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti usulan KPK.

“Mulai saat ini, saya perintahkan kepada semua Kepala OPD yang masuk dalam Pokja untuk tidak main-main, dan segera melaksanakan pembenahan sesuai rekomendasi KPK. Karena hal tersebut, menjadi bagian yang penting bagi kita untuk mewujudkan good goverment di Torut,” tegasnya.


Seusai pertemuan tersebut, Tim KPK bersama Bupati Torut Kalatiku Paembonan bersama jajarannya meninjau sejumlah unit pelayanan OPD yang meliputi LPSE dan ULP, serta unit layanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Torut.

Editor : William Marthom


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.