.

.

.

Jumat, 28 September 2018

Soal Dugaan Korupsi APBDes Desa Takkalala, Mabes Polri Balas Surat LSM

Koordinator LSM Aktivis Pembela Arus Bawah  Wilayah Luwu Raya, Ridwan Andi Baso 

Ridwan Andi Baso : Selain APBDes, Dugaan Korupsi DID Lutra Juga Jadi Perhatian LSM Kami

LUTRA, Tabloid SAR- Dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel), selama ini mendapat perhatian publik melalui aksi-aksi demonstrasi dari berbagai eleman masyarakat setempat.

Pada gilirannya juga mendapat perhatian dari sebuah kelompok aktivis LSM yang selama ini, dikenal banyak mengungkap kasus-kasus korupsi, sehingga melaporkan kasus tersebut, kepada sejumlah lembaga penegak hukum. Salah satunya ditujukan pada Kapolri di Jakarta Ibukota Negara.

Surat laporan itu, ditandatangani langsung oleh Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxch , Nomor 001-DE/LSM-Arus Bawah/Lutra/2018, tertanggal 14 Agustrus 2018 lalu, dengan Perihal Pengaduan Masyarakat.


Surat yang dilayangkan oleh LSM penggiat anti korupsi tersebut, kemudian direspon dengan surat balasan dari pihak Mabes Polri, melalui Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Nomor SP2HP/388/IX/2018/Tipikor, tertanggal 18 September 2018, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengaduan Masyarakat.

Surat dari Mabes Polri itu, ditandatangani oleh Wadir Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kombes Pol Drs Djoko Poerwanto.

Isi surat Wadir Tipikor Mabes Polri tersebut, menyampaikan bahwa dugaan tindak pidana korupsi APBDes Desa Takkalala, sudah ditindaklanjuti ke Polda Sulsel, up Kapolres Lutra.

“Mengenai pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi APBDes Desa Takkalala, sudah diteruskan ke Polda Sulsel, up Kapolres Lutra yang disertai dengan petunjuk dan arahan, agar diproses dan ditindaklanjuti,” sebut Kombes Drs Djoko Poerwanto dalam surat jawabannya yang ditujukan kepada LSM Aktivis Pembela Arus Bawah.


Menyikapi hal itu, Koordinator LSM Aktivis Pembela Arus Bawah Wilayah Luwu Raya, Ridwan Andi Baso mengapresiasi atas adanya respon positif yang diberikan oleh Mabes Polri tersebut.

Menurutnya, surat balasan dari Mabes Polri tersebut, merupakan wujud kebersamaan antara pihak Polri dengan LSM Aktivis Pembela Arus Bawah, dalam upaya mendorong agenda-agenda program pemberantasan korupsi di daerah Luwu Raya.

“Terkait adanya respons positif yang diberikan pihak Mabes Polri terhadap pengaduan dugaan tindak pidana korupsi APBDes Desa Takkalala yang kami layangkan itu, maka kita patut mengapresiasi dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga,” ujar Ridwan pada media ini, saat menerima surat dari Mabes Polri tersebut, Kamis (27/09/2018).

Selain itu, Ridwan juga membeberkan bahwa pimpinan LSMnya yang menyurat ke Mabes Polri mengenai kasus dugaan korupsi APBDes Desa Takkalala di Kecamatan Malangke, Kabupaten Lutra itu.

Menurutnya, Bang Oreis, begitu dia menyapa Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy yang melayangkan surat tersebut, kepada Kapolri.

“Kita sangat mengharapkan dugaan tindak pidana korupsi APBDes Desa Takkalala itu, dapat diproses lanjut oleh pihak Polres Lutra, sebagaimana maksud surat dari Mabes Polri tersebut,” tuturnya.

Aktivis anti korupsi yang akrab disapa Opu Winru ini, lanjut mengemukakan harapannya, agar pihak Polres Lutra dapat mengusut secara tuntas dugaan tindak pidana korupsi APBDes Desa Takkalala, terhitung mulai dari tahun anggaran 2015 hingga 2017.

“Soalnya dugaan korupsi APBDes di desa itu, sepertinya sudah mentradisi dari tahun ke tahun,” tukasnya.


Lalu dia menerangkan, bahwa jangan sampai hanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 saja yang diusut oleh pihak Polres Lutra. Namun seharusnya semua dana APBDes selama tiga tahun terakhir (2015-2017) supaya diusut secara tuntas.

“Sebab jika kesemuanya itu, diusut maka seluruh potensi kerugian negara akan dapat diungkap oleh penyidik kepolisian,” terangnya.

Kalau hanya sebatas Dana Desa 2017 saja yang diusut, sambung Ridwan, palingan potensi kerugian negara yang bisa diungkap penyidik mungkin hanya sekitar seratusan juta rupiah saja.

“Itupun kalau Inspektorat Kabupaten Lutra yang turun mengaudit dugaan kerugian negara tersebut, tidak main mata dengan pihak yang diaudit. Apa lagi masyarakat masih sangat meragukan kredibilitas lembaga itu,” ucap Ridwan.

Kemudian ia menyarankan agar pihak Polres Lutra, sebaiknya berkoordinasi dengan BPKP. Alasannya, sebab lembaga auditor negara itu, lebih independen dan sudah teruji kredibilitasnya dalam menemukan sejumlah kerugian negera, atas setiap dugaan korupsi yang ditangani oleh pihak aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, Ridwan menyampaikan, bahwa selain kasus dugaan korupsi APBDes Desa Takkalala yang akan menjadi perhatian LSMnya di Lutra, juga dugaan korupsi Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Lutra Tahun Anggaran 2011 yang belum tuntas itu, akan menjadi perhatian mereka.

“Apalagi pimpinan LSM kami (Bang Ories- red) juga sudah mengarahkan kami, agar lebih intens mengungkap kasus-kasus korupsi di Lutra, termasuk dugaan korupsi DID Lutra yang belum tuntas itu,” sebutnya.

Dia pun menambahkan, bahwa masih banyak dugaan kurupsi APBDes, juga tidak luput menjadi perhatian LSM Aktivis Pembela Arus Bawah, antara lain APBDes di Desa Salekoe yang juga masih di wilayah Kecamatan Malangke.

“Apalagi kasus APBDes di desa itu, sudah ditangani pihak Polres Lutra kurang lebih setahun yang lalu, namun hingga kini masih tidak jelas perkembangan proses hukumnya,” kunci Ridwan Andi Baso.


Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lutra IPTU Syamsul Rijal yang dikonfirmasi melalui nomor handphonnya, menyampaikan bahwa kasus itu, sudah dikoordinasikan dengan pihak Inspektorat Kabupate Lutra untuk diaudit agar potensi kerugian negaranya dapat diketahui secara pasti.

Ia menegaskan bahwa kasus itu, sedang ditunggu hasil auditnya. Namun hingga saat ini, pihak Inspektorat Kabupaten Lutra belum menyerahkan hasil auditnya kepada penyidik Polres Lutra untuk dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses penanganan hukum selanjutnya.

“Pokoknya, kasus ini sedang kami tangani secara serius, dan akan kami proses sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas Syamsul Rijal dari balik handphonnya.

Penulis   : Andi Muhammad Rizaldy
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.