.

.

.

Rabu, 31 Oktober 2018

Aktivis Palopo Suarakan Aspirasi Masyarakat Rampi, Desak Gubernur Sulsel dan Bupati Lutra

Para aktivis Palopo yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rampi (Gempur) long march ketika menggelar aksi unjukrasa di Jl DR. Ratulangi, Kota Palopo, Rabu (31/10/2018) 

PALOPO, Tabloid SAR - Puluhan aktivis Palopo dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rampi (Gempur), menggelar aksi unjukrasa di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (31/10/2018).

Mereka mendesak Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Bupati Luwu Utara (Lutra), Indah Putri Indriani ketika menyampaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra, Sulsel.

Aksi Gempur tersebut, berlangsung di sekitar traffic light dekat Warkop Dinasty, tepatnya di perempatan Jalan DR Ratulangi - Imam Bonjol, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.


Ketika memulai aksinya, Koordinator Lapangan (Korlap) Gempur, Bangsi Bati mengawali orasinya dengan menyampikan sejumlah aspirasi masyarakat Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra.

Menurutnya hingga saat ini, Kecamatan Rampi di Lutra, belum tersentuh program pemerataan pembangunan secara adil, baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

“Ketimpangan tersebut, dapat kita lihat pada pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Kecamatan Rampi dengan Kecamatan Masamba Ibukota Kabupaten Lutra. Jalan utama itu, belum bisa dilalui kendaraan roda empat atau mobil, dan hanya bisa dilalui sepeda motor pada waktu musim kemarau, itupun kalau sipengendaranya nekat, karena buruknya kondisi jalan yang tidak dipedulikan oleh pemerintah kita,” kata Bangsi dalam mengawali orasinya.


Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Rampi (PB IPMR) itu, menambahkan bahwa bukan hanya persoalan infrastruktur jalan yang diabaikan oleh pemerintah untuk wilayah Kecamatan Rampi, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil tersebut.

“Pemerintah juga lalai dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kecamatan Rampi, yakni sarana dan prasarana (Sarpras) pada sektor pendidikan dan kesehatan,” tambah Bangsi.

Hal senada juga diungkapkan oleh orator yang mewakili Dewan Pengurus Cabang Serikat Rakyat Miskin Demokratik (DPC SRMD) Palopo, Shaldy Kanna’.

Ia mengatakan bahwa ketimpangan itu, masih terus dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Rampi, meski sudah beberapa kali terjadi pergantian Bupati Lutra dan Gubernur Sulsel.

“Sistem pendidikan yang ada di Kecamatan Rampi masih sangat jauh dari harapan masyarakat setempat, karena sarana dan prasarananya yang belum memadai. Proses pembelajaran di sekolah pada daerah terpencil tersebut, juga tidak berjalan maksimal sebab pendidik dan tenaga kependidikannya sangat malas menjalankan kewajiban mereka. Guru-guru di sana jarang masuk mengajar siswa-siswinya, baik itu guru yang berstatus PNS maupun tenaga honorer,” teriak Shaldy dengan suara lantang saat berorasi.


Hal serupa juga disampaikan oleh Srikandi SRMD, Indrayani Wunta ketika berorasi.

Sekretaris DPC SRMD Palopo tersebut, tidak hanya mengeluhkan sikap para guru yang malas mengajar dan jarang hadir di sekolah yang ada di Kecamatan Rampi.

“Selain gurunya malas masuk mengajar, para pelajar di Rampi yang mau mengikuti UNBK, juga harus turun gunung untuk mengikuti proses UNBK di Kecamatan Masamba Ibukota Kabupaten Lutra dengan biaya yang harus ditanggung secara mandiri sekitar Rp 700 ribu perorang ketika naik pesawat dari Rampi,” kritik Indrayani ketika berorasi di depan puluhan massa Gempur.

Sementara, perwakilan Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Palopo, Tandiesak Parinding  dalam orasinya mengatakan bahwa pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 tahun 2018, hendaknya para pemuda yang kritis selaku generasi penerus bangsa turut memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi masyarakat Rampi yang diabaikan oleh pemerintah di negeri ini.

“Sebagai pemuda yang progresif, saya mengajak seluruh pemuda kritis untuk bergabung dalam barisan massa Gempur, guna bersama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat Rampi yang selama ini, kurang mendapat perhatian dari pemerintah, baik pusat, provinsi maupun Pemerintah kabupaten Lutra,” seru Parinding mengajak para pemuda progresif.


Selain itu, ia juga mendesak Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah untuk segera merealisasikan janji politiknya, bahwa jika terpilih dirinya akan memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terisolir yang ada di Sulsel, termasuk Kecamatan Rampi di Kabupaten Lutra.

“Pak Professor harus konsisten dengan janji-janji politiknya terhadap masyarakat terpencil di Kecamatan Rampi, ketika menggelar kampanye Pilgub Sulsel beberapa waktu lalu. Sekarang saat kami, menagih janji Pak Professor setelah terpilih jadi Gubernur Sulsel. Perhatikan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, khususnya Kecamatan Rampi,” desak Parinding menagih janji politik Gubernur Sulsel.

Sedangkan, Ketua Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Palopo, Komang Sumerta Wijaya dalam aksi itu, mendesak Gubernur Sulsel dan Dinas Pendidikan Sulsel, untuk segera memperhatikan dan menindak para tenaga pendidik atau guru-guru di SMA Negeri 15 Lutra yang berada di Kecamatan Rampi, karena mereka  malas dan jarang sekali masuk mengajar, khususnya para guru PNS dan tenaga honorer di sekolah tersebut.

“Bukan hanya itu, kami juga meminta kepada Pemkab Lutra untuk mengevaluasi dan memperhatikan sektor pendidikan di Kecamatan Rampi, karena selain Sarprasnya yang kurang memadai, para guru-guru SD dan SMP di sana, juga malas dan jarang masuk mengajar di kelas,” desak Komang Sumerta.


Desakan untuk memperhatikan Sarpras kesehatan di Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra juga menjadi salah satu tuntutan orator yang mewakili Himpunan Mahasiswa Basse Sangtempe’ (HAM BASTEM), Damianto.

“Di daerah terpencil seperti Kecamatan Rampi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya pada bidang kesehatan juga sangat penting. Seharusnya di Rampi pemerintah membangun Puskesmas Plus yang didukung penuh dengan fasilitas yang memadai dan para tenaga dokter, seperti dokter umum, dokter gigi dan ahli bedah,” kata Damianto dengan suara lantang saat berorasi.

Menariknya karena dalam aksi Gempur tersebut, para peserta aksi membawa beragam bendera organisasi mereka dengan warna yang berbeda-beda, namun tuntutannya sama, yakni menyampaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra.


Dalam aksi unjukrasa itu, selain mengibarkan bendera beragam organisasi, mereka juga membentangkan spanduk, dan membawa poster berisi tuntutan, serta melakukan aksi bakar ban bekas di tengah perempatan Jalan DR. Ratulangi- Imam Bonjol tempat dimana aksi tersebut, dimulai oleh Gempur.

Bahkan ketika long march dari perempatan Jalan DR. Ratulangi - Imam Bonjol, menuju perempatan jalan di sekitar Lapangan Gaspa Palopo, massa aksi membagikan ratusan lembar pernyataan sikap kepada para pengguna jalan yang melintas di sepanjang Jalan DR. Ratulangi. Pernyataan sikap itu, berisi tuntutan Gempur sebagaimana yang mereka sampaikan dalam orasi-orasinya.

Untuk diketahui, Gempur merupakan gabungan aktivis yang berasal dari PB IPMR, PP HAM BASTEM, BPC GMKI Palopo, PC KMHDI Palopo, dan DPC SRMD Palopo.

Massa aksi ini, membubarkan diri secara tertib seusai menggelar aksinya pada siang hari di sekitar Lapangan Gaspa Palopo, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari jajaran Polresta Palopo.

Penulis   : Yasri Mhala
Editor     : William Marthom



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.