.

.

.

Jumat, 19 Oktober 2018

Bawaslu Luwu Kembali Ingatkan, ASN Tak Netral Ancamannya Pemecatan Juga Pidana

LUWU. TABLOID SAR. Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Luwu kembali mengingatkan ASN menjaga netralitasnya, baik untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg)

Abdul Latif Idris Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu menuturkan, ASN yang ketahuan tidak netral akan berujung dengan sanksi pidana.

”Ada ketentuan pidana bagi ASN yang terlibat aktif dalam kegiatan kampanye,” ujar Latif dihadapan sejumlah awak media, di Belopa, Jumat (19/10/2018).

Menurut Latif. Tim kampanye maupun pelaksananya, diharuskan untuk tidak melibatkan ASN, Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Pemilu No 7 tahun 2017.

Dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, tercantum, Bawaslu bertugas untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bawaslu juga berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap ASN, anggota TNI dan Polri tersebut, bila terbukti tidak netral, maka ASN yang bersangkutan akan terancam pemecatan bahkan bisa sanksi pidana.

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengatur soal sanksi. Mulai penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila muncul dugaan ASN tidak netral, Bawaslu akan melakukan pemeriksanaan. Selanjutnya, hasil pemeriksaan itu akan diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

”Selanjutnya KASN akan memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan,” lanjut Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar lembaga ini.

Apabila rekomendasi KASN tidak dilaksanakan, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Pejabat Pembina Kegawaian yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Tak hanya itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah netralitas, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Ancaman terhadap ASN yang melanggar pun cukup tegas. Berdasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf b, PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Penulis : Echa
Editor : Awi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.