.

.

Rubrik

.

Selasa, 09 Oktober 2018

Data Pemilih Masih Bermasalah, KPU Palopo Koordinasi Dengan Dukcapil


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, saat melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terkait dengan permasalahan data pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, di Kantor Dukcapil Kota Palopo, Selasa (09/20/2018).
PALOPO. TABLOID SAR - Untuk menyempurnakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palopo.

Sebelumnya, KPU telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan PPK /PPS Se-Kota Palopo dan menemukan sejumlah data pemilih yang masih bermasalah.

"Iya, hari ini kami melakukan audens dengan dinas Dukcapil terkait validasi data pemilu dan sekaligus silaturahmi," kata Komisioner KPU Palopo, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat , Abdullah Jaya Hartawan, Selasa (09/10/2018) pagi.

Munculnya masalah DPT ini, karena terkendala pengecekan validitas identitas pemilih. Termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak bisa diakses secara langsung karena melindungi data pribadi.

Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Olehnya itu, pihak KPU Palopo menggandeng  Dukcapil yang berhak membuka NIK tersebut untuk dicocokkan bersama dengan data pemilih yang dinilai bermasalah oleh KPU, Bawaslu, dan partai politik peserta pemilu.

Setelah melakukan komunikasi secara intensif dengan semua pihak, permasalahan DPT akan bisa diminimalisir.

"Makanya saya minta karena hanya mereka yang bisa buka NIK-nya secara utuh. Kalau soal NIK itu kan kewenangan Dukcapil. Urusan data pemilih itu KPU," lanjutnya.

Sementara itu kepala dinas Dukcapil, H Asir Mangopo, menyambut dengan baik langkah yang lakukan oleh KPU Palopo untuk menyelesaikan permasalahan data pemilu tersebut.

"Saya kira hal ini sangat baik dalam upaya menjalin komunikasi dengan pihak KPU, apa lagi ini masalah data pemilu dan kami siap karena hal tersebut merupakan kewajiban untuk mensukseskan Pemilu 2019 mendatang," ujar Asir Manggopo. (Lipsus)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.