.

.

.

Jumat, 19 Oktober 2018

GMKI Palopo Gelar Aksi Solidaritas Penyegelan Gereja di Jambi, Ini 6 Tuntutannya


Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), melakukan aksi unjuk rasa di Jalur Trans Sulawesi, perempatan lampu merah Unanda, Jl Sultan Hasanuddin, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Jumat (19/10/2018).
PALOPO. TABLOID.SAR – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), melakukan aksi unjuk rasa di Jalur Trans Sulawesi, perempatan lampu merah Unanda, Jl Sultan Hasanuddin, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Jumat (19/10/2018).

Aksi tersebut, merupaka aksi solidaritas sebagai bentuk protes atas tindakan penyegelan 3 gereja di Kota Jambi. Yakni GSJA, GMI serta Gereja HKI oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi pada akhir September lalu.

Dalam aksinya, mereka menuntut pihak Pemkot Jambi agar segerah membukan penyegelan rumah ibadah yang dinilai melanggar konstitusi, yakni Pasal 28 E dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 tentang jaminan kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.

"Negara melalui Pemerintah Kota Jambi seharusnya hadir untuk Menjamin Hak dan kebebasan beribadat warganya sesuai Pasal 28 E dan Pasal 29 UUD 1945," teriak Michael Dope, selaku koordinator aksi.

"Konstitusi telah menjamin prinsip tidak ada mayoritas dan minoritas di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Namun justru Pemkot Jambi menyegel rumah ibadah kami," tambahnya.

Untuk itu, GMKI Palopo menyampaikan 6 tuntutan. Yakni : 

1. Pemerintah Kota Jambi mencabut penyegelan Rumah Ibadah terhadap ketiga gereja yaitu GSJA, GMI dan HKI

2. Pemerintah Kota Jambi tidak tunduk kepada tekanan organisasi massa apabila tidak sesuai dengan konstitusi atau UUD 1945

3. Aparat Kepolisian dan TNI harus selalu setia kepada tugas yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menjamin kemerdekaan masyarakat memeluk agamanya masing-masing yaitu memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang di rumah ibadahnya masing-masing.

4. Pemkot Jambi, Polres Kota Jambi, dan TNI Kodim Kota Jambi harus belajar tentang kehidupan yang toleran dari masyarakat di Sulawesi Utara, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan daerah lainnya, dimana rumah ibadah setiap agama dapat berdiri dengan aman dan damai tanpa ada gangguan dari pemerintah daerah ataupun masyarakat

5. Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Agama harus menunjukkan bahwa "Negara hadir melindungi hak-hak setiap warga negaranya" yakni dengan memperhatikan permasalahan rumah ibadah di seluruh Indonesia secara khusus Penyegelan Rumah Ibadah di Kota Jambi.

6. Solidaritas dari seluruh umat beragama di Indonesia serta organisasi mahasiswa untuk bersama-sama dan bahumembahu mendesak Pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara sesuai dengan Konstitusi

Aksi unjuk rasa ini, berjalan aman dan damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Palopo.

Penulis  : Yasri Mhala
Editor  : Thio

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.