.

.

.

Kamis, 18 Oktober 2018

Jelang Pemilu 2019, Bupati Wajo Himbau ASN Jaga Netralitas

Bupati Wajo Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM

WAJO, Tabloid SAR- Jelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu), baik pemilihan legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) yang akan dilaksanakan secara nasional di Indonesia pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

Bupati Wajo H Andi Burhanuddin Unru menghimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo untuk menjaga netralitasnya.

Himbauan tersebut, disampaikan Andi Burhanuddin melalui Surat Edaran Bupati Nomor : 200/0952/KESBANG, tertanggal 2 Oktober 2018 lalu.


Menurutnya, ia mengeluarkan surat edaran itu kepada seluruh ASN pada lingkup Pemkab Wajo agar mereka tahu persis mengenai posisi dan kedudukan mereka selaku abdi negara.

“ASN harus mengetahui betul azas netralitas. Karena  dalam aturan main atau regulasi yang mengatur tentang ASN, dan Pemilu, sudah ditegaskan bahwa ASN harus netral dan tidak boleh terlibat dalam urusan politik elektoral,” kata Andi Burhanuddin ketika dikonfirmasi mengenai maksud dan tujuan surat edarannya, Kamis (18/10/2018).

Selain itu, Andi Burhanuddin menyebutkan bahwa hal tersebut, diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Dalam Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Sedangkan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 itu, diterangkan bahwa PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” sebutnya secara terang benderang.


Lebih lanjut, Bupati Wajo dua periode itu, menerangkan bahwa ada beragam sanksi bagi ASN jika tidak menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Jika larangan-larangan itu, dilanggar maka ASN atau PNS bersangkutan dapat dikenakan sanksi moral, sebagaiman diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 42 Tahun 2004. Bagi PNS yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral, dapat pula dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” terang Andi Burhanuddin.

Orang nomor satu di daerah berjuluk Bumi Lamaddukelleng ini, menjelaskan pula bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap para PNS yang melanggar regulasi itu, diatur dalam PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

“Penjatuhan sanksi disiplin terhadap PNS yang melanggar aturan tersebut, sanksinya dilaksanakan oleh pejabat berwenang menghukum sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor  21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,” jelas Andi Burhanuddin.


Melalui kesempatan itu, Bupati Andi Burhanuddin juga menghimbau kepada semua elemen masyarakat di Kabupaten Wajo agar ikut berpatisipasi dalam mengawasi seluruh proses dan rangkaian tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

“Dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi 2019 mendatang, baik Pileg maupun Pilpres, maka semua pihak diharapkan ikut berpatisipasi untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan demokrasi tersebut. Termasuk mengawasi para ASN atau PNS agar tidak terlibat dalam politik praktis, dan melaporkan mereka kepada pihak berwenang atau Bawaslu jika ada melanggar undang-undang dan ketentuan yang berlaku,” himbaunya.  

Editor : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.