.

.

Rubrik

.

Sabtu, 13 Oktober 2018

Libatkan Kejaksaan, Badan Usaha di Luwu Bertambah Jadi Peserta BPJS Kesehatan


Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di Ruangan Kejari Luwu, Jumat (10/10/2018) lalu, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Gede Edhy Bujanayasa, SH,MH dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo Subkhan, S.K.M,M Kes, yang didampingi ole Pimpinan BPJS Luwu Namira. 

LUWU. TABLOID.SAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu dan BPJS Kesehatan Cabang Palopo menjalin kesepakatan bersama mengenai penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksaan tugas dan fungsi kedua bela pihak.

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di Ruangan Kejari Luwu, Jumat (10/10/2018) lalu, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Gede Edhy Bujanayasa, SH,MH dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo Subkhan, S.K.M,M Kes, yang didampingi ole Pimpinan BPJS Luwu Namira.

Usai penandatanganan MoU itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Subkhan, mengatakan, bahwa saat ini peserta BPJS Kesehatan di Luwu khusus sekmen Badan Usaha (BU)  dari Januari sampai  Agustus di Luwu  mengalami peningkatan  dari 58 menjadi 70 badan usaha, artinya mengalami peningkatan 20 lebih jumlah ini sudah mencapai 90 persen dari data BU yang dimiliki BPJS, dijelaskan  peserta JKN dari BU itu sebelumnya 6911  jiwa, saat ini sudah mencapai 8750 sehingga ada peningkattan 1800 lebih. Ini berkat bantuan dari pihak kejaksaan yang  memberikan pemahaman kepada BU kewajiban mendaftarkan karyawannnya sebagai peserta JKN.

“Masih ada beberapa yang belum mendaftar kendalanya mereka karena karyawannya keluar masuk dan saya lihat juga yang belum mendaftar ini karyawannya hanya beberapa orang saja, tapi kami yakin peserta dari BU akan terus bertambah dengan kami melibatkan kejaksaan,” kata Subkhan.

Masih kata Subkhan kalau di wilayah luwu ini patut bersyukur pemda sangat aprisiasi sehingga beberapa jiwa ditanggung oleh pemda meskipun masih terbatas disesuaikan anggaran daerah. Khusus untuk masyarakat luwu sudah mencapai  98 persen  lebih warga Luwu yang telah diakomodir, yang dibayar secara mandiri sekitar 5-7 persen.    
 
Menurut Subkhan program JKN ini program bersama, tanpa bantuan dari banyak pihak terutama kejkasaan  sangat susah mengalami peningkatan terutamanya sekmen dari BU.

”Kami  sangat terbantu  pemanggilan beberapa badan usaha untuk kita tindak lanjuti dan semuanya sudah patuh dan terakhir ada dua yang sudah kita panggil satu patuh satu lagi masih  dalam proses muda-mudahan saeluru badan usaha yang ada di wilayah luwu ini bisa bergabung  dan menjadi ceptajemen sekali lagi apresiasi dan terimah kasi kami kepada  bapak kajari,pak kasih datun dan seluruh yang terlibat,” jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Gede Edhy Bujanayasa, mengatakan, bahwa BPJS ini  program Nasional dari pemerintah Republik Indonesia yang juga merupakan  nawacita dan perintah konstitusi, Negara menjamin masyarakatnya di bidang kesehatan.

MoU antara kejaksaan di dalam menjalankan prograam BPJS  ini dianggap penting, karena  dalam menjalankan programnya, menjalankan BPJS tidak bisa berdiri sendiri, ada bagian yang bisa dibantu oleh kejaksaan, seperti memberikan pemahaman hukum kepada calon peserta khususnya BU, bahwa ada sanksi pidana bagi yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarakan karyawannya menjadi peserta JKN.

“Tapi terlebih dahulu kami lakukan pendekatan  mungkin dari pendekatan itu ada upaya mereka melaksanakan kewajibannya,” pungkasnya.  (echa)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.