.

.

.

Senin, 15 Oktober 2018

Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Lingkar Barat Resmi Ditahan, Kajari : Bisa Saja Ada Tersangka Baru

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palopo, Adianto SH,MH saat menggelar konfrensi pers di Ruanganya, Jl  Batara, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Senin (15/10/2018) sore.

PALOPO. TABLOID.SAR – Terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Jalan Lingkar Barat, yang melibatkan dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kota (pemkot) Palopo, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) telah resmi menahan tiga orang tersangka.

Hal ini diungkap oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palopo, Adianto SH,MH saat menggelar konfrensi pers di Ruanganya, Jl  Batara, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Senin (15/10/2018) sore.

Menurutnya, ketiga tersangka yakni SP, AL dan NS sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Makassar. Mereka ditahan setelah melakukan penjemputan kepada ketiga tersangka tersebut, pada Jumat (12/10/2018) malam lalu.

“Ketiga tersangka dugaan korupsi proyek Jalan Lingkar Barat Palopo, sudah kami tahan di Lapas Kelas IA Makassar, setelah melakukan penjemputan,” kata Adianto.

Selain itu, Adianto juga mengatakan bahwa tidak meutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam duagaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Iya, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Nantilah kita lihat jalannya persidangan atas ketiga tersangka ini,” lanjutnya.

Ketiga tersangka ini diduga telah bekerjasama dalam melakukan tindak pidana korupsi proyek Jalan Lingkar Barat yang menggunakan anggaran APBD tahun 2016, senilai Rp 5 Miliar.

SP bertindak sebagai rekanan, AL sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan SP sebagai mantan Kepala Dinas yang menangani kebijakan proyek tersebut. Proyek Jalan Lingkar Barat sendiri dibangun untuk menjadi penghubung antara Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara.

Proyek ini sempat dihentikan oleh pihak DPRD Kota Palopo pada Tahun 2017 lalu, karena dinilai tidak memiliki Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Proyek mulai bermasalah pada awal 2017 sehingga pihak Kejaksaan mulai melakukan penyelidikan pada 8 September 2017, untuk mengetahui adanya indikasi korupsi pada pengerjaan proyek jalan yang mengeruk gunung tersebut.

Dalam melakukan penyelidikan Kejari Palopo menghadirkan puluhan saksi dan dua saksi ahli yang berasal dari Universitas Hasanuddin dan audit BPKP Sulawesi Selatan. Pada waktu itu tim ahli melakukan dua kali pemantauan visual proyek yang telah dihentikan pengerjaannya itu.

Hasil penyidikan membuat pihak Kejari menyurat ke BPKP untuk melaksanakan audit dugaan kerugian negara dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Sehingga pada 15 Maret 2018 hasil audit BPKP pun keluar dan menetapkan kerugian negara dari proyek itu senilai Rp 1.3 Miliar.

Editor  : Thio

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.