.

.

.

Selasa, 27 November 2018

Inspektorat Berhasil Berikan Efek Jerah Terhadap ASN Lingkup Pemkab Torut

Inspektur Kabupaten Torut, Hendrik Lemun Simak

Hendrik Lemun Simak : Selama Era Kepemimpinan Pak Kalatiku, Banyak Uang Negara yang Jadi Temuan Inspektorat dan BPK pada Era Sebelum Dikembalikan ke-Kas Pemerintah

TORAJA, Tabloid SAR – Pada tahun 2017 lalu, Inspektorat Kabupaten Toraja Utara (Torut), programkan pemeriksaan khusus (Pansus) terhadap para kepala lembang (kepala desa- red) dan kepala sekolah di Kabupaten Torut, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pansus tersebut, dilakukan secara sampling (acak- red) karena kurangnya tenaga auditor pada Inspektorat Kabupaten Torut.

Kendati demikian, sejumlah temuan para auditor Inspektorat Kabupaten Torut berhasil memaksa para pihak terkait untuk mengembalikan milliaran rupiah uang negara setelah melakukan proses pengauditan terhadap sejumlah lembang, serta sekolah SD dan SMP di Torut.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Inspektur (Kepala Inspektorat) Torut, Hendrik Lemun Simak ketika ditemui wartawan Tabloid SAR di ruang kerjanya, Senin (26/11/2018) siang.


Menurutnya, untuk menyelematkan uang Negara dan guna memberikan efek jerah terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN), maka berdasarkan nutisi atau temuan sementara para auditor Inspektorat Kabupaten Torut dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka pihaknya meminta agar ASN atau pihak terkait dapat mengembalikan kerugian Negara yang menjadi temuan auditor Inspektorat maupun BPK.

“Kalau ada temuan tim auditor kami dan atau BPK, ketika turun mengaudit, pemerintah lembang, sekolah – sekolah dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lingkup Pemkat Torut, maka kami akan meminta para pihak terkait untuk mengambalikan uang Negara yang mereka ambil secara ilegal, karena itu menyalahi aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hendrik.

“Dan kalau mereka tidak punya etikat baik untuk mengembalikan uang Negara tersebut, atau tidak mau memperbaiki pekerjaan fisiknya sesuai besteknya, kalau yang diaudit adalah proyek pembangunan fisik, termasuk jika tidak mau menambah volume pekerjaannya jika masih kurang volumenya, maka temuan itu akan kami laporkan. Jadi LHP auditor itu, kami limpahkan kepada Tim Tindak Lanjut Pemkab Torut yang Sekretariatnya berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Torut,” sambungnya.


Lebih lanjut, Inspektur Torut tersebut, menerangkan bahwa LHP yang dilaporkan Inspektorat kepada Tim Tindak Lanjut Pemkab Torut, akan ditindak lanjuti oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Torut, dengan cara menyurati pihak terkait untuk mengembalikan kerugian Negara yang menjadi temuan Inspektorat maupun BPK.

“Nah kalau yang bersangkutan telah disurati sebanyak tiga kali oleh Kabag Hukum selaku Ketua Tim Tindak Lanjut Pemkab Torut, namun yang bersangkutan masih tidak punya etikat baik untuk mengembalikan uang Negara yang mereka tilep. Maka selanjutnya Tim Tindak Lanjut yang terdiri dari Bagian Hukum dan Inspektorat, mengajukan kasus tersebut, kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kabupaten Torut, untuk melakukan persidangan dengan menghadirkan pihak terkait guna disidangkan,” terang Hendrik.

Ia menambahkan bahwa dalam persidangan itu, Majelis TPTGR yang terdiri Sekda, Inspektorat dan Bagian Hukum akan meminta yang bersangkutan untuk mengakui kebenaran LHP Inspektorat atau LHP BPK, jika tidak mau mengakui hal tersebut, maka iya diminta untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

“Akan tetapi jika yang bersangkutan tidak mampu membuktikan kesalahan LHP itu, atau tidak mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka dia dinyatakan bersalah dan akan diminta untuk menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang disertai dengan jaminan yang nilainya lebih tinggi dari nilai kerugian Negara sesuai LHP. Dalam SKTJM itu, yang bersangkutan menyatakan bahwa sanggup mengembalikan uang Negara yang telah diambil atau digunakan tanpa hak dalam waktu paling lama 2 tahun dan pengembaliannya bisa dicicil kepada Bendahara Pemkab Torut,” tambah Inspektur Torut.


Hendrik menjelaskan pula bahwa jika yang bersangkutan tidak mau mengakui kesalahannya berdasarkan LHP, maka berkas yang bersangkutan akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tana Toraja (Tator) untuk diproses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau tidak mau mengakui LHP dan tidak mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka berkas yang bersangkutan akan dilimpahkan oleh Sekda Torut selaku Ketua Majelis TPTGR Pemkab Torut kepada pihak Kejari guna diproses hukum. Demikian pula jika yang bersangkutan tidak konsisten memenuhi STKJM yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Berdasarkan STKJM itu, pihak Kejari akan menagih yang bersangkutan jika enggan membayar, maka Kejari akan mengajukan gugatan selaku Pengacara Negara ke Pengadilan Negeri Tator untuk meminta penetapan penyitaan jaminan sesuai STKJM yang bersangkutan,” jelas Hendrik, sembari mengatakan bahwa dengan menerapkan mekanisme tersebut, maka sejumlah pihak termasuk para ASN lingkup Pemkab Torut, mulai merasa jerah dan langsung mau mengembalikan kerugian Negara sesuai LHP Inspektorat atau BPK sebelum mereka diperadapkan dengan Majelis TPTGR.


Pada kesempatan ini, Inspektur Torut juga mengungkapkan bahwa pada era kepemimpinan Bupati Kalatiku Paembonan, sejumlah temuan tim auditor Inspektorat dan BPK pada masa pemerintahan sebelum Kalatiku menjadi Bupati, berhasil ditindaklanjuti oleh Tim Tindak Lanjut dan Majelis TPTGR Pemkab Torut.

“Sebelum Pak Kalatiku menjadi Bupati Torut, banyak temuan Inspektorat dan BPK yang tidak ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku oleh Tim Tindak Lanjut yang diketuai Kabag Hukum Torut pada masa itu. Namun pada era kepemimpinan Pak Kalatiku, maka seluruh temuan itu, ditidaklanjuti oleh Tim Tindak Lanjut dan Majelis TPTGR, sehingga seluruh temuan kerugian Negara tersebut, berhasil dikembalikan ke kas pemerintah. Jumlahnya mencapai milliaran rupiah,” sebut Hendrik.

Penulis   : David Luase
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.