.

.

.

Selasa, 11 Desember 2018

Jelang Akhir Tahun 2018 Kejagung RI Gelar Mutasi dan Kajari Palopo Digeser, Ada Apa Gerangan ?

Kajari Palopo, Adianto, SH, M.Hum

 PALOPO, Tabloid SAR – Jelang akhir tahun 2018, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) melakukan mutasi terhadap sejumlah jajarannya di Indonesia. Dalam  mutasi kali ini, sejumlah Jaksa dan pejabat Kejaksaan RI bergeser termasuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palopo, Adianto SH, M.Hum.

Informasi tersebut, ketahui setelah Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung RI tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pemindahan dari dan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan RI, beredar luas, Selasa (11/12/2018) dini hari.

Dari informasi itu diketahui bahwa Kajari Palopo, Adianto juga terkena rotasi tersebut dan akan menjabat sebagai Kepala Bagian Penyusun Program, Laporan dan Penilaian pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung RI di Jakarta. Sedangkan, Nur Yalamlan Cayana SH MH, yang sebelumnya menjabat pada posisi baru Adianto di Kejagung RI, akan menggantikan Adianto sebagai sebagai Kajari Palopo.


Selain Kajari Palopo, Adianto dan Kepala Bagian Penyusun Program, Laporan dan Penilaian pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung RI, Nur Yalamlan sejumlah Jaksa yang menjabat pada Kejaksaan RI, juga mengalami pergeseran, yakni Kajari Ambon, Herli Robert Ilat, SH MH, serta Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus pada Inspektorat IV Jaksa Agung Muda Kejagung RI, Benny Santoso SH MH.

Termasuk Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Agustinus Baka Tangdililing yang mendapat jabatan baru sebagai Koordinator pada Kejati Nusa Tenggara Timur  (NTT) di Kupang.

Untuk diketahui, hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari Kajari Palopo, Adianto. Karena ketika dikonfirmasi wartawan via aplikasi WhatsApp yang bersangkutan enggan merespon.


Pasca Kejari Palopo menetapkan tiga tersangka kasus korupsi pada Proyek Jalan Lingkar Barat (JLB) Palopo yang menyeret mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palopo, Nasrul bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) JLB Palopo, Ali Kumaini dan pihak penanggunjawab rekanan dari PT. Jaya Konstruksi Utama (PT.JKU) Sanny Patanggu yang mengerjakan proyek tersebut.

Setelah ketiga tersangka kasus korupsi Proyek JLB Palopo itu, ditahan di Lapas Kelas IA Makassar oleh pihak Kejari Palopo, maka kemudian menyusul beredar luas hasil screenshot chat percakapan Kajari Palopo, Adianto dengan pihak Dinas PUPR Kota Palopo pada Rabu (17/10/2018) lalu.

Dalam hasil screenshot via aplikasi WhatsApp tersebut, diketahui bahwa Kajari Palopo, Adianto memberi arahan pada Dinas PUPR Kota Palopo terkait sebuah proses pelelangan sebuah tender proyek yang menurut sejumlah kalangan screenshot itu, adalah sebuah bentuk intervensi Adianto terhadap Dinas PUPR Palopo. Dugaan intervensi itu, disebut dengan istilah “Papah Minta Jatah”.

Diketahui pula, Kajari Palopo, Adianto dituding telah mengintervensi Dinas PUPR Kota Palopo ketika hendak melakukan proses pelelangan tender Proyek Pembangunan Rumah Dinas Kejari Palopo yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2018 senilai Rp1,2 milliar.

Kajari Palopo dituding tidak merestui pelaksanaan proses tender proyek tersebut, tanpa sebelum berkoordinasi terlebih dulu dengan pihak Kajari Palopo. Karena diduga, Adianto punya rekanan titipan calon pemenang tender yang harus dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kota Palopo.


Berdasarkan informasi dan data yang ada pada Redaksi Tabloid SAR diketahui bahwa, Adianto hanya menjabat selama 21 bulan sebagai Kajari Palopo terhitung sejak dirinya resmi dilantik oleh Kejati Sulselbar, DR. Jan Samuel Marinka SH  MH di Auditorium Saokotae Rujab Walikota Palopo pada Rabu (08/03/2017) lalu.

Terkait mutasi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Rakyat Miskin Demokratik (DPC SRMD) Palopo, Melki Saferdi mengatakan bahwa pergeseran Adianto selaku Kajari Palopo, tidak dapat dipastikan bahwa apakah hal itu ada kaitannya dengan penyeretan tiga tersangka korupsi Proyek Jalan Lingkar Barat (JLB) Palopo ke Pengadilan Tipikor Makassar ataukah terkait upaya Adianto bersama jajarannya dalam mengungkap adanya dugaan korupsi pada Perusda Zaro Snack Palopo atau mutasi itu berkaitan dengan dugaan kasus “Papa Minta Jatah.”

“Terkait mutasi Kajari Palopo, saya tidak mau berspekulasi bahwa Pak Adianto digeser dari Kota Palopo karena dianggap mengganggu Pemkot Palopo dalam hal ini, karena menyeret mantan Kadis PUPR Kota Palopo dan PPK, serta rekanan yang mengerjakan Proyek JLB Palopo. Atau sebalik terkait dengan dugaan kasus Papa Minta Jatah dimana Kajari Palopo dinilai telah melakukan intervensi terhadap sejumlah pejabat Pemkot Palopo dalam proses pelelangan tender untuk mendapatkan jatah. Termasuk dugaan intervensi terhadap Dinas PUPR Kota Palopo dalam proses tender Proyek Pembangunan Rumah Dinas Kejari Palopo, karena diduga Kajari Palopo punya rekanan titipan untuk memenangkan proyek tersebut,” kata Melki dibalik sambungan selulernya yang mengaku sedang berada di Kabupaten Morowali – Sulteng , ketika dikonfirmasi wartawan Tabloid SAR, Selasa (11/12/2018) malam.


Kendati demikian aktivis SRMD yang dikenal getol menyoroti sejumlah kasus dugaan  korupsi itu, menegaskan bahwa yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana nantinya pengungkapan dan penanganan kasus – kasus dugaan  korupsi maupun kasus pidana lainnya yang telah ditangani oleh Kajari Palopo di bawah kendali Adianto, yang harus tetap berjalan demi penegakan supremasi hukum dan demi mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat atau publik.

“Dari pada kita berandai – andai atau berspekulasi yang kebenarannya belum pasti, lebih baik kita lihat saja apakah kinerja mantan Kajari Palopo, Adianto semakin baik di tempat tugas barunya pada Kejagung RI, atau malah sebaliknya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah apakah Kejari Palopo yang baru dalam hal ini, Nur Yalamlan Cayana nantinya mampu melanjutkan semua kasus – kasus dugaan korupsi yang sementara ditangani Kejari Palopo atau malah jadi semakin kendor atau justru melemah bagaikan macan ompong tak bertaring,” tegas Melki.

“Termasuk harus mampu mengungkap dan menyeret para pelaku korupsi pada Perusda Zaro Snack Palopo, jika benar bahwa Perusda tersebut, terancam gulung tikar karena anggaran Pemkot Palopo yang digelontarkan untuk pengembangan perusahaan itu, justru dikorupsi oleh sejumlah pihak yang rakus,” sambung Melki seraya mengatakan bahwa penanganan kasus – kasus pidana umum juga harus tetap ditangani secara profesional oleh Kejari Palopo di bawah kendali Nur Yalamlan nantinya.

Penulis   : William Marthom
Editor     : Zottok      

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.

.