.

.

.

Rabu, 21 Desember 2016

Akibat Bupati Luwu Marah, Akhirnya Gagal Letakkan Batu Pertama

Massa Gempur Bastem, saat dialog di Ruang Aspirasi DPRD Luwu.
Rahmat K Foxchy : Minta Dinas Bina Marga Perketat Pengawasan Pembangunan Insfrastruktur

LUWU, Tabloid SAR – Nampaknya baru kali ini Bupati Luwu, HA Mudzakkar menunjukkan kemarahannya kepada bawahannya di ruang publik.

Terlebih kemarahannya tersebut diekspresikan pada acara kegiatan resmi pemerintahan, yang dihadiri para pejabat dan undangan dari berbagai kalangan tokoh masyarakat di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel) ini.

Kemarahan Bupati Luwu dua periode tersebut, dilontarkan kepada Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Luwu, saat dirinya menghadiri kegiatan acara peletakan batu pertama (Ground Breaking) pembangunan jalan strategis Pelabuhan Senga dan juga disebut Proyek Pembangunan Jalan Baypass, Belopa, Kabupaten Luwu, Senin (21/11/2016) lalu.

Pasalnya, bupati yang akrab disapa Andi Cakka ini, menilai bahwa proyek pembangunan jalan ini adalah merusak hutan mangrove. Lantaran itulah, menjadi penyebab batalnya dilakukan peletakan batu pertama pada proyek pembangunan jalan yang menelan anggaran kurang lebih Rp 20 Miliar tersebut.

Menyikapi kemarahan HA Mudzakkar terhadap bawahannya pada Dinas Bina Marga Kabupaten Luwu tersebut. Nampaknya mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy.

Berita selengkapnya baca rubrik “Info Daerah Luwu” pada halaman 08, berjudul: Bupati Menilai Rusak Hutan Mangrove, Aktivis Akan Pertanyakan Amdal Proyek Pembangunan Jalan Ruas Pelabuhan Senga – Ulo–Ulo.

Namun khususnya proyek Pembangunan Rigid Beton Jalan Ruas Bonglo – Beuma Kecamatan Bastem Utara Kabupaten Luwu, sebagaimana yang disoroti melalui aksi demonstrasi mahasiswa yang menyebut dirinya Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat Basse Sangtempe (GEMPUR BASTEM) di DPRD Kabupaten Luwu, pada Kamis sebelumnya (17/11/2016).

Nampaknya hal ini, pun tak terlepas mendapat perhatian dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari pihak aktivis, salah satunya adalah kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah yang dikenal cukup getol mengungkap sederet kasus kasus korupsi selama ini.

Kata Rahmat K Foxchy, adanya aksi demonstrasi mahasiswa yang menyikapi dugaan salah bestek proyek Pembangunan Rigid Beton Jalan Ruas Bonglo – Beuma, itu merupakan hal sangat wajar sebagai bentuk partisipasi dari adek–adek mahasiswa, dalam memanikan peran pengawasan publik terhadap proses pelaksanaan pembangunan.

Menurutnya, para mahasiswa tersebut adalah sangat peduli kampungnya, maka wajar jika mereka meggelar aksi demonstrasi. Jadi Pak Usdin selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen, red) harus pula bersikap kepada pihak kontraktor dan konsultannya, supaya dapat memperbaiki kembali pekerjaannya yang dianggap salah bestek oleh adek–adek dari mahasiwa. “Jadi itu yang mesti dilakukan Pak Usdin,” tukas aktivis yang akrab disapa Bang Ories ini.

Ketika ditanyakan, bagaimana pandangan Bang Ories dengan dugaan salah bestek, menurut sudut pandang hukum?

Jawabnya, itu belum dapat dikasuskan secara hukum, sebab masih dalam ranah pelaksanaan kotrak kerja. “Jadi berikan kesempatan kepada pihak rekanan, baik itu kontraktornya maupun itu konsultannya agar dapat memperbaiki pekerjaannya yang dianggap salah bestek oleh adek–adek mahasiswa,” tutur Ories.

Alasannya, bahwa hukum belum dapat mengusut proyek yang diduga bermasalah, jika masih terikat kontrak kerja. “Itu sudah menjadi protap (prosedur tetap, red) supaya tidak menimbulkan keresahan terhadap pelaksanan kegiatan–kegiatan proyek pembangunan,” terang Bang Ories.

Meskipun demikian, tutur Bang Ories lagi, kasihankan keluarga saya sebagai warga Bastem, belum sepenuhnya merasakan hasil–hasil pembangunan untuk dapat lepas dari keterisolasian.

“Jika proyek–proyek pemerintah di Bastem hanya dijadikan sebagai bancakan, lebih baik tidak usah ada anggaran pembangunan dialokasikan di wilayah ini. Untuk apa bangun jalan beton, jika hanya dapat bertahan dalam hitungan bulan saja,” ujarnya dengan nada ketus.

Kendati demikian, sambung dia, saya sangat berharap pada Dinas Bina Marga agar perketat pengawasan pembangunan insfrastruktur, supaya pihak rekanan atau kontraktor tidak asal jadi mengerjakan proyek, utamanya di Bastem ini.

Tuturnya lebih lanjut, jangan melihat Bastem ini adalah terisolir, lalu pihak rekanan menganggap warganya semua bodoh, sehingga seenaknya mengerjakan proyek infrastruktur di daerah ini.

“Pihak rekanan tidak boleh melihat dari sudut pandang itu, karena saya juga orang Bastem, tentunya akan maju paling depan untuk mengkasuskannya, jika proyek–proyek pemerintah di Bastem tidak dikerjakan menurut ketentuan besteknya,” tandas Ories.

Lalu ia menekankan, jadi sangat perlu pihak rekanan pahami bahwa kontrak kerja itu adalah sifatnya mengikat secara hukum. Namun jika melanggar klausal–klausal yang sudah menjadi kesepakatan dalam kontrak kerja, terlebih jika proyek–proyek infrastruktur yang dibiayai oleh anggaran pemerintah. “Itu jelas dapat ditindak melalui ranah penanganan kasus korupsi,” tandasnya.

Ories pun menyampaikan, saya melihat pembangunan jalan beton di Kecamatan Latimojong cukup berkualitas. Itu saya lihat saat bersama – sama Pak Bupati Luwu dalam memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Kabupaten Luwu, pada hari Senin tanggal 28 November 2016.
“Ya, paling tidak kualitas jalan beton di Desa Bonglo di Bastem Utara adalah mestinya pula setara dengan kualitas jalan benton yang juga sedang dibangun di Desa Pajang, Ibukota Kecamatan Latimojong tersebut,” ujarnya membandingkan.

Kemudian ia menambahkan, saya percaya kepada Pak Usdin selaku PPK pada proyek jalan beton di Desa Bonglo tersebut, akan memerintahkan pihak kontraktornya supaya membenahi pekerjaannya yang diduga kuat salah bestek oleh adek–adek mahasiswa. “Karena memang hasil pembangunan yang berkualitaslah yang sangat diinginkan,” tandas Rahmat K Foxchy.

Apa yang diutarakan oleh Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah ini, maka itu pula yang diinginkan oleh kalangan mahasiswa yang tergabung dalam wadah soliideritas yang disebut GEMPUR BASTEM pada aksi demonstrasinya di Kantor DPRD Kabupaten Luwu lalu. (Tim Lipsus)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.