.

.

.

Rabu, 21 Desember 2016

Bupati Wajo Raih Penghargaan Korpri Award 2016

Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru (berdiri- kiri) mengusulkan pengangkatan para tenaga honorer menjadi PNS di depan Wapres RI Jusuf Kalla (kanan- duduk)
Andi Burhanuddin Unru Usulkan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS

Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru (kiri) bersama Wapres RI Jusuf Kalla
WAJO, Tabloid SAR- Karena dinilai sebagai Pembina Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), teladan se Indonesia, Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru diundang khusus oleh Pengurus Pusat Korpri ke Jakarta untuk menerima penghargaan Korpri Award 2016.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Jusuf Kalla di Istana Wapres Jl Medan Merdeka Utara, kepada Andi Burhanuddin, Senin, (28 /11/2016).

Usai menerima penghargaan itu, Andi Burhanuddin saat berdialog dengan Wapres RI Jusuf Kalla, menyampaikan usulannya kepada Pemerintah Pusat untuk memperhatikan nasib tenaga honorer yang mengabdi pada sejumlah instansi pemerintah di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Kami mengharapkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat, untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS, khususnya bagi yang telah mengabdi hingga puluhan tahun pada instansi pemerintahan,” pinta Andi Burhanuddin di depan Wapres RI, disaksikan puluhan Pengurus Korpri.

Ia menjelaskan, bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS adalah solusi utama untuk mensejahterakan mereka.

“APBD kabupaten/ kota sudah dapat dipastikan tidak akan mampu menanggung upah tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan hidup layak, apa lagi untuk mensejahterakan mereka,” kata Andi Burhanuddin.

Andi Burhanuddin juga menyebutkan jika tenaga honorer di Kabupaten Wajo yang perlu diangkat menjadi PNS saat ini masih sekitar 2.300 orang.

Dalam menanggapi usulan tersebut, Jusuf Kalla mengatakan usulan itu akan dipertimbangkan, mengingat saat ini Pemerintah Pusat tengah mengupayakan rasionalisasi jumlah PNS pada sejumlah daerah yang masih diatas 50 persen belanja rutin pegawainya.

“Kalau usulan ini mau direalisasikan Pemerintah Pusat, sebaiknya Pemerintah Daerah (Pemda) mengurangi belanja rutin pegawainya yang tidak boleh diatas 50 persen, supaya tidak membebani keuangan daerah maupun pusat,” himbau Jusuf Kalla.

Untuk diketahui, Kepala Daerah se Indonesia sebagai Pembina Korpri saat itu yang menerima penghargaan Korpri Award 2016, cuma Bupati Wajo Andi Burhanuddin. (Jeni/WM)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.