.

.

.

Rabu, 21 Desember 2016

Menggugat Bandara (Korupsi) Buntu Kuni’?

Inilah perencanaan run way Bandara Buntu Kuni’ di Mengkendek Tator, jika nantianya sudah difungsikan, maka semakin dorong masuknya wisatawan manca negara untuk pemasukan devisa bagi pemerintah  dan mengangkat kesejahteraan rakyat di daerah ini.  
Ories Foxchy
Oleh : Ories Foxchy

Di tengah sedang bergemuruhnya gaung Aksi Damai Bela Islam hingga menembus cakrawala global. Nampaknya pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja (Tator) tiba-tiba dihentakkan oleh adanya aksi demonstrasi tentang penolakan pembangunan lanjutan mega proyek Bandara Buntu Kuni’ di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tator, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kelompok ALIANSI MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA (AMTI), itulah sebuah kelompok aktivis yang melakukan aksi demontasi baik di Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta, Kamis (17/11-2016).

Maksudnya untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar menghentikan Proyek Pembangunan Bandara Buntu Kuni’ tersebut, sebab disinyalir salah perencanaan dan diduga pula beraroma korupsi. Selain itu, kelompok aktivis ini juga menggelar aksi demonstasi di Kantor Kementrian Perhubungan, dengan tuntutan yang sama pula.

Kemudian kelompok aktivis ini, kembali menggelar aksi demonstrasi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (30/11-2016). Untuk mendesak lembaga anti rasuah ini agar segera mengambil langkah sedini mungkin, demi menyelamatkan uang negara yang akan disalurkan melalui APBN atas pembangunan bandara tersebut. Adapun berita terkait, maka dapat pula diakses melalui Media Berita Online Transparansi Indonesia.

Jika rezim pemerintahan Tator di bawah duet kepemimpinan Bupati Nicodemus Biringkanae dan Wakil Bupati Victor Datuan Batara, sampai mengecam aksi demontrasi yang digelar kelompok aktivis ini dalam upayanya untuk menggagalkan pelaksanaan pembangunan lanjutan Bandara Buntu Kuni’, hal itu adalah sangat wajar-wajar saja. Sebab pemerintahan mana sih di dunia ini yang tidak ingin wilayahnya menjadi maju?

Saya sebagai keturunan Toraja dan juga seorang aktivis, tentunya sangat mendukung adanya pembangunan Bandara yang kelak dapat dilandasi pesawat-pesawat berbadan lebar di Bumi Lakipadada ini.

Apalagi wisata Toraja sudah dikenal di mata dunia. Hanya saja fator jarak tempuh yang cukup lama, untuk dapat mencapai salah satu destinasi wisata paling populer di Sulsel ini, sebab moda transportasi yang tersedia dan lancar adalah jasa angkutan darat.

Kendati sudah ada Bandara Pongtiku, namun belum dapat dilayani dengan pasawat berbadan lebar, sehingga tidak populer untuk melayani pelayanan penerbangan publik melalui moda transportasi udara.

Maka tentunya hal yang sagat wajar pula apabila duet pemerintahan Nico Victor di Tator, sehingga sangat berupaya untuk menggelontorkan anggaran dari pemerintah pusat, supaya nantinya Bandara Buntu Kuni’ dapat didarati pesawat berbadan lebar.

Saya mengatakan bahwa duet pemerintahan Nico-Victor di Tator tidak memiliki beban masa lampu dengan penetapan lokasi, perancanaan dan penganggaran terhadap proyek pembangunan Bandara Buntu Kuni’ tersebut. Karena keduanya hanya diwariskan oleh rezim pemerintahan daerah ini sebelumnya.

Kalaupun pemerintahan Nico-Victor, kemudian mengangarkannya melalui APBD Kabupaten, atau berusaha pula untuk mendapatkan kuncuran dana dari APBD Provinsi atau APBN, termasuk mengupayakan pinjaman dana (dana hibah) dari lembanga-lembaga financial baik dalam negeri maupun luar negeri, maka hal yang sifatnya sah-sah saja.

Tentu kerena duet kepimpinan Tator ini, sudah menilai bahwa segala bentuk syarat dimulainya pelaksanaan konstruksi proyek pembanguan Bandara Buntu Kuni’ adalah memenuhi ketentuan legalitas, sebagaimana yang telah diatur ketentuan perundang-undangan dan regulasi pemerintahan yang berlaku.

Namun menurut saya, bahwa adanya potensi kerugian yang ditimbulkan pada proyek Badara Buntu Kini, menurut temuan BPKP, maka itu yang mestinya diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.

Jadi saya sangat mendukung apabila kasus dugaan korupsi kurang lebih Rp 21 miliar ini, dapat diambil alih oleh KPK, meskipun penganananya sedang ditangani oleh pihak Polda Sulselbar.

Adapun alasan saya, sebab sudah cukup memenuhi syarat untuk dapat diambil alih oleh lembaga anti rasuah ini, karena sangat berlarut larut penanganannya pada tingkat kepolisian.

Terlebih lagi, sudah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar hingga mencapai Rp 21 miliar. Selain sudah menjadi perhatian publik dan tidak tertutup kemungkinannya adalah juga melibatkan salah satu mantan Bupati Tator.

Namun jelasnya, bahwa bersihkan kasus korupsinya, tapi proses pembangunannya mesti dipertimbangkan untuk dapat dilanjutkan kembali, demi mendorong lebih banyak wisatawan masuk ke Toraja, dengan segala asas manfaat dalam memacu kesejarteraan hidup rakyat di daerah ini. (RKF)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.