.

.

.

Rabu, 21 Desember 2016

Polri Dinilai Sangat Tidak Adil Atas Ditetapkannya AHOK Sebagai Tersangka?

AHOK ditetapkan sebagai tersengka terkait kasus dugaan penistaan agama.
Seperti telah diketahui bahwa calon patahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau lebih akrab disapa AHOK, terkait kasus dugaan pidana penistaan agama. Pada gilirannya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Penyidik Mabes Polri pada Rabu, 16 November 2016, setelah AKSI BELA ISLAM JILID II digelar pada Senin 4 November 2016.

Maka pro-kontra pun muncul mengopini menjadi perhatian publik, hingga tidak sedikit pula yang menuding Polri adalah sangat tidak adil, baik itu dari kalangan pendukung AHOK maupun itu dari kalangan pendukung PRO AKSI BELA ISLAM, tentunya menurut sudut pandang argumentasinya masing masing.

Bagi pendukung AHOK menganggap bahwa pihak penyidik Mabes Polri sangat tidak adil atas langkahnya dalam menetapkan Calon Gubernur DKI Nomor Urut 2 ini sebagai tersangka. Terlebih penetapan tersangka tersebut, terjadi setelah adanya presur AKSI BELA ISLAM JILID II pada Jumat, 4 November 2016 atau kadang disebut AKSI BELA ISLAM 411.

Pihak dari kalangan inipun menilai bahwa penetapan tersangka sangat tidak beralasan, sebab mereka percaya pada AHOK tidak melakukan penistaan agama, terkit dengan surat Al Maidah 51 tersebut.

Menurut pandangan mereka, bahwa merupakan sebuah preseden buruk terhadap sistem penegakan hukum ke depan apabila penetapan tersangka terhadap seseorang, hanya karena faktor desakan aksi demonstrasi masyarakat.

Hal inilah, sehingga muncul pula suara suara sumbang, bahwa AHOK telah dikriminalisasi secara hukum. Terlebih di tengah proses suksesi Pilkada serentak 2017, maka tudingan kepentingan politik pun tak ketinggalan mewacana ke permukaan.

Halnya bagi kalangan pro AKSI BELA ISLAM, pun tak kalah nyaringnya menuding ketidakadilan pihak penyidik Mabes Polri, akibat tidak melakukan penahanan terhadap AHOK setelah ditetapkan sebagai tersangka. 

Bahkan terdapat beberapa elit di negeri ini, justru menuturkan melalui media massa dan media sosial, bahwa penanganan kasus penistaan agama kali ini adalah paling diskriminatif dalam sejarah nasional.

Pasalnya, sejumlah pelaku penista agama sebelumnya, terdapat diantaranya ditangkap dan langsung ditahan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, seperti yang terjadi pada era rezim pemerintahan orde baru. Akhirnya desakan penahanan terhdap AHOK, terus berlanjut pada AKSI BELA ISLAM JILID III, pada Jumat (02/12- 2016).

Akan tetapi terlepas dari perbedaan sudut pandang dalam mempersepsikan rasa ketidakadilan terhadap posisi AHOK sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Maka sangat wajar apabila muncul kontroversi yang mengarah kepada pihak penyidik Mabes Polri.

Alasannya, sebab AHOK di satu sisi adalah sorang tokoh besar yang sedang populer di ruang publik, meskipun dari etnis minoritas dan non muslim. Sementara di sisi lain, hanya saja pidatonya yang mengutip surat Al Maidah 51, dinilai mencederai sebagian umat muslim yang merupakan penduduk mayoritas di Negara Indonesia ini.

Namun perlu pula dipahami bahwa kasus-kasus penistaan agama sebelumnya, sebagaimana halnya yang terjadi pada era rezim pemerintahan orde baru. Sementara diketahui bahwa pada era tersebut, merupakan era pemerintahan otoriter yang sangat memperlakukan hukum secara represif.

Sekarang di era pemerintahan reformasi, sehingga penegakan hukum harus pula dituntut untuk senantiasa mengedepankan rasa penghormatan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sedangkan dalam sistem penegakan hukum terkait kasus pidana, penyidik juga memiliki hak prerogatif untuk mempergunakan pertimbangan subyektifnya, sehingga tersangka tidak mesti ditahan.Mengingat rasa keadilan hukum itu sendiri hanya ada pada putusan pengadilan yang bersifat ingkrah.

Namun jelasnya, bahwa terjeratnya AHOK dalam kasus dugaan penistaan agama, telah mampu mempersatukan sebagian besar umat Islam di Indonesia dalam sebuah aksi damai.

Sekaligus menjadi bukti, bahwa Islam adalah sebuah kekuatan demokrasi untuk senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam bingkai semangat kebhinekaan.

Demikianlah ulasan editorial Tabloid SAR pada edisi terbitan ini, di tengah potret perpolitikan menjelang Pilkada Serentak 2017 yang diwarnai rangkaian demi rangkaian AKSI BELA ISLAM, untuk menuntut teganya hukum di Bumi Nusantara ini.

Salam dari Redaksi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.