.

.

.

Sabtu, 31 Desember 2016

Sejumlah Isu Korupsi Jadi Agenda Aksi Demo Mahasiswa di Kota Palopo

Tampak aksi demonstrasi dalam memperingati HAKI 2016 di Kota Palopo, untuk mendesak pihak Polres Palopo dan Kejari Palopo agar dapat memberikan ekspektasi kuat dalam mengusut kasus-kasus kotupsi.
Aktivis Harapkan Aparat Penegak Hukum di Kota Palopo Dapat Berikan Ekspektasi Kuat Dalam Mengusut Kasus-Kasus Korupsi

PALOPO, Tabloid SAR – Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2016 di berbagai kota di Indonesia, tak terlepas pula diwarnai dengan aksi demonstrasi mahasiswa dan kalangan masyarakat sipil (civil society) pemerhati korupsi.

Hal yang sama juga di Palopo, sejumlah elemen organisasi kemahasiswaan dan para aktivis LSM dalam memperingati Hari Anti Korupsi tahun ini, Jumat (9/12-2016) pun juga menggelar aksi demonstrasi. Mereka melakukan cara long mars melewati Kantor Walikota Palopo, lalu menggelar aksi demonstrasi baik di kantor Palres Palopo maupun di Kantor Kejari Palopo.

Mereka dalam tuntutannya mengharapkan pihak Kejari dan Polres Palopo agar menindaklanjuti penanganan kasus-kasus dugaan korupsi yang dianggap mangkrak dan mengusut isu-isu korupsi yang sedang menjadi perhatian publik di kota ini.

Aksi demonstrasi yang menyebut dirinya Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyak (Ampera) Kota Palopo tersebut, secara bergantian menampilkan orator untuk meneriakkan butir-butir tuntutan tentang agenda-agenda pemberantasan sejumlah isu dugaan korupsi.

Ampera sendiri merupakan gabungan dari beberapa kelompok organisasi seperti LMND, PMII, Gema Pembebesan, FNBI, KBMP, HMRI, IPMR, Germas Lutra, Germapa, Linper, HMM, Unanda, Himepa, Imwal, Permakes, BEM Hukum Unanda, Sema Fisip Unanda, dan HMI.

Koordinator Aksi, Ghio menyampaikan, kami sangat harapkan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas delapan poin tuntutan yang kami ajukan, diantaranya dugaan pungli BOP PAUD Palopo, dugaan korupsi dana pelaut, dugaan korupsi pengadaan kandang ayam, dugaan pungli BMPPT dan lain-lain.

“Hari ini, kami menyerukan aparat penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan, untuk serius menangani beberapa kasus yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi,” Ujar Yertin Ratu, selama ini dikenal sebagai wanita demonstran di Palopo dan salah satu perwakilan dari pengunjuk rasa tersebut.

Ditambahkan pula oleh Dedhy adalah juga salah satu peserta aksi, menyampaikan supaya kasus-kasus dugaan korupsi yang mangkrak penanganannya agar ditindaklanjuti proses hukumnya. “Terlebih lagi kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes di RSUD Sawerigading, agar tersangkanya diburu oleh kejaksaan supaya tidak berlarut-larut pelimpahannya ke pengadilan Tipikor,” harap mahasiswa yang satu ini dan juga aktif didunia aktivis LSM.

Menurut pantauan Tabloid SAR, ada ratusan mahasiswa dan aktivis LSM turun ke jalan untuk menyambangi Kapolres Palopo, AKBP Dudung Adijono SIK dan Kajari Palopo, Moch Muhajir SH MH. Kedua petinggi hukum di kota ini, nampak merespon dengan baik kehadiran para pendemo.

Saat menerima aspirasi para pendemo, baik Kapolres Palopo maupun Kajari Palopo, sama-sama menegaskan bahwa pihaknya akan tetap serius menangani tindak pidana korupsi yang disinyalir terjadi di daerah ini.

Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy, saat dimintai tanggapannya mengenai aksi demonstrasi ini. Ujarnya, aksi demonstrasi itu adalah bagian dari refresentasi terhadap sistem penyaluran aspirasi masyarakat di alam demokrasi sekarang ini.

"Jadi mestinya aparat penegak hukum tanggap atas tuntutan adik-adik dari kalangan mahasiswa tersebut, dengan segera mengusut dugaan korupsi yang mereka suarakan dalam rangka memperingati HAKI 2016 ini,” tutur Foxchy.

Aktivis yang juga akrab disapa Bang Ories ini, pada saat itu sedang berada di Kantor Walikota Palopo, ketika para demonstran melintas. Lanjut menyampaikan, apalagi selama beberapa tahun ini, belum ada tersangka yang diseret ke meja hijau akibat mandulnya aparat penegak hukum di Kota Palopo ini dalam mengusut kasus korupsi.

“Kita sangat mengharapkan kepada pihak Kejari dan Polres di Palopo supaya tidak menutup mata terus dalam menyikapi tuntuan aspirasi dari adik-adik mahasiswa, khususnya yang disampaikan dalam bentuk aksi unjuk rasa, melalui peringatan HAKI kali ini,” tandas Bang Ories.

Pasalnya ini yang sangat memprihatinkan, kata dia, sebab hanya aparat penegak hukum di Kota Palopo ini yang sangat mandul dalam mengusut kasus-kasus korupsi. Sedangkan di daerah lainnya, justru saling berjibaku dalam menyeret para koruptor ke meja hijau. “Ini yang mesti dipertanyakan ada apa di balik itu, padahal ketentuan hukum tentang penanganan kasus korupsi di Indonesia semua sama,” ujar Bang Ories dengan nada heran.

Ketika dimintai tanggapannya mengenai dugaan korupsi yang menjerat mantan Ketua KPU Palopo, terkait dengan kasus pengadaan baju. Jawabnya, saya pikir itu tidak signifikan untuk meja hijaukan, sebab hanya sedikit kerugian negara yang ditimbulkannya.

Menurutnya, jika diproses lanjut, justru menelan biaya penanganan hukumnya lebih banyak. Itu belum memenuhi syarat formal meski syarat materialnya terpenuhi.

“Subtansi dari program pemberantasan korupsi itukan adalah mengembalikan kerugian negara. Maka itu yang mesti dipahami lebih dahulu, supaya negara tidak mengalami kerugian lebih banyak. Apalagi Pak Maksum Runi sudah mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkannya tersebut,” terang Bang Ories.

Bang Ories lalu menjelaskan, bahwa kasus-kasus korupsi kecil cukup ditangani melalui TP-TGR saja, karena langkah ini lebih efektif dan efisien dalam mengembalikan kerugian negara yang sifatnya berskala kecil, seperti contohnya di bawah Rp 100 juta.

Sambung dia, kan isu-isu korupsi lebih besar terdapat beberapa yang menjadi perhatian publik di Kota Palopo ini, dan sudah semestinya segera usut oleh aparat penegak hukum.

Lanjut Bang Ories menuturkan, jadi selain butir-butir tuntutan yang disampaikan melalui aksi demonstrasi adik-adik mahasiswa. Masih ada isu-isu korupsi lainnya, seperti adanya sinyalemen korupsi DAK Kehutanan 2014 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo dengan nilai anggaran kurang lebih Rp 2,5 miliar. “Jadi DAK Kehutanan ini, mesti prioritas diusut oleh pihak aparat penegak hukum di Kota Palopo,” tandasnya.

Kemudian Bang Ories menambahkan, bahwa status hukum kasus korupsi adalah bersifat extra ordinary crime, maka tidak perlu ada laporan dari masyarakat, apalagi sudah menjadi sorotan publik. Jadi aparat penegak hukum memiliki otoritas mutlak untuk melakukan penyelidikan dalam mengungkap data.

“Sekali lagi kita sangat berharap agar aparat penegak hukum di Kota Palopo ini dapat memberikan ekspektasi kuat dalam mengusut kasus-kasus korupsi,” kunci tokoh sentral Aktivis Pembela Arus Bawah ini. (Tim-Lipsus)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jumlah Pembaca

.

.