.

.

.

Sabtu, 31 Desember 2016

Walikota Palopo, HM Judas Amir Isi Pimpinan OPD Baru

Para pejabat OPD baru Kota Palopo baik eselon II maupun eselon III saat saat dilantik oleh Walikota HM Judas Amir.

Sejumlah Insan Pers Sesalkan Ketidak Transparannya Data Pejabat yang Dilantik

PALOPO, Tabloid SAR – Dengan diberlakukannya Perda Kota Palopo tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. Pada giliranya Walikota Palopo, HM Judas Amir mengisi para pejabat OPD baru tersebut, Selasa (13/12– 2016) di Auditorium Saokotae Kota Palopo Sulawesi Selatan (Sulsel).

Nampaknya semua Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) pada level pejabat eselon II tetap dipertahankan. Sementara tedapat pula sejumlah pejebat eselon III naik kelas untuk menduduki jabatan eselon II. Pelantikan tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam SK Wali Kota Palopo, nomor 820/1364/BKD/2016 tertanggal 9 Desember 2016.

Selain mengisi pejabat pada level eselon II, juga mengisi pejabat pada level eselon III dan sejumlah pejabat eselon lebih rendah lagi. Jadi ada sebanyak 69 pejabat yang mengisi struktur jabatan dalam OPD baru tersebut (jelasnya lihat, boks berita).

Walikota Palopo, HM Judas Amir setelah melantik dan mengambil sumpah para pejabat yang mengisi struktur OPD baru ini, menekankan agar para pejabat bekerja secara maksimal dengan senantiasa memperhatikan ketentuan perundang undangan dan peraturan yang pemerintah yang berlaku.

HM Judas Amir juga berharap agar seluruh pejabat yang dilantik tidak hanya dituntut untuk dapat bekerja dengan bersungguh-sungguh, namun perlunya menunjukkan dedikasi sebagai aparatur sipil negara dan loyal dalam melayani kepentingan masyarakat.

“Adapun para pejabat yang dilantik ini adalah pejabat eselon dua dan tiga, pun ada yang sudah berstatus defenitif dan sebagiannya lagi adalah berstatus pelaksana tugas (Plt). “Bagi yang diambil sumpahnya pada pagi hari ini (Selasa/13/12– 2016, red), semoga mampu melaksanakan amanah yang diberikan,” tandas Walikota Palopo.

Dari pantauan Tabloid SAR, sejumlah wartawan justru sangat mengeluhkan sikap Kepala Bagian Mutasi BKD Kota Palopo, Irwan sebab dinilai tidak transparan memberikan data para pejabat yang dilantik untuk kepentingan publikasi. “Inikan kepentingan publik, jadi mesti dimediakan supaya masyakat Kota Palopo mengetahui para pejabatnya pada setiap SKPD,” tutur salah satu wartawan media online minta tidak disebut namanya.

Sementara Irwan yang dimintai data pejabat yang dilantik tersebut , berujar “nanti pi, nanti di kantor pak," singkatnya dalam logat Palopo yang cukup kental. Tidak hanya para wartawan yang merasa kecewa dengan sikap pejabat BKD yang satu ini, namun juga kalangan internal sekretariat pemerintah kota (Pemkot).

"Kayak ada yang disembunyikan. Apa susahnya dibuka ke publik. Masyarakat juga wajib mengetahui informasi siapa saja oknum yang diberikan amanah memimpin sebuah jabatan di pemerintahan. Kayak tidak bersahabat orangnya," tutur sejumlah pegawai di internal Pemkot kepada awak media seusai pelantikan tersebut.

Saat disusul ke kantornya sesuai janjinya, Irwan justru tidak berhasil ditemui para awak media di ruang kerjannya. Tim media yang menunggu sekira satu jam di depan ruangannya, kembali dibuat kecewa.

"Itu ruangannya pak, tapi tidak ada asprinya. Beliau juga tidak ada," tutur salah seorang pegawai di Kantor BKD Kota Palopo (of the record) kepada Tim Media yang mencarinya. Sedangkan Tabloid SAR memperoleh data pejabat yang dilantik ini dari kalangan internal Kantor BKD Kota Palopo, minta agar namanya tidak dimediakan.

Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy, pun sangat menyesalkan atas ketidak transparannya data data pejabat Pemkot Palopo yang lantik ini. “Sikap pejabat seperti itu sangat patut disesalkan, sebab ini bukan semacam rahasia negara dan sudah mestinya dibuka secara transparan ke ruang publik,” ujar aktivis yang dikenal vokal ini saat dimintai tanggapannya di sela – sela kongkow–kongkow bersama dengan sejumlah wartawan di Warkop Dinasty Jalan Sawerigading Palopo.

Menurutnya, bahwa transparansi kebijakan publik itu mutlak salah satunya seperti pelantikan pejabat pemerintah. Itu bukan kategori rahasia negara dan harus dipublikasikan agar masyarakat luar mengetahuinya.

“Apalagi ada Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selain Undang–Undang Pers yang menjadi dasar bagi awak media dalam mendapatkan informasi aktual untuk kepentingan publikasi,” tandas aktivis yang akrab disapa Bang Ories ini. (Elyas)

Daftar nama pejabat yang mengisi OPD baru Kota Palopo

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jumlah Pembaca

.

.