.

.

.

Sabtu, 22 Juli 2017

Sekda Torut Dieksekusi Masuk Bui, Sejumlah Aktivis Anti Korupsi Mengapresiasi JPU Kacabjari Rantepao


TORUT, Tabloid SAR- Sejumlah aktivis yang selama ini getol menyoroti berbagai praktek korupsi, termasuk kasus korupsi pembebasan lahan RSUD Toraja Utara (Torut) Tahun Anggaran 2011-2012 yang menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) KabupatenTorut, Drs. EK Lewaran Rantela'bi, MH, mengapresiasi pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Rantepao atas keberanian dan konsistensinya menegakkan supremasi hukum di Kabupaten Torut, Sulsel.

“Kita mengapresiasi keberanian dan konsistensi JPU Kacabjari Rantepao yang berani dan konsisten menegakkan supremasi hukum di Torut, tanpa pandang bulu siapa yang mesti diseret ke meja hijau (Pengadilan- red) dan harus dijebloskan masuk bui,” kata Direktur Eksekutif LSM Pembela Arus Bawah, Rahmat Karim Foxchy mengapresiasi kinerja JPU Kacabjari Rantepao setelah berhasil mengeksekusi Terpidana Ek Lewaran.

Ia menambahkan, bahwa konsistensi JPU Kacabjari Rantepao dalam membasmi para koruptor di daerah berjuluk Bumi Lakipadada itu, terbukti setelah berani menyeret Sekda Torut, Ek Lewaran ke Pengadilan Tipikor Makassar bahkan menjebloskannya kedalam Lapas (Penjara- red) Kelas II B Makale, pada Rabu (19/7/2017) setelah mendapatkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari  Kacabjari Rantepao No. Print-160/R.4.6.26/Euh/07/2017, tertanggal 17 Juli 2017.

“Lumayan konsisten sih, JPU-nya yang hanya butuh waktu dua hari langsung mengeksekusi Terpidana Ek Lewaran setelah mendapat Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kacabjari Rantepao,” sebut Rahmat saat diskusi lepas bersama sejumlah aktivis penggiat anti korupsi pada sala satu Warkop ternama di Makassar.

Hal senada, juga dikemukakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Dewan Pengurus Pusat Serikat Rakyat Miskin Demokratik (DPP SRMD), Ismal.

Menurutnya, JPU Kacabjari Rantepao patut diapresiasi kinerjanya dalam mengungkap kasus korupsi pembebasan lahan RSUD Torut, yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 101 juta saat Terpidana Ek Lewaran, dkk melakukan pemotongan harga pembebasan lahan sebesar Rp 4.250 permeter dari harga tanah yang dibebaskan seluas 66.620 meter persegi.

Selain apresiasi atas semangatnya dalam mengejar uang Negara yang ditilep oleh para koruptor dalam kasus ini, meski nilainya hanya Rp 101 juta dari total anggaran sebesar Rp 3,5 milliar. JPU juga patut diapresiasi atas semangatnya yang tak kenal lelah untuk menyelamatkan uang Negara dengan terus berupaya membuktikan Dakwaannya dengan mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkama Agung Republik Indonesia (MARI) atas Putusan Pengadilan Tipikor Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 100/Pid.Sus/2014/PN.Mks, tertanggal 24 Juni 2015 yang memvonis bebas Terdakwa Ek Lewaran, tambah Ismal.

“Karena semangat dan konsistensi untuk memerangi korupsi dan demi menyelematkan uang Negara, serta demi penegakan supremasi hukum, maka Permohonan Kasasi JPU Kacabjari Rantepao dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung pada  MARI yang diketuai oleh Prof. DR. Krisna Harahap, SH, MH, dengan amar putusan mengabulkan Permohonan Kasasi JPU Cabang Kejari Negeri Makale di Rantepao dan membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 100/Pid.Sus/2014/PN.Mks, tertanggal 24 Juni 2015, serta menjatuhkan vonis bersalah terhadap Lewaran Rantela’bi’ dan menghukum Terdakwa Ek Lewaran dengan kurungan penjara selama 3 tahun,” jelas Ismal.

Kendati demikian, Wasekjend DPP SRMD itu juga mengkritik sikap Kacabjari Rantepao yang terkesan sangat lamban dalam menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Pasalnya menurut Ismal, mestinya Terpidana Korupsi Ek Lewaran langsung dieksekusi setelah Kutipan atau Salinan Putusan MARI Nomor Register : 396 K/PID.SUS/2016, tertanggal 3 Oktober 2016, menjatuhkan vonis bersalah terhadap Lewaran Rantela’bi’ karena putusan MARI sudah merupakan putusan terakhir atau inkcrakh, meski Tim Kuasa Hukum Terpidana mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke MARI.

“Meski kita mengapresiasi sikap dan tindakan JPU Kacabjari Rantepao dalam upaya penegakan hukum yang ditempuhnya untuk menyelamatkan uang Negara dan menghukum pelaku tindak pidana korupsi, namun bukan berarti kita boleh mengabaikan kekeliruan atau kelalaian yang dilakukan oleh Kacabjari Rantepao karena lamban mengeluarkan surat perintah mengeksekusi,” tegas Ismal.

Ismal, menyayangkan sikap Kacabjari Rantepao yang baru mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi- red) 10 bulan setelah putusan MARI.

Penulis   : William Marthom
Editor     : Zottok

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.