.

.

.

Senin, 28 Agustus 2017

Ada Apa Kok, LPSK Tak Bisa Evaluasi Rumah Aman Milik KPK ?

Lambang LPSK

JAKARTA, Tabloid SAR- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak dapat mengevaluasi safe house atau rumah aman milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu diungkapkan Ketua LPSK, Abdul Harris Semendawai di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Ketua LPSK tersebut, mengakui pihaknya tidak pernah dilibatkan KPK dalam penggunaan rumah aman milik lembaga anti rasua itu.

“Kami dari LPSK tidak pernah dilibatkan dalam operasional safe house KPK, kami juga ngak tahu apa pertimbangannya, jadi LPSK tidak bisa mengevaluasi rumah aman KPK itu,” jelas Abdul.

Menurut Abdul, bukan hanya soal safe hause KPK, tapi dalam beberapa hal LPSK dan KPK terkadang harus jalan sendiri-sendiri dalam hal perlindungan karena masing-masing memiliki aturan tersendiri.

Ia menjelaskan bahwa memang, saksi dan atau korban punya hak untuk memutuskan lembaga mana yang akan memberikannya perlindungan.

“Kendati demikian, seharusnya institusi lain dapat merekomendasikan ke LPSK kalau ada saksi atau korban yang membutuhkan perlindungan,” jelasnya.

Demikian pula untuk saksi atau korban dalam tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, seharusnya pula tetap dilimpahkan ke LPSK untuk memberikan perlindungan.

“LPSK ini kan lembaga khusus, sebaiknya memang terpisah dengan lembaga penyidikan seperti KPK,” kata Abdul.

Meski demikian, kata Abdul dalam beberapa hal LPSK telah berupaya melakukan sejumlah koordinasi dengan KPK terkait perlindungan saksi dan korban.

“Jadi ada juga beberapa saksi yang direkomendasikan oleh KPK untuk dilindungi LPSK selama ini,” terangnya.

Abdul juga menyebutkan bahwa sebelumnya LPSK dengan KPK memiliki nota kesepahama, tapi sudah habis pada tahun 2015 lalu.

Sementara nota kesepahaman baru antara LPSK dengan KPK, masih dalam proses untuk diperpanjang kembali, sebut Ketua LPSK itu.

Untuk diketahui, rombongan Pansus Hak Angket KPK sebelumnya pada Jumat, (11/8/2017) mendatangi safe house (rumah aman) milik KPK di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Depok, Jawa Barat.

Editor : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.