.

.

.

Jumat, 25 Agustus 2017

Kades Tumbubara, Tegaskan Pemanfaatan Dana Desa Tidak Boleh Hanya untuk Pembangunan Fisik Saja

Proyek pembangunan pipa air bersih berskala desa di Dusun Tumbubara dan Dusun Salu Kompi (foto kiri), pemeliharaan jalan desa di Dusun Salu Kompi (foto kanan) yang dibiayai menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan 
LUWU,  Tabloid SAR- Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sejak tahun 2015 Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat pembangunan desa dan kawasan pedesaan, serta pemberdayaan masyarakat desa, termasuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana Visi Misi-nya.

Semangat yang terkandung dalam Visi Misi Jokowi tersebut, tentunya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI guna menjawab kritik publik, khususnya rakyat Indonesia dari daerah bagian timur. Kritik tersebut merupakan respon terhadap pemerintah pusat yang selama ini terkesan ‘Jawa Sentris’ dengan selalu memprioritaskan pembangunan baik fisik maupun non fisik di pulau Jawa.

Janji politik Jokowi tersebut, nampaknya sudah mulai dibuktikan dan dirasakan masyarakat Indonesia  sejak Dana Desa dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Meski Dana Desa yang dikucurkan untuk setiap desa di Indonesia pada tahun pertama (2015) baru sekitar Rp 500 juta hingga Rp 600 juta, tetapi oleh pemerintahan Jokowi dana tersebut dari tahun-ketahun terus ditingkatkan. Alhasil pada Tahun Anggaran (TA) 2017 setiap desa sudah mendapatkan Dana Desa minimal Rp 700 juta, bahkan sudah ada yang mencapai Rp 800 juta lebih. 

Misalnya di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada TA 2017 mendapat jatah Dana Desa sebanyak Rp 770.774.000 dari pemerintah pusat (APBN) dan  Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 316.780.000 dari APBD  Kabupaten Luwu, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP & RD) Rp 9.877.383 jadi total pendapatan Desa Tumbubara tahun 2017 sebanyak Rp 1.097.431.383.

Hal tersebut diungkapkan, Kepala Desa Tumbubara, Mukaddim saat ditemui wartawan Tabloid SAR di kantornya baru-baru ini.

Menurut, Mukaddim dari seluruh pendapatan Desa Tumbubara sebesar Rp 1.097.431.383, sebanyak Rp 1.047.431.383 dibelanjakan, jadi sisanya tinngal Rp 50.000.000 untuk mengcofer biaya yang tak terduga.

“Jadi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tumbubara TA 2017 semuanya sudah jelas, baik itu pemasukan maupun pengeluarannya,” kata Mukaddim.

Ia menjelaskan bahwa dalam APBDes Tumbubara, selain pendapatan dan belanja desa diuraikan secara terperenci dan detail berdasarkan persentase sesuai aturan yang berlaku, juga harus transparan.

“Dalam penyusunan APBDes baik itu, pendapatan maupun belanja desa harus berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku misal, untuk pelaksanaan pembangunan pagu anggarannya harus 65,7 persen, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan 25 persen dan pemberdayaan masyarakat 2,8 persen, serta pembinaan kemasyarakatan 2 persen,” jelas Mukaddim.  

Jadi, lanjut Mukaddin,  jika mengacu pada APBDes kami, maka anggaran pelaksanaan pembangunan dialokasikan Rp 720.774.000, penyelenggaraan pemerintahan Rp 274.020.383, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat Rp 30.761.000 dan anggaran untuk pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 21.876.000, urainya.

Dalam kesempatan itu, Mukaddin juga menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Tumbubara, pihaknya melaksanakan lima item kegiatan pembangunan fisik dengan menggunakan Dana Desa pada dua dusun di desanya yakni, Dusun Salu Kompi dan Dusun Tumbubara.

“Lima item pembangun fisik tersebut antara lain, pemeliharaan jalan desa di Dusun Salu Kompi yang menelan anggaran Rp 87.047.900, pembangunan plat ducker (dekker- red) di Dusun Tumbubara dengan biaya Rp 12.825.700, pembangunan drainase di Dusun Tumbubara sebanyak Rp 77.558.100, pembangunan irigasi tersiar di Dusun Tumbubara dan Dusun Salu Kompi senilai Rp 489.990.200, serta pembangunan air bersih berskala desa yang meliputi Dusun Tumbubara dan Dusun Salu Kompi dengan total biaya Rp 53.352.100,” sebut Mukaddim.

Sedangkan untuk kegiatan non fisik, tambah Mukaddin pihaknya menggunakan Dana Desa dan ADD untuk pembinaan kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp 21.876.000, penyelenggaraan pemerintahan sebanyak Rp 274.020.383 dan pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp 30.761.000, serta penyertaan modal BumDes senilai Rp 50.000.000, tutur Mukaddin.

“Semua kegiatan itu, diprogramkan dan dilaksanakan sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Rancangan Kerja Pertahun (RKP) lalu di tetapkan dalam APBDes,” terangnya.

Lebih lanjut, Kades Tumbubara tersebut menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa selain untuk pembangun infrastruktur juga tak kalah pentingnya pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pemberdayaan masyarakat.

“Pemanfaatan Dana Desa tidak boleh hanya untuk pembangunan fisik saja, tetapi juga non fisiknya, agar kesejatraan masyarakat dapat diakselerasikan sesuai Visi Misi pemerintah pusat,” tegas Mukaddim sembari mengatakan pihaknya selaku Kades wajib bersinergi dengan semua jajaran pemerintahan diatasnya.

Kades Tumbubara juga berharap kepada semua pihak, termasuk seluruh jajarannya dan BPD Tumbubara, serta para pengurus atau pengelolah BumDes, tak terkecuali masyarakatnya untuk bekerjsama membangun yang dinahkodainya.

Penulis   : Achmad Kusman
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.