.

.

.

Selasa, 29 Agustus 2017

Kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah Surati Presiden dan Kapolri Terkait Dugaan Korupsi Jaringan Irigasi di Walmas

Direktur LIP2MLR, Yunus Renta (kiri) bersama Direktur Eksekutif Pembela Arus Bawah, Rahmat K. Foxchy saat memberikan keterangan pers di Kantor Redaksi Tabloid SAR, Selasa (29/8/2017)
Yunus Renta : Kasus Ini Jelasnya Menjadi Agenda Pengawasan Kalangan LSM

LUWU, Tabloid SAR- Nampaknya Kelompok Aktivis Pembela Arus, kembali menunjukkan eksistensinya sebagai penggiat anti korupsi, terkait dugaan korupsi jaringan irigasi Sungai Salu Ampak di wilayah Walmas (Walenrang-Lamasi), milik Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui tahun anggaran 2016 lalu.

Kelompok aktivis penggiat anti korupsi tersebut, kali ini menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, untuk menyampaikan apresiasinya yang tinggi atas adanya langkah pihak Polres Luwu dalam mengusut kasus dugaan salah bestek proyek jaringan irigasi yang menelan anggran kurang lebih Rp 1 Miliar tersebut.

Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K. Foxchy, mengaku telah melayangkan surat Nomor : 009-DE/Arus Bawah/Mitra-Polri/2017 kepada Presidan Jokowi dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, tertanggal 24 Agustus 2017.

Adapun perihal atas surat yang telah dilayangkan oleh kelompok penggiat anti korupsi yang satu ini adalah mengapresiasi kinerja Polres Luwu dalam mengusut kasus dugaan korupsi proyek jaringan irigasi Sungai Salu Ampak di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulsel.

Berita Terkait Baca : http://www.tabloidsar.com/2017/07/andi-cincing-makkasau-mengaku-tidak.html

Selian itu, kelompok aktivis ini tak lupa pula memberikan apresiasi yang sama kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel, karena telah menurunkan Tim Auditornya untuk menghitung potensi kerugian negara yang timbul, terkait dugaan korupsi jaringan irigasi di Desa Pongko tersebut.

“Kita melayangkan surat ke Kapolri dan sejumlah institusi lainnya di tingkat pusat yang berkepentingan dengan sistem penegakan supremasi hukum, supaya kasus yang sedang ditangani pihak Unit Tipikor Polres Luwu ini dapat diakselerasi proses hukum secara tuntas,” tutur aktivis yang akrab disapa Bang Ories ini.

Alasan dirinya sampai melayangkan surat tersebut, karena korupsi sudah menjadi musuh bersama.

“Apalagi kasus ini telah menjadi perhatian publik atas adanya sorotan pemberitaan melalui sejumlah media massa, baik cetak maupun online,” terangnya.

Menurutnya, bahwa inti surat kami tersebut tak lain untuk mengapresiasi kinerja pihak Polres Luwu dalam mengusut dugaan korupsi ini. Sekaligus untuk mengapresiasi atas adanya respons cepat yang diberikan oleh pihak BPKP, sebab telah menurunkan Tim Auditornya untuk menghitung potensi kerugian negara yang timbul akibat dugaan korupsi tersebut.

Kendati demikian, Bang Ories pun sangat mengharapkan kepada pihak BPKP supaya hasil audit pemeriksaannya atas kerugian negara terkait dugaan korupsi proyek jaringan irigasi ini, supaya segera diserahkan kepada pihak penyidik Unit Tipikor Polres Luwu demi mempercepat proses penanganan hukumnya.

Aktivis yang dikenal getol mengungkap sejumlah kasus korupsi pada sejumlah daerah di Sulsel tersebut, lanjut menyampaikan, bahwa pada dasarnya Tim Penyidik Tipikor di Polres Luwu sudah memiliki integritas yang tidak diragukan dalam menegakkan supremasi hukum pada bidang pemberantasan korupsi.

Namun perlu dipahami, lanjut Bang Ories menuturkan bahwa penanganan kasus yang sifatnya extra ordinary crime atau lex specialis seperti perkara dugaan korupsi, kadang pula berujung pada penanganan hukum yang tidak jelas.

“Hal seperti ini lazim disebut dengan istilah masuk angin, akibat pengaruh praktek-praktek mafia hukum,” tukasnya.

Sembari ia balik bertanya, bahwa bukankah praktek-praktek mafia hukum itu, telah menjadi fenomena yang sudah sangat massif dalam sistem penegakan hukum kita di republik ini.

“Hal tersebut ditandai atas adanya fakta tentang sederat aparat penegak hukum yang terkait penanganan perkara, justru tersangkut dengan kasus pidana (suap).

Apalagi, kata Bang Ories lebih lanjut, jika kasus korupsi yang diduga kuat melibatkan politisi elit yang dianggap memiliki akses khusus dalam sebuah lingkaran kekuasaan di Sulsel.

“Jadi tentunya dalam kasus ini akan sangat berpotensi adanya kecenderungan untuk bermanuver dengan cara-cara mafia sebagai upaya melemahkan proses hukum penanganan perkara korupsi tersebut,” ulasnya.

Maka dari sisi inilah, kata Bang Ories lagi, sehingga kita dari kelompok aktivis sampai menyurati pihak-pihak pemangku kebijakan yang terkait dengan sistem penegakan supremasi hukum pada tingkat pusat.

“Maksudnya, supaya dugaan korupsi proyek jaringan irigasi Sungai Salu Ampak di Walmas tersebut dapat ditangani serius oleh pihak kepolisian tanpa mengenal praktek tebang pilih,” tandasnya.

Harapan yang sama juga dikemukakan oleh Direktur Lembaga Independen Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Luwu Raya (LIP2MLR), Yunus Renta saat memberikan keterangan pers di Kantor Redaksi Tabloid SAR, Selasa (29/08/2017) .

Dalam kesempatan itu, Yunus Renta mengingatkan pihak Polres Luwu supaya serius menangani proses hukum dugaan korupsi proyek jaringan irigasi tersebut.

Apalagi kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah, tutur Yunus Renta sudah melakukan persuratan kepada Bapak Presiden Jokowi, Ketua KPK dan Bapak Kapolri, serta Kapolda Sulsel. Termasuk menyurati sejumlah pejabat lainnya yang terkait dengan sistem penegakan supremasi hukum bidang pemberantasan korupsi.

“Kasus ini, jelasnya sudah menjadi agenda kalangan LSM di daerah ini. Kasus ini akan senantiasa pula kami pantau dan awasi proses penanganan hukumnya di Polres Luwu agar tidak masuk angin,” kunci Direktur LIP2MLR tersebut.

Untuk diketahui bahwa dugaan korupsi proyek jaringan irigasi Sungai Salu Ampak yang sedang ditangani oleh pihak Polres Luwu ini, sebelumnya sudah dinaikan proses hukumnya pada tingkat penyidikan sebagaimana yang telah diekspose secara luas oleh sejumlah media massa.

Penulis   : Tim Redaksi
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.