.

.

.

Kamis, 31 Agustus 2017

KPK Respon Surat Kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jaringan Irigasi di Walmas

Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K. Foxchy (kiri) saat diwawancarai para wartawan, ketika menggelar aksi demonstrasi di Gedung KPK beberapa waktu lalu.
LUWU, Tabloid SAR- Surat Kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah, soal dugaan korupsi proyek jaringan irigasi Sungai Salu Ampak di Walenrang Lamasi (Walmas), langsung mendapat respon dari pihak Komisi Pemberatansan Korupsi (KPK).

Adapun surat dari kelompok penggiat anti korupsi yang satu ini, selain ditujukan kepada KPK, juga ditujukan kepada Presiden RI, Kapolri, Kepala BPKP (Pusat) dan Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel). Termasuk Ketua Komisi Ombudsman Nasional dan Kapolda Sulsel, serta segenap pemangku kebijakan lainnya yang berwenang pada bidang sistem penegakan supremasi hukum.

Surat pertanggal 24 Agustus 2017.Nomor : 009-DE/Arus Bawah/Mitra-Polri/2017, sebagaimana yang ditandatangani oleh Direrktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy. Nampaknya dijawab oleh pihak Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK.

Berita Terkait Baca : http://www.tabloidsar.com/2017/07/andi-cincing-makkasau-mengaku-tidak.html

Komisi anti rasuah yang dinahkodai, Agus Rahardjo ini dalam surat jawabannya yang dikirim melalui email, menyampaikan penghargaan atas partisipasi dari Kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah dalam upaya pemberantasan korupsi, terkait dengan dugaan salah bestek proyek jaringan irigasi Sungai Salu Ampak di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulsel.

Memang materi surat jawaban dari pihak Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK itu. Namun paling tidak, bahwa KPK sangat terdepan dalam merespons setiap pengaduan, terkait dengan perkara dugaan tidak pidana korupsi.

Menyikapi atas adanya respon positif yang diberikan oleh KPK, mengenai kasus dugaan korupsi proyek jaringan irigasi Sungai Salu Ampak di Walmas tersebut, mendapat apresiasi dari Direktur Eksekutif Kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K. Foxchy.

Aktivis anti korupsi yang selama ini, dikenal kerap melaporkan sejumlah kasus dugaan korupsi ke komisi anti rasuah tersebut, pada Kamis (31/08/2017) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Sekaligus menyampaikan harapannya agar pihak KPK dapat melakukan koordinasi atau supervisi terhadap dugaan korupsi yang sedang ditangani di Polres Luwu itu.

Menurut aktivis pengiat anti korupsi yang satu ini, pihaknya sangat paham bahwa dugaan korupsi yang sudah ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian dan Kejaksaan- red) tidak lagi ditangani oleh KPK, apalagi jika potensi kerugian negara yang ditimbulkan di bawah Rp 1 Miliar.

Namun KPK, lanjut aktivis yang akrab disapa Bang Ories ini, memiliki kewenangan koordinasi atau melakukan kegiatan supervisi terhadap dugaan korupsi baik yang ditangani oleh pihak Kepolisian maupun oleh pihak Kejaksaan.

“Ya, paling tidak komisi anti rasuah dapat melakukan pengawasan secara intens proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh pihak Polres Luwu sekarang ini,” harapnya.

Tutur Bang Ories lebih lanjut, maaf saya sangat tidak yakin dengan reputasi Plt. Kapolres Luwu yang sementara ini dijabat oleh AKBP. Dudung Adijono akan memprogres penanganan dugaan korupsi proyek jaringan irigasi Sungai Salu Ampak di Walmas ini. Pasalnya, sebab selama Beliau (AKBP. Dudung Adijono- red) menjadi Kapolres Palopo, sama sekali tidak memiliki prestasi apa-apa dalam mengungkap kasus-kasus korupsi.

Saya malah kuatir, kata Bang Ories dengan nada ragu, bahwa jangan-jangan penanganan hukum dugaan korupsi ini justru menjadi tidak jelas.

“Soalnya saya menangkap sinyal mengenai adanya indikasi kuat ke arah itu, padahal kasus ini sudah dinaikkan proses hukumnya pada tingkat penyidikan,” tukasnya.

Jadi hal inilah, sambung Bang Ories, akhirnya membuat kami dari kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah, sehingga melayangkan surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Bapak Ketua KPK Agus Rahardjo, Bapak Ketua BPKP dan Bapak Kapolda Sulsel.

Itu maksudnya, kata aktivis yang pernah menggelar aksi demontrasi di Kantor KPK ini, supaya penanganan dugaan korupsi tersebut mendapat pengawalan ekstra dari para pemangku kebijakan dimaksud, agar tidak berlarut-larut proses hukumnya di Polres Luwu.

Ini jugakan, ujar aktivis yang selama ini malang melintang di Jakarta tersebut, tentunya tak terlepas untuk memberikan dorongan moral kepada Tim Penyidik Tipikor Polres Luwu, agar tetap konsisten dan konsekwen dalam mengusut dugaan korupsi tersebut.

Namun jelasnya bahwa penanganan perkara ini, Bang Ories menambahkan, bahwa kami bersama rekan-rekan aktivis lainnya yang peduli terhadap program pemberantasan korupsi, akan senantiasa memantau dan mengawasi proses hukum kasus ini di Polres Luwu.

“Namun jika ada indikasi masuk angin, maka hal ini jelas akan kita laporkan kepada Pak Kapolri dan pemangku kebijakan lainnya pada tingkat pusat yang berwenang,” tandas tokoh kunci Aktivis Pembela Arus Bawah ini.

Sebagaimana diketahui bahwa surat yang dilayangkan oleh salah satu kelompok penggiat anti korupsi ini, antara lain kepada Presiden RI, Kapolri, KPK dan BPKP tersebut, intinya adalah mengapresiasi kinerja Polres Luwu di bawah kepemimpinan AKBP Ahmad Yanuari Insani, sebab telah memberikan espektasi kuat untuk mungusut kasus-kasus korupsi di wilayah hukumnya.

Harapan berbagai kalangan agar dugaan korupsi proyek jaringan irigasi Sungai Salu Ampak di Walmas ini, kiranya pula mendapat perhatian serius dari para pemangku kebijakan yang berwenang dengan sistem penegakan supremasi hukum, supaya para pelaku dugaan korupsi ini dapat diseret ke meja hijau.

Penulis   : Tim Redaksi
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.