.

.

.

Kamis, 14 September 2017

Aktivis Pembela Arus Bawah Diharapkan Sikapi Dugaan Korupsi DID Lutra dan Kasus Korupsi Lainnya di Luwu Raya

Ketua DPW SRMD Sulsel, Salim Samsur (kiri) berbincang-bincang bersama Pimpinan Redaksi Tabloid SAR, William Marthom membahas sejumlah kasus dugaan korupsi di Luwu Raya saat berkunjung ke Kantor Redaksi Tabloid SAR, Kamis (14/9/2017) malam.
Ketua DPW SRMD Sulsel : Kasus Korupsi DID yang Diduga Kuat Melibatkan Bupati Lutra, Indah Putri Harus Diusut Tuntas

PALOPO, Tabloid SAR – Sejumlah kalangan mengapresiasi langkah kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah, yang mulai eksis kembali dalam menunjukkan eksistensinya sebagai LSM anti korupsi, khususnya di Wilayah Luwu Raya yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo.

Pasalnya kelompok aktivis tersebut yang selama ini dikenal banyak mengadukan kasus-kasus korupsi pada sejumlah daerah termasuk di Luwu Raya dan DKI Jakarta, akhir-akhir ini, tidak kedengaran lagi gaungnya.

Namun baru-baru ini kelompok aktivis anti korupsi besutan, Rahmat Karim Foxchy tersebut kembali memperlihatkan taringnya dengan mengadukan kasus dugaan korupsi proyek Jaringan Irigasi Sungai Salu Ampak di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kasus dugaan korupsi Jaringan Irigasi Salu Ampak tersebut sempat simpang siur mengenai status penanganan hukumnya oleh kalangan masyarakat dan sejumlah elit di Luwu Raya. Meski awalnya telah ditangani oleh penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Luwu, sehingga pada gilirannya kasus ini diadukan oleh kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah kepada Presiden, KPK,  Kapolri, BPKP dan sejumlah pihak yang berwenang dalam penegakan supremasi hukum.

Alhasil, akhirnya hal tersebut mendapat respons dari pihak KPK. Atas langkah dan  upaya kelompok anti korupsi yang satu ini dalam menyikapi dugaan korupsi proyek irigasi tersebut, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.

Selain mengapresiasi upaya yang dilakukan Aktivis Pembela Arus Bawah, dalam menyikapi dugaan korupsi proyek Jaringan Irigasi Sungai Salu Ampak tersebut, sejumlah elemen masyarakat di Luwu Raya juga berharap kepada kelompok anti rasua ini, supaya menyikapi dugaan korupsi Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) yang diduga melibatkan Bupati Lutra, Indah Putri Indriani, serta sejumlah kasus dugaan korupsi lainnya yang dinilai mandek penanganannya pada tingkat penyidikan. Termasuk dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Luwu Raya yang telah menjadi sorotan publik dari semenjak tahun 2015 lalu.

Apalagi kasus korupsi DID yang diduga kuat melibatkan, Indah Putri tersebut, nampak mendapat perhatian serius dari salah satu Anggota DPR-RI Luthfi Andi Mutty. Sampai-sampai politisi NasDem yang satu ini, melayangkan ‘Surat Terbuka’ kepada Kejati Sulsel, Kapolda Sulsel, Kejari Lutra dan Kapolres Lutra.

Adapun materi surat yang dilanyangkan oleh Bupati Pertama Lutra itu (Luthfi Andi Mutty- red), dapat dibaca melalui melalui akun facebooknya, sebagaimana yang diposting pada Jumat, 18 Agustus 2017.

Sementara, kalangan aktivis yang aktif memainkan peranannya sebagai pemerhati kebijakan publik di Luwu Raya lainnya yang sangat mengharapkan pihak kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah agar serius menyikapi kasus korupsi DID Lutra tersebut, antara lain Direktur Lembaga Independen Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Luwu Raya (LIP2MLR), Yunus Renta.

Kata, Yunus Renta bahwa hanya satu aktivis anti korupsi yang paling ia percaya di Luwu Raya dalam mengungkap kasus korupsi hingga tuntas, yakni kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah.

“Maka saya datang di Kantor Redaksi Tabloid SAR ini, agar kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah dapat menyikapi dugaan keterlibatan Bupati Lutra, Indah Putri dalam kasus korupsi DID Lutra,” ujarnya pada Kamis (14/09/2017) dihadapan Pimpinan Redaksi Tabloid SAR.

Menurut Yunus Renta, jadi saya sangat mengharapkan kepada Ananda Rahmat Karim Foxchy selaku Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, agar segera melaporkan kasus korupsi DID Lutra kepada Presiden RI, Ketua KPK, Jaksa Agung  dan Kapolri.

“Kasus dugaan korupsi ini tidak boleh dibiarkan, demi mewujudkan pemerintahan daerah di Kabupaten Luwu Utra yang baik dan bersih,” tandasnya.

Selain itu, kata Yunus Renta lagi, bahwa ada banyak kasus korupsi lainnya di Luwu Raya ini yang telah ditangani pada tingkat penyidikan tapi proses hukumnya mengalami kemandekan agar disikapi pula oleh kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah.

“Terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa, kita juga sangat harapkan supaya kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah agar dapat melakukan langkah investigasi, untuk selanjutnya dilaporkan melalui proses penanganan hukum jika temuannya terindikasi ada penyelewengan,” pungkas Direktur LSM-LIP2MLR tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah Serikat Rakyat Miskin Demokratik Sulawesi Selatan (DPW SRMD Sulsel), Salim Samsur.

Menurutnya kasus dugaan korupsi DID yang diduga kuat melibatkan Bupati Lutra, Indah Putri harus diusut tuntas.

Pasalnya dari dua terpidana yang telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Makassar, keduanya sering menyebut nama Indah Putri secara tegas bahwa Bupati Lutra itu terlibat, baik pada tahap penyidikan maupun pada tingkat persidangan di pengadilan.

“Kedua terpidana korupsi DID Lutra, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Lutra dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) anggaran DID Lutra tersebut, sejak tahap penyidikan sampai dimuka persidangan selalu menyebut-nyebut keterlibatan Ibu Indah Putri yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Lutra,” kata Salim saat bertandang ke Kantor Redaksi Tabloid SAR, Kamis (14/9/2017) malam.

Lebih lanjut aktivis SRMD yang malang melintang di Kota Makassar tersebut menegaskan, bahwa aparat penegak hukum harus segera melakukan pemeriksaan terhadap Indah Putri secara transparan agar kasus DID Lutra menjadi terang benderang.

“Kan kalau nama Bupati Lutra disebut-sebut lantas tidak segera ditindaklanjuti oleh penyidik yang berwenang, berpotensi menjadi fitna atau bisa berdampak pada konflik sosial antara pihak yang pro dan kontra dengan Ibu Indah Putri. Olehnya itu, aparat penegak hukum yang berwenang menangani kasus tersebut harus segera turun tangan untuk mengusut kasus DID Lutra sampai tuntas,” tegas Salim yang tak lain adalah warga asal Desa Baloli, Kecamatan Masamba, Kabupaten Lutra, Sulsel.

Dalam kesempatan itu, Salim juga menyatakan pihaknya mengapresiasi sikap dan tindakan kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah yang selama ini getol melawan berbagai kasus dugaan korupsi di wilayah Luwu Raya.

“Kami sangat mengapresiasi partisipasi Aktivis Pembela Arus Bawah yang tak henti-hentinya berkontribusi dalam mengungkap berbagai kasus korupsi di wilayah Luwu Raya selama ini. Karena atas partisipasi aktivis anti korupsi itu, berbagai kasus korupsi berhasil didorong ke pengadilan dan sudah banyak yang telah divonis,” ujar Salim yang juga Ketua Serikat Pekerja Nasional Sulawesi Selatan (SPN Sulsel) tersebut.

Sehubungan dengan munculnya harapan dari berbagai kalangan pemerhati kebijakan publik di Luwu Raya, terkait atas adanya dugaan keterlibatan Bupati Lutra, Indah Putri dalam kasus korupsi DID Lutra tersebut.

Kemudian ditanggapi oleh Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat Karim Foxchy.

Menurut Rahmat, pihaknya sangat serius untuk menyikapi lebih lanjut kasus DID Lutra yang diduga melibatkan orang nomor satu di Lutra itu.

“Ya pasti kami sangat serius untuk melaporkan kasus ini kepada Presiden RI, Ketua KPK, Jaksa Agung  dan Kapolri. Termasuk kepada aparat penegakan hukum yang terkait,” ujar aktivis yang akrab disapa Bang Ories ini.

Aktivis yang selama ini, malang melintang di Kota Metropolitan Jakarta dan juga dikenal sebagai penggerak berbagai aksi demonstrasi anti korupsi tersebut, berjanji akan melayangkan surat kepada para pemangku kebijakan yang berwenang dalam penegakan supremasi hukum.

Tentu dengan dasar surat dari Anggota DPR-RI, Luthfi Andi Mutty itu, lanjut Bang Ories menuturkan, akan kita jadikan sebagai salah satu acuan untuk mengadukan kasus dugaan korupsi DID Lutra yang diduga kuat melibatkan Bupati Lutra.

“Kita akan melaporkan kasus ini secepatnya kepada pihak KPK agar dapat mengambilalih penanganan kasus korupsi DID Lutra itu, supaya dalangnya juga dapat dijerat secara hukum,” janji Bang Ories.

Demikian pula dengan sejumlah kasus korupsi lainnya di Luwu Raya ini, sambung aktivis anti korupsi yang satu ini, utamanya yang dianggap mengalami kemandekan penanganannya pada ditingkat penyidikan.

Jadi itu akan kita inventarisasi terlebih dahulu, ujar Bang Ories lagi, bahwa kasus-kasus korupsi apa saja yang penanganannya dianggap tidak mengalami kemajuan proses hukumnya.

“Soalnya dalam melaporkan sebuah kasus korupsi, kita diminta memberikan keterangan atau informasi  yang harus pula fix atau jelas agar tidak berujung fitnah,” tuturnya.

Sedangkan mengenai dugaan penyalahgunaan Dana Desa  dan ADD, serta kasus korupsi lainnya di Luwu Raya, menurut Bang Ories, itu akan disikapi lebih lanjut sepanjang ada laporan dari masyarakat.

“Tentunya kami dari pihak penggiat anti korupsi, akan pro aktif untuk mengumpulkan data dan informasi, jika ada temuan Tim Investigasi yang kami turunkan bahwa memang terjadi dugaan korupsi maka jelasnya kami akan melaporkannya kepada pihak terkait guna diproses secara hukum,” kunci Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah tersebut.

Penulis   : Tim Lipsus
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.