Format Luteng Peringati Peristiwa “Tragedi Walmas Berdarah” Desak Pemerintahan Jokowi - JK Cabut Moratorium Pemekaran DOB di Indonesia

Ketua Umum PB IPMR, Bangsi Bati menyampaikan orasinya di depan ratusan massa Format Luteng yang berlangsung di Jalan Trans Sulawesi Km 19 poros Palopo - Masamba tepatnya di depan Lapangan Batusitanduk, Kelurahan Bulo, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Senin (12/11/2018) siang. 

LUWU, Tabloid SAR- Ratusan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Kota Palopo bersama masyarakat Walmas (Walenrang – Lamasi), Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang tergabung dalam Aliansi Forum Mahasiswa dan Masyarakat untuk Luwu Tengah (Format Luteng) menggelar aksi unjukrasa.

Aksi tersebut, mulai digelar di daerah Karetan, tak jauh dari perbatasan Kabupaten Luwu dengan Kota Palopo, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Km 14 poros Palopo – Masamba, Desa Bara’mamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulsel, Senin (12/11/2018) siang.

Unjukrasa ini, merupakan momentum peringatan ‘Tragedi Walmas Berdarah’ untuk mengenang korban jiwa dan luka-luka pada tanggal, 12 November 2013 silam, ketika mahasiswa dan masyarakat Walmas menggelar aksi memperjuangkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luteng.

BACA JUGA : Aktivis Palopo Suarakan Aspirasi Masyarakat Rampi, Desak Gubernur Sulsel dan Bupati Lutra

Aksi yang digelar Format Luteng kali ini, juga bertujuan untuk mendesak pemerintahan rezim Jokowi - JK, agar segera mencabut moratorium pemekaran DOB di seluruh wilayah Indonesia, serta segera memekarkan Kabupaten Luwu dan membentuk DOB Kabupaten Luteng.  

Hal itu diungkapkan oleh Jenderal Lapangan Format Luteng, Haikal ketika mengawali aksi tersebut, di daerah Karetan, Desa Bara’mamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi – JK harus segera mencabut moratorium DOB di Indonesia, agar Kabupaten Luwu bisa dimekarkan dan DOB Kabupaten Luteng dapat segera dibentuk.

“Kawan-kawan seperjuangan, aksi kita saat ini bukan hanya dalam rangka memperingati peristiwa Tragedi Walmas Berdarah yang terjadi 5 tahun silam, yakni pada tanggal 12 November 2013,” kata Haikal mengawali orasinya ketika aksi Format Luteng dimulai.

“Yang mana dalam Tragedi Walmas Berdarah, satu orang warga Walmas direnggut nyawanya secara paksa setelah sebuah peluru tajam milik aparat kepolisian bersarang di dadanya, serta puluhan mahasiswa dan masyarakat Walmas menderita luka-luka saat direpreship secara brutal oleh aparat kepolisian kalah itu, karena mereka (mahasiswa dan masyarakat- red) memperjuangkan pembentukan DOB Kabupaten Luteng,” sambungnya.

BACA JUGA : Aktivis Palopo Unjukrasa Tolak Kebijakan Pemerintah Impor Beras

Sementara, Bangsi Bati ketika menyampaikan orasinya dalam aksi tersebut, menegaskan bahwa tuntutan terhadap pemerintahan rezim Jokowi – JK untuk segera mencabut moratorium pembentukan DOB di Indonesia dan segera memekarkan Kabupaten Luwu, guna mempercepat pembentukan DOB Luteng adalah aspirasi masyarakat Walenrang – Lamasi (Walmas) yang mengiinginkan pembentukan DOB Kabupaten Luteng.

“Aspirasi masyarakat Walmas yang menginginkan pembentukan DOB Kabupaten Luteng adalah sebuah tuntutan yang sangat realistis. Pasalnya, jika ditinjau dari berbagai aspek untuk memekarkan Kabupaten Luwu dan membentuk DOB Luteng, sebenarnya seluruh persyaratannya sudah dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada. Hanya saja mungkin pemerintah pusat saat ini, tidak punya etikat baik untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Walmas,” teriak Bangsi dengan suara lantang saat berorasi di depan ratusan massa aksi Format Luteng.

Selain itu, Bangsi menambahkan bahwa aspirasi masyarakat Walmas yang menginginkan pemekaran dan pembentukan DOB Kabupaten Luteng, jangan dipolitisir sedemikian rupa oleh para elit politik, baik yang ada pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat provinsi dan pusat.

“Aspirasi masyarakat Walmas ini, mestinya diperjuangkan bersama dan dikawal oleh seluruh elit politik yang berasal dari Tana Luwu. Bukan malah sebaliknya, dipolitisir untuk kepentingan pribadi atau kelompok elit tertentu, dalam upaya memenuhi hasrat dan keserakahan mereka yang pragmatis,” ketusnya.

BACA JUGA : GMKI Palopo Gelar Aksi Solidaritas Penyegelan Gereja di Jambi, Ini 6 Tuntutannya

Hal senada juga diungkapkan oleh para orator lainnya, dalam aksi tersebut.

Mereka menegaskan bahwa perjuangan pembentukan DOB Kabupaten Luteng adalah harga mati bagi mahasiswa dan masyarakat Walmas, serta seluruh Wija To Luwu (bangsa berdarah Luwu- red).

“Perjuangan kita ini adalah harga mati bagi kita. Artinya pemerintahan Jokowi – JK harus segera mencabut moratorium pembentukan DOB di Indonesia, dan harus pula segera mempercepat pembentukan DOB Kabupaten Luteng,” ujar para orator Format Luteng dengan suara lantang.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.00 WITA di daerah Karetan tersebut, berakhir di Lapangan Batusitanduk, Kelurahan Bulo, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulsel, sekitar pukul 14.00 WITA.

Meski aksi ini, sempat mengakibatkan kemacetan panjang ketika ratusan massa Format Luteng melakukan long march dari daerah Karetan Km 14 poros Palopo – Masamba menuju Km 19 di depan Lapangan Batusitanduk, dan melakukan aksi pembakaran ban bekas, namun aksi tersebut, tetap dapat berjalan lancar dan aman, dengan pengawalan ketat dari jajaran personil Polres Luwu dan Polsek Walenrang.

BACA JUGA : Gempur Bastem Demo di Kantor DPRD Luwu Persoalkan Proyek Rabat Beton Poros Bonglo- Beuma

Untuk diketahui, perjuangan DOB Kabupaten Luteng sudah di mulai sejak pertengahan tahun 2005 lalu. Namun dalam prosesnya, pada tanggal 24 Oktober 2013 silam, DPR RI melakukan rapat paripurna dan menyepakati pembentukan DOB sebanyak 65 daerah, tetapi DOB Luteng tidak termasuk didalamnya.

Hal tersebut, menjadi pemicu aksi unjukrasa mahasiswa asal Tana Luwu se- Sulsel bersama masyarakat Walmas, secara besar-besaran selama sepekan mulai dari tanggal 5 – 12 November 2013.

Dalam aksi itu, massa yang menuntut pemekaran Kabupaten Luwu dan pembentukan DOB Kabupaten Luteng, sempat menutup Jalan Trans Sulawesi poros Palopo – Masamba selama beberapa hari.

Diketahui pula, hingga kini pemerintahan Jokowi – JK belum mencabut moratorium pemekaran daerah dan pembentukan DOB di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut, mulai diberlakukan sejak akhir tahun 2013.

Format Luteng merupakan gabungan dari sejumlah lembaga kemahasiswaan dan oragnisasi kepemudaan di Tana Luwu, yakni IMWAL, IPMR, IPMAL, HMRI, HAM BASTEM, HAM LUTIM, GMKI, HMI MPO, LMND, BEM UNCP, BEM STISIPOL, HM-PGSD UNCP, HMTI UNCP, dan HMTS UNANDA.

Penulis   : Jirham

Editor     : William Marthom