.

.

.

Selasa, 15 Januari 2019

Mahasiswa Asal Luwu Raya Gelar Aksi Serentak, Desak Pemerintah Cabut Moratorium Pemekaran DOB

Puluhan mahasiswa asal Tana Luwu yang tergabung dalam IPMIL Raya Palu, gelar aksi unjukrasa desak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium pemekaran DOB di Indonesia, Senin (14/1/2019) kemarin. [Foto : Ist]

IPMIL Raya di Kota Palu – Sulteng, Gelar Unjukrasa Kritik Pemerintah Pusat

PALU, Tabloid SAR – Jelang peringatan Hari Jadi Luwu ke-751dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-73 Tahun yang akan diperingati oleh segenap masyarakat Luwu Raya yang meliputi wilayah Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo, pada tanggal 23 Januari 2019 mendatang.

Membuat mahasiswa asal Tana Luwu atau Luwu Raya yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu (IPMIL) Raya, menggelar aksi serentak pada sejumlah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Tujuan utama aksi tersebut, tak lain adalah untuk menggaungkan kembali semangat para kaum terpelajar Wija To Luwu (bangsa berdarah Luwu- red) dan masyarakat asal Tana Luwu di manapun mereka berada, agar senantiasa mendukung dan ikut ambil bahagian dalam perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luwu Tengah (Luteng) di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan DOB Provinsi Luwu Raya di Sulawesi.


Terkait aksi serentak itu, puluhan mahasiswa Wija To Luwu yang tergabung dalam IPMIL Raya Palu, melakukan aksi unjukrasa di Jl. Sisinga Mangaraja (Sigma), Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (14/1/2019) kemarin.

Dalam orasinya, Korlap Aksi IPMIL Raya Palu, Andika mendesak pemerintah pusat untuk segera mencabut moratorium pemekaran DOB di Indonesia. Karena menurut mereka (IPMIL Raya) pemerintah pusat tidak boleh menjadikan alasan pembangunan infrastruktur untuk menghentikan pemekaran daerah. Sebab sejumlah daerah di Indonesia lebih mengharapkan pemekaran daerahnya.

“Di daerah Walenrang – Lamasi (Walmas) Kabupaten Luwu misalnya, masyarakat tentu lebih menginginkan pemekaran dan pembentukan DOB Kabupaten Luteng ketimbang pembangunan infrastruktur daerahnya jika disuruh memilih. Sebab dengan pemekaran DOB Kabupaten Luteng, pemerataan pembangunan dan pendekatan pelayanan publik kepada masyarakat Walmas akan dapat lebih mudah diwujudkan,” teriak Andika dengan suara lantang ketika berorasi dalam aksi tersebut.


Lebih lanjut, Andika menjelaskan bahwa masyarakat Walmas selama ini, terpaksa harus melewati wilayah administrasi Kota Madya Palopo di Sulsel, dengan jarak sekitar 70 kilometer baru bisa tiba di Belopa Ibukota Kabupaten Luwu, jika hendak mengurus sesuatu pada Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu yang terkonsengtrasi di Belopa.

“Hal itu, sangat menyulitkan masyarakat di daerah Walmas. Karena pada saat hendak mengurus sesuatu, mereka harus menempuh perjalanan panjang menuju Belopa Ibukota Kabupaten Luwu,” tegasnya.


Selain itu, para orator IPMIL Raya Palu, juga mengkritisi sikap pemerintah pusat yang melakukan moratorium pemekaran DOB di Indonesia.

“Kebijakan moratorium pemekaran DOB harus ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Karena seharusnya pemerintah mencari solusi cerdas dalam upaya pemekaran DOB sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Bukan malah bersembunyi dibalik alasan terjadinya defisit anggaran. Sebab pemerintah pusat bisa membebankan biaya pada APBD daerah induk DOB yang akan dimekarkan,” ujar para pengunjukrasa.

Kendati demikian, aksi unjukrasa tersebut berjalan lancar dan damai hingga massa membubarkan diri dengan tertib.

Penulis   : Andi Muhammad Risaldy
Editor     : William Marthom


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.