.

.

.

Senin, 14 Januari 2019

Puluhan Hektar Sawah Kekeringan Akibat Pembangunan Bendungan Baliase, Petani Gelar Aksi Lanjutan di Kantor DPRD Lutra

Para petani yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Petani Desa Mappedeceng, menggelar aksi di halaman Kantor DPRD Lutra, Senin (14/1/2019). [Foto : T.SAR - Dedhy Budiman]
LUTRA, Tabloid SAR – Secara umum bendungan dibangun untuk kepentingan orang banyak. Baik itu sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA), maupun sebagai upaya pemenuhan air minum bagi masyarakat dan demi pemenuhan air baku bagi para petani guna mengairi lahan pertanian mereka.

Namun pembangunan Bendungan Baliase di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel), sepertinya justru malah berbanding terbalik dengan tujuan umum sebagaimana yang disebutkan di atas.

Pasalnya, pembangunan bendungan di Sungai Baliase malah membuat sawah milik warga Desa Mappedeceng, Kabupaten Lutra, menjadi kekeringan. Sehingga lahan milik warga tersebut, menjadi tidak produktif lagi beberapa tahun terakhir sejak proyek pembangunan Bendungan Baliase berlangsung.


Kendati demikian dalam sejumlah kesempatan, pemerintah baik pada tingkat pusat maupun provinsi dan daerah, selalu berdalil bahwa pembangunan Bendungan Baliase merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi ribuan hektar lahan persawahan milik petani di Kabupaten Lutra.

Miris dan memprihatikan karena dalil pemerintah yang demikian itu, berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Sebab sejak Bendungan Baliase dibangun, sedikitnya 30 hektar areal persawahan milik warga Desa Mappedeceng, menjadi tidak bisa mendapatkan air baku dari Sungai Baliase. Sawah mereka menjadi kering dan tidak bisa – lagi ditanami padi seperti biasanya.

Realitas itu, menuai protes keras dari para petani yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Petani Desa Mappedeceng, Kabupaten Lutra, ketika menggelar aksi unjukrasa lanjutan di Kantor DPRD Lutra, Senin (14/1/2019).


Dalam orasinya, para pengunjukrasa mengatakan bahwa mereka sudah beberapa kali melakukan protes dengan menggelar aksi massa terkait hal tersebut. Karena lahan pertanian milik mereka yang berada di sekitar Bendungan Baliase, sudah 3 tahun terakhir tidak bisa mendapatkan suplai air, semenjak proyek pembangunan bendungan itu dilaksanakan.

“Jadi sebenarnya Bendungan Baliase yang dibangun pemerintah itu, untuk siapa? Kalau memang untuk mengaliri lahan persawahan masyarakat Lutra, kok sawah kami yang ada di sekitar bendung menjadi kering dan dibiarkan kekeringan selama bertahun-tahun. Ini sama saja membiarkan tikus mati di lumbung padi,” ujar Rifki selaku Korlap Aksi saat berorasi.

“Jika pemerintah memang peduli terhadap masyarakat, khususnya para petani yang ada disekitar lokasi pembangunan Bendungan Baliase maka harus segera memberi solusi alternativ. Agar sawah kami tidak kekurangan air,” desak Rifki.

Menariknya, massa aksi yang terdiri dari sekitar 100an orang tersebut, disambut dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Lutra, H. Mahfud Yunus.

Dalam merespon aspirasi massa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Petani Desa Mappedeceng itu, Ketua DPRD Lutra mengungkapkan rasa prihatin atas apa yang menimpa mereka.

Ia menghimbau supaya pemerintah daerah, khususnya dinas terkait yang menangani masalah irigasi dan pengairan, untuk segera bertindak guna mencari solusi agar ladang ataupun sawah milik warga tersebut, bisa segera dialiri air.

“Untuk pihak terkait yang membidangi hal ini, tolong segera ditindak lanjuti aspirasi mereka. Kasihan warga yang merasa dirugikan, mereka membutuhkan suplay air untuk kegiatan bercocok tanam mereka,” tegas Mahfud Yunus ketika memimpin rapat penerimaan aspirasi yang disampaikan Koalisi Masyarakat Petani Desa Mappedeceng.


Seusai mendengar aspirasi yang disampaikan para petani tersebut, Ketua DPRD Lutra yang memimpin rapat itu, langsung mengajak seluruh Angota DPRD Lutra yang hadir dalam pertemuan ini, beserta masyarakat dan dinas terkait untuk turun ke lapangan guna meninjau lokasi pembangunan Bendungan Baliase dan areal persawahan milik warga yang menjadi pokok permasalahan.

Menurut, Mahfud Yunus hal itu dilakukan agar aspirasi masyarakat dapat segera ditindak lanjuti ke Balai Besar Je’ne Berang Pompengan di Makassar, selaku salah satu pihak yang terkait.

Untuk diketahui, sebelumnya Koalisi Masyarakat Petani Desa Mappedeceng, sudah beberapa kali melakukan aksi unjukrasa terkait permasalahan ini di desanya dengan menutup sebagian akses Jalan Trans Sulawesi, Poros Masamba – Malili.

Berdasarkan pantauan wartawan Tabloid SAR, aksi para petani tersebut yang digelar pada Sabtu (12/1/2019) pagi pekan lalu, mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas sepanjang 2 kilometer di Jalan Trans Sulawesi.

Penulis   : Dedhy Budiman
Editor     : William Marthom


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.