.

.

.

Senin, 25 Februari 2019

Ganjar Pranowo Tolak Dinyatakan Bersalah oleh Bawaslu Jateng Terkait Dukungan 35 Kepala Daerah di Jateng Kepada Jokowi-Ma’ruf Amin

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. [Foto : Int]

SEMARANG, Tabloid SAR – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo menolak dinyatakan bersalah oleh Bawaslu Jateng karena ikut terlibat dalam kampanye mendukung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden, Jokowi – Ma’ruf Amin.

Ganjar dinyatakan melanggar etika karena mengajak 35 kepala daerah di Jateng, ikuti pada acara deklarasi dukungan paslon Jokowi - Maruf Amin.

Atas dasar tersebut, Bawaslu Jateng menyatakan, Ganjar melanggar etika berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kendati demikian, Gubernur Jateng menilai putusan bersalah dari Bawaslu Jateng yang ditujukan kepada dirinya, tidak sah. Sebab ia sama sekali belum mengikuti proses persidangan terkait kasus tersebut.

“Logikanya simpel saja, kalau saya melanggar etika, siapa yang berhak menentukan saya melanggar? Apakah Bawaslu? Wong itu bukan kewenangannya,” kata Ganjar menanggapi keputusan Bawaslu Jateng di Semarang, Jateng, Minggu (25/02/2019) malam.


Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP tersebut, menilai yang boleh menyatakan dirinya bersalah dalam kasus ini, semestinya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Intinya saya mau ngasih tahu kita semua, bahwa Bawaslu Jateng offside. Sebab yang berhak menentukan itu adalah Mendagri, lho kok sampeyan (Bawaslu Jateng) sudah menghukum saya. Wong nyidang saya belum kok, ya terpaksa saya harus menganalisis sendiri karena semua orang bertanya, seolah-olah hari ini saya telah melanggar,” ujar Ganjar.

Lebih lanjut, Gubernur Jateng ini menegaskan, terkait dengan kewenangan penanganan itu, pihaknya juga telah memberikan penjelasan kepada Bawaslu Jateng.

“Mestinya dalam dugaan pelanggaran ini, jika Bawaslu Jateng tidak menemukan pelanggaran Undang-Undang Pemilu, tapi menemukan ada hal lain yang tidak menjadi kewenangannya, semestinya tidak patut disampaikan, apalagi sampai memutuskan sebuah pelanggaran,” tegas Ganjar.

“Padahal, kemarin Rofiuddin (Komisioner Bawaslu Jateng) telah menyampaikan, tidak ditemukan pelanggaran dalam dugaan tersebut. Akan tetapi, dia memberi catatan bahwa ini melanggar etika berdasarkan UU Pemda,” sambungnya.


Oleh sebab itu, Ganjar kemudian menanyakan seputar kewenangan Bawaslu.

“Kalau kewenangan Bawaslu itu, mengklarifikasi atau menguji pelanggaran pemilu ya berhenti di situ. Sebab pada waktu kejadian, Ganjar bersama  para bupati dan wali kota yang hadir, sebenarnya perannya tidak sebagai bupati dan wali kota (kepala daerah), tetapi sebagai kader partai, melanggar atau tidak? Kalau dia tidak melanggar mestinya tidak ditemukan pelanggaran,” ungkapnya.

Fatalnya, kata Ganjar, keputusan Bawaslu Jateng yang dimaksud sudah telanjur menjadi konsumsi publik, sementara dirinya sama sekali belum menerima hasil rapat pleno keputusan itu dari Bawaslu Jateng.

Gubernur Jateng dua periode ini, menuturkan bahwa pihaknya malah telah berulangkali berupaya untuk mendapatkan salinan keputusan itu, namun belum mendapat kepastian. Sehingga dirinya merasa sangat dirugikan dengan putusan tersebut.

“Makanya, tadi saya kontak-kontakan sama Rofiuddin apakah saya bisa mendapatkan hasil pleno Anda dan dijawab bisa. Bagaimana caranya? Sampai saat ini, belum dijawab,” tuturnya.

“Apakah saya bisa mendapatkan itu secara otomatis? Karena kalau di pengadilan, begitu diputus pihaknya dikasih. Lah, ini kan saya belum tahu sampai saya harus aktif untuk menghubungi karena ini menjadi diskursus di tingkat publik dan merugikan saya. Bawaslu profesional dikit dong,” ketusnya.


Selain itu, Ganjar juga mempersoalkan bukti pemeriksaan Bawaslu Jateng, yakni sebuah potongan video yang diambil dari vlog pribadinya, saat mengikuti deklarasi dukungan terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Ketua Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) ini, menilai pemotongan video tersebut, tidak tepat sehingga pada akhirnya bisa melahirkan multitafsir. Sebab ketika diksi pada satu bagian video mengatakan bahwa para bupati dan walikota di Jateng mendukung presiden Jokowi dan dipenggal sampai di situ, tentu penggalannya keliru karena berpotensi disalah artikan.

“Sah-sah saja mereka menafsirkan begitu. Akan tetapi, saya ingatkan Anda tidak punya kewenangan, karena soal etika kewenangannya ada di Kemendagri dan saya yakin saya tidak melanggar. Kita sudah memilih hari Sabtu, undangan tidak ada pada bupati dan wali kota tetapi pribadi,” kata Ganjar.


Untuk diketahui, sebelumnya Bawaslu Jateng merekomendasikan pemberian sanksi kepada 35 kepala daerah yang mengikuti deklarasi dukungan paslon capres dan cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin, karena dianggap melanggar UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Diketahui pula, jika merujuk pada UU Pemilu, Bawaslu Jateng tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para kepala daerah di Jateng tersebut. Akan tetapi Bawaslu Jateng kemudian merujuk pada UU Pemerintahan Daerah yang tidak menjadi kewenangannya.

Editor : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jumlah Pembaca

.

.