.

.

.

Minggu, 03 Februari 2019

Jelang Akhir Masa Jabatan Kepemimpinan Bupati dan Wabup Luwu Menuai Musibah dan Masalah?

Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K. Foxchy

Rahmat K Foxchy : Musibahnya Kebakaran Masjid Agung dan Masalahnya pada Mutasi Jabatan

LUWU, Tabloid SAR – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Luwu, H Andi Mudzakkar dan H Amru Saher, menjelang akhir masa kepemimpinannya yang akan berakhir pada 12 Februari 2019 mendatang sepertinya menuai musibah dan masalah.

Adapun musibah yang timbul diakhir masa jabatan tersebut, adalah kasus kebakaran kubah Masjid Agung Belopa, Selasa (29/1/2019). Sedangkan masalah yang ditimbulkannya adalah mutasi 264 pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, sebagaimana yang digelar pada Kamis (31/1/2019) lalu.

Hal ini pada gilirannya mendapat sorotan tajam dari Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy.

Menurut Rahmat, kasus terbakarnya kuba Masjid Agung Belopa dan mutasi pejabat diakhir masa kepemimpinan Bupati Luwu, H Andi Mudzakkar tak ubahnya menuai musibah dan masalah.

“Sebab rumah ibadah yang terbakar itu adalah jenis musibahnya yang diduga akibat faktor human error (kesalahan manusia) karena kontraktornya disinyalir kuat tidak professional. Jadi saya kira itu bukan karena faktor force majeure (bencana),” kata aktivis LSM yang akrab disapa Bang Ories itu.


Ories menambahkan, apalagi proyek renovasi plafon Masjid Agung Belopa yang konon menelan anggaran APBD Perubahan 2018 sebesar Rp 1,1 milliar tersebut, pelaksanaannya sudah menyeberang tahun anggaran.

Lebih lanjut aktivis LSM tersebut menuturkan, terdapat indikasi kuat dalam peristiwa kebakaran itu akibat faktor human error, sehingga harus pula dipertanggungjawabkan.

“Mereka harus mempertanggungjawabkan hal itu, baik bagi pihak penerima pekerjaan selaku pelaksana kegiatan proyek (kontraktor) maupun oleh pihak pemberi pekerjaan dalam hal ini OPD terkait di lingkup Pemkab Luwu,” tambah Ories.

Kasus ini, kata Ories akan menjadi perhatian LSM yang dipimpinya, supaya dapat diproses melalui ranah hukum.

“Sebab sangat tidak logis jika dikategorikan akibat dari faktor force majeure,” ujar Ories yang juga seriring disapa Bang Foxchy tersebut.


LSM penggiat anti korupsi tersebut menegaskan, hal yang sangat janggal dalam kasus ini karena proyek renovasi plafon Masjid Agung Belopa yang menelan anggaran cukup tinggi dengan tingkat kesulitan proses pekerjaannya, kenapa dianggarkan melalui APBD Perubahan 2018?

“Padahal waktu pelaksanaannya sangat mepet, sehingga mau tidak mau waktu pelaksanaannya akan menyeberang tahun anggaran. Maka selaku aktivis LSM, saya sangat patut mempertanyakan bahwa ada apa di balik proyek ini,” tukasnya.

Aktivis yang dikenal getol mengungkap kasus-kasus korupsi ini, dengan tegas menyampaikan akan segera melaporkan kasus tersebut melalui ranah hukum.

“Dalam waktu dekat ini, LSM kami akan menyurat kepada Kapolri, KPK dan Jaksa Agung, agar kasus tersebut dapat diproses hukum melalui penanganan tindak pidana korupsi,” tegas Foxchy.

Alasannya, sebab peristiwa kebakaran kubah Masjid Agung Belopa itu, diduga kuat disebabkan oleh faktor human error lantaran kontraktornya terindikasi tidak professional.

“Jika itu dianggap sebagai bentuk force majeure, lalu bencana apa yang terjadi pada saat terjadi peristiwa kebakaran masjid itu,” tutur Ories dengan nada penuh tanya.


Lalu ia mengemukakan, apalagi pihak Polda Sulsel telah menerjunkan Tim Labfornya, untuk mem-beck up pihak Polres Luwu dalam menyelidiki penyebab terbakarnya kubah Masjid Agung Belopa tersebut.

“Kita dari kalangan aktivis LSM, tentunya berharap agar pihak kepolisian tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan, bahwa kasus ini akibat faktor force majeure,” harapnya.

Lanjut Ories menyampaikan, kita juga berharap agar pihak kepolisian juga melakukan pendalaman penyelidikan.

“Apakah proses tender kegiatan renovasi masjid tersebut, sudah sesuai dengan prosedur regulasi dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya dengan penuh harap.

“Termasuk perlunya mendalami kontraktor pelaksananya, apakah memang berpengalaman atau sudah profesioan menangani kegiatan sejenis. Sebab jika kontraktornya professional, maka insiden kebakaran seperti itu mestinya tidak perlu terjadi,” ucapnya.


Begitupun mengenai anggarannya, lanjut Ories, apakah sudah cair 100 persen. Lalu kenapa pula kegiatan tersebut, sampai menyebarang tahun anggaran.

“Jadi itu juga yang mesti diungkap pihak penyidik kepolisian, supaya sejumlah praduga yang santer dibicarakan oleh masyarakat bisa terang benderang,” tuturnya.

Hal lain yang tak kalah pentingnya untuk didalami pihak penyidik kepolisian, sambung Ories, bahwa jangan-jangan perusahaan yang digunakan kontraktor tersebut adalah perusahaan pinjam pakai.

“Maksudnya apakah penggunaan perusahaan itu, hanya sebatas formalitas saja. Sebab praktik-praktik pinjam pakai perusahaan dengan cara bayar fee kepada pemilik perusahaan, sudah menjadi rahasia umum dalam dunia usaha kontraktor pada proyek-proyek pemerintah,” jelasnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, hal lain yang juga harusnya di dalami pihak penyidik adalah mengenai pencairan aliran dana anggaran proyek ini, terkait adanya kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai bentuk modus, seperti antara lain dalam bentuk gratifikasi.

“Termasuk mengenai kualitas material yang digunakan, apa betul sudah sesuai spesifikasi pekerjaan menurut RAB proyek tersebut. Dalam arti kata, kemungkinan terjadinya potensi mark up (penggelembungan) anggaran,” paparnya.

Soalnya, tambah Ories, apabila menarik benang merah atas peristiwa terbakarnya kubah Masjid Agung Belopa itu, ada indikasi kuat disebabkan oleh faktor human error.

“Itu sebabnya pihak kepolisian sangat perlu mengusutnya secara tuntas,” tandasnya.


Sementara itu, Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah tersebut, ketika dimintai tanggapannya terkait mutasi terhadap 264 pejabat di lingkup Pemkab Luwu, menjelang akhir masa jabatan Bupati Cakka dan wakilnya, ia menegaskan bahwa jika mutasi itu tanpa seizin Kemendagri maka hal itu ilegal.

“Kalau mutasi itu tanpa persetujuan dari pihak Kemendagri sebagaimana rumor yang berkembang di kalangan ASN lingkup Pemkab Luwu, maka mutasi tersebut tidak mendasar dan melanggar sejumlah regulasi, serta ketentuan yang berlaku. Sehingga wajar jika mutasi itu, disebut tak ubahnya semacam praktik-praktik mutasi ilegal,” terang Ories.

Menurutnya, apapun alasannya jika mutasi itu tidak mendapat izin atau persetujuan dari Kemendagri, maka jelas mutasi tersebut tidak bisa dibenarkan.

“Aneh juga kan, jika salah satu alasannya adalah untuk mengisi jabatan yang kosong atau lowong. Lalu kenapa mutasi itu baru dilakukan setelah tinggal menghitung hari berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakilnya. Kenapa begitu lama dibiarkan jabatan-jabatan itu kosong dan baru mau diisi dipenghujung masa bakti yang tidak cukup sebulan lagi habis,” ujar Ories dengan nada heran.

Kasihan jugakan rekan-rekan ASN itu, kata Ories lebih lanjut, sebab karier mereka menjadi terhambat lantaran ratusan jabatan yang kosong, dibiarkan tidak terisi selama bertahun-tahun.

Tuturnya lagi dengan penuh tanya, bukankah ini namanya sebagai bentuk penzaliman terhadap karier ASN. Apalagi menurut rumor, ada sejumlah ASN pada lingkup kerjanya yang golongan pangkatnya lebih tinggi tapi justru dipimpin oleh ASN berpangkat golongan yang lebih rendah.

“Lalu jika benar informasi mengenai adanya alokasi anggaran tunjangan jabatan yang bertahun-tahun dibiarkan kosong itu, dibayarkan kepada siapa tunjangan jabatan tersebut. Pasalnya jumlah tunjangan jabatan untuk posisi yang kosong itu, jumlahnya lumayan fantastis karena disebut-sebut mencapai miliaran rupiah,” tutur Ories lagi-lagi dengan penuh tanya.


Terkait hal tersebut, tokoh aktivis LSM yang satu ini, menegaskan bahwa jika mutasi itu tidak punya izin dari Kemendagri, maka sebaiknya dilaporkan saja kepada Komisi ASN.

“Ya kalau melanggar aturan yang ada sebaiknya dilaporkan saja ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tapi yang menyangkut alokasi anggaran tunjangan jabatan yang kosong selama ini, itu perlu pengkajian data dan informasinya terlebih dulu. Setelah itu baru kita, bisa mengambil sikap,” paparnya.

Aktivis yang juga akrab disapa Bang Foxchy ini, menegaskan bahwa kita tidak boleh mengandai-andai dengan adanya isu-isu ratusan jabatan kosong yang tetap dianggarkan tunjangannya itu sebagaimana rumor yang berkembang di kalangan ASN lingkup Pemkab Luwu.

“Hal itu juga akan menjadi perhatian serius LSM kami. Tapi ya harus kita telisik terlebih dahulu kevalidan informasi dan datanya, baru disikapi sebagaimana mestinya,” kunci Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah tersebut.

Penulis   : Herianto
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.