.

.

.

Kamis, 21 Februari 2019

Mulai Tahun Ini Pemerintah Kucurkan Dana Kelurahan Rp 352 Juta untuk Setiap Kelurahan

Dari kiri kekanan, Camat Telluwanua, Darsan Dappy bersama Kabid Prencanaan Makro Bappeda Kota Palopo, Hendri ketika memfasilitasi pembentukan Tim Perumus Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Telluwanua dalam Musrenbang Kecamatan Telluwanua Tahun 2019 di Aula Kantor Kecamatan Telluwanua, Rabu (20/02/2019). [Foto : T.SAR - William Marthom]

PALOPO, Tabloid SAR – Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejateraan masyarakat Indonesia, maka pemerintah pusat menggelontorkan dana stimulan untuk setiap kelurahan.

Sehingga mulai tahun ini, setiap kelurahan akan mendapatkan dana stimulan sekitar Rp 352 juta setiap tahunnya.

Dana kelurahan tersebut, lebih bersifat stimulan karena setiap kelurahan telah dianggarkan dalam APBD kabupaten/kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo, Hendri ketika menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Telluwanua Tahun 2019 di Aula Kantor Camat Telluwanua, Jl Poros Salutete, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Rabu (20/02/2019).


Dalam kesempatan tersebut, Kabid Perencanaan Makro Bappeda Kota Palopo menghimbau agar para peserta musrenbang tidak mengusulkan program yang anggarannya terbilang masih kecil atau sedikit.

“Sebaiknya usulan program yang membutuhkan biaya di bawah Rp 20 juta jangan diajukan, sebab mulai tahun ini (2019) setiap kelurahan akan dendapatkan dana stimulan sekitar Rp 352 juta. Sehingga program pembangunan sarana dan prasarana, serta program pemberdayaan masyarakat yang kecil-kecil itu bisa dibiayai menggunakan dana kelurahan tersebut,” kata Hendri menghimbau para peserta musrenbang.

Pada kesempatan yang sama, hal senada juga diungkapkan oleh Camat Telluwanua, Darsan Dappy ketika memfasilitasi pembentukan Tim Perumus Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Telluwanua dalam Musrembang Kecamatan Telluwanua Tahun 2019.


Menurut, Darsan program usulan yang hendak diusulkan oleh para peserta musrenbang, sebaiknya berupa program skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat.

“Saya berharap agar program-program yang diusulkan adalah skala prioritas kebutuhan masyarakat pada umumnya. Jangan mengusulkan program yang hanya berdampak bagi orang-orang tertentu, sehinga jika diusulkan dapat dijadikan program prioritas untuk direalisasikan dalam APBD Kota Palopo Tahun Anggaran (TA) 2020 mendatang,” ujar Camat Telluwanua.

Selain itu, mantan Sekcam Mungkajang di Kota Palopo tersebut juga menghimbau para peserta musrenbang agar tidak mengusulkan program yang biayanya relativ masih kecil.

Pasalnya, kata Darsan program yang membutuhkan anggaran tidak terlalu banyak masih bisa dicover dengan dana kelurahan.

“Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kalau masih di bawah angka Rp 20 juta, sebaiknya jangan dimasukkan dalam program usulan musrembang kali ini. Karena program kecil-kecil seperti itu, nantinya bisa dibiayai menggunakan dana kelurahan yang mulai dikucurkan oleh pemerintah pusat dalam tahun 2019 ini,” sebutnya.


Untuk diketahui, mulai tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan dana stimulan untuk 8.485 kelurahan se-Indonesia, sekitar Rp 3 trilliun.

Program dana kelurahan merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 230 UU No 23 Tahun 2014 disebutkan, pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyrakat di kelurahan. Dana kelurahan itu, masuk dalam anggaran kecamatan.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, ditegaskan bahwa, anggaran kelurahan di kawasan kota yang tidak memiliki desa minimal 5 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi daerah yang memiliki desa, anggaran kelurahan harus diberikan minimal sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Penulis   : William Marthom
Editor     : Zottok  


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jumlah Pembaca

.

.