.

.

.

Sabtu, 23 Februari 2019

PB IPMR Bantah Peryataan Bupati Lutra Terkait Pembangunan Akses Jalan dan Biaya Tiket Pesawat Menuju Kecamatan Rampi

Ketua Umum PB IPMR, Bangsi Bati'. [Foto : Ist]

LUTRA, Tabloid SAR – Masih segar diingatan kita sebuah kisah pilu warga Kabupaten Luwu Utara (Lutra) yang menandu jenazah dengan berjalan kaki sejauh 60 kilo meter (km) dari Desa Bada’ Ngkaia, Kecamatan Lero Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), menuju Desa Tedeboe, Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (8/2/2019) pagi.

Jenazah warga Desa Tedeboe, Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra, Sulsel, yang digotong sejauh 60 km tersebut, sempat viral di media sosial (Medsos) dan menjadi perbincangan hangat oleh banyak pihak, termasuk para netizen.

Jenazah almarhuma Renti Wuhi (Renti Tanta) sebelumnya dibawah dengan menggunakan mobil ambulance dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba di Ibukota Kabupaten Lutra, Sulsel, pada Kamis (7/2/2019) sore.

Ambulance yang membawa jenazah tersebut, menempuh jarak ratusan kilo meter melewati Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Sulsel, hingga melalui Kecamatan Pendolo, Taripa dan Tentena, Kabupaten Poso, baru kemudian sampai di Desa Bada’ Ngkaia Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, Sulteng, Jumat (8/2/2019) dini hari sekitar pukul 04.00 WITA.

Peristiwa tersebut terjadi akibat minimnya akses jalan yang dibangun oleh Pemkab Lutra untuk menghubungkan Desa Tedeboe, Kecamatan Rampi dengan Masamba Ibukota Kabupaten Lutra.

Selain itu, juga karena keterbatasan ekonomi keluarga almarhuma yang tidak mampu membayar biaya jasa maskapai penerbangan (pesawat terbang) seharga Rp 50 juta untuk membawa jenazah almarhuma Renti Wuhi, dari Bandara Andi Djemma Masamba di Ibukota Kabupaten Lutra, menuju Bandara Rampi di Desa Onondoa, Ibukota Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra.

Sehingga jalan kaki sejauh 60 km sembari menggotong jenazah melalu hutan belantara menuju kampung halaman almarhuma Renti Wuhi, menjadi alternatif satu-satunya bagi keluarga almarhuma.

Atas kejadian perisitiwa memilukan tersebut, Pemkab Lutra mendapat kritik dan sorotan tajam dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk dari kalangan LSM, media massa dan para aktivis dari sejumlah penjuru tanah air.

Pemkab Lutra  dinilai tidak serius dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kecamatan Rampi, serta dinilai lamban dalam menuntaskan program pembangunan infrastruktur jalan penghubung antara Masamba Ibukota Kabupaten Lutra dengan Kecamatan Rampi yang berada diatas wilayah pengunungan 1.699 mpdl.


Kritik dan sorotan tajam yang dialamatkan kepada Pemkab Lutra tersebut, mendapat tanggapan dari Bupati Lutra, Indah Putri Indriani. Ia mengakui dan membenarkan kejadian peristiwa yang menyayat hati itu.

“Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan rasa prihatin dan menyayangkan peristiwa yang memilukan itu terjadi,” kata Indah dalam wawancara Live Kompas Tv pada program acara Sapa Indonesia Pagi, Kamis (14/02/2019) sekitar pukul 08.30 WITA.

Bupati Indah kemudian memberikan tanggapanya terkait pemberitaan jenazah warga Kecamatan Rampi yang ditandu sejauh 60 km.

Tanggapan Bupati Lutra ini, sebagai upaya untuk menjawab sejumlah kritik dan sorotan-sorotan tajam terhadap dirinya selaku kepala daerah di Kabupaten Lutra.

Menurutnya, Pemkab Lutra tidak pernah berhenti memperhatikan pembangunan akses jalan penghubung dari Masamba Ibukota Kabupaten Lutra menuju Kecamatan Rampi.

“Akses jalan sudah dikerjakan dan sekarang kendaraan roda empat (mobil) sudah bisa  sampai di perbatasan Ibukota Kecamatan Rampi dengan Kecamatan Masamba Ibukota Kabupaten Lutra. Sejak tahun 2002, Pemkab Lutra telah membuka akses jalan menuju Kecamatan Rampi bekerja sama dengan SIPUR (Korps Kesatuan Seni Tempur TNI),” kata Indah di depan camera Kompas Tv.

Orang nomor satu di Kabupaten Lutra itu juga mengatakan, selama tiga tahun terakhir, pihaknya telah mengucurkan anggaran yang cukup besar demi pembangunan akses jalan menuju Kecamatan Rampi.

“Kami telah pasang alat berat di sana dan stand by (bersiap) untuk pembukaan badan jalan. Alat berat itu berupa satu unit exavator dan satu unit doser. Sekarang posisi alat sudah sampai di km 60,65 dari jarak 80 km menuju Desa Onondoa Ibukota Kecamatan Rampi,” kata Indah.

Sementara itu, dalam menanggapi pemberitaan yang beredar terkait jenazah yang ditandu melaui Desa Bada’ Ngkaia-Sulteng, menuju Kecamatan Rampi-Sulsel, Indah mengatakan jenazah itu ditandu mulai dari batas wilayah Bada’ – Rampi menuju Kecamatan Rampi.

Indah juga menjelaskan mengenai biaya tiket pesawat dari Bandara Andi Djemma Masamba menuju Bandara Rampi yang cukup mahal.

Dalam tanggapannya, Indah mengatakan, di Lutra ada tiga bandara perintis dan semuanya aktif. Salah satunya adalah Bandara Rampi. Sudah satu tahun terakhir, pesawat cargo beroperasi untuk melayani rute tersebut.

Kendati demikian, kata Indah, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis Barang yang bisa diangkut pesawat cargo ini, hanya ada 25 jenis barang tapi tidak termasuk jenazah.

“Terkait hal tersebut, Pemkab Lutra telah melayangkan surat permohonan revisi jenis barang yang boleh diangkut pesawat tersebut kepada Kementrian Perdagangan,” jelasnya.


Meski demikian, pernyataan atau tanggapan Bupati Lutra, Indah Putri Indriani yang disampaikan melalui Kompas Tv,  justru menuai reaksi dari kalangan aktivis mahasiswa dan masyarakat Rampi.

Salah satunya dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Rampi (PB IPMR), Bangsi Bati’.

Menurut Bangsi, pihaknya sepakat dan memberikan apresiasi terhadap sejumlah langkah-langkah strategis, serta kebijakan Pemkab Lutra dalam upaya mencarikan solusi terhadap daerah terisolir seperti Kecamatan Rampi.

“Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait pernyataan Ibu Indah (Bupati Lutra) pada program Sapa Indonesia Pagi di Kompas Tv beberapa waktu lalu. Sebab faktanya ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah dibeberkan kepada publik melalui siaran Tv itu,” kata Ketua Umum PB IPMR, ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan Tabloid SAR di Sekretariat PB IPMR yang berada di Jl. Bete-Bete Pogsimpin, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sabtu (23/02/2019).

Aktivis mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP) tersebut mengungkapkan, jika memperhatikan pernyataan Bupati Lutra dalam siaran Tv itu, terkesan bahwa Pemkab Lutra mencoba menyelamatkan diri atau membela diri dari kritik dan sorotan banyak pihak terkait peristiwa yang dialami keluarga almarhuma Renti Wuhi. Yang harus menandu jenazah keluarganya sejauh 60 km.

“Bupati Lutra beralibi hanya untuk mencoba menutupi segala macam kelalaian Pemkab Lutra selama ini, dengan mengungkapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga kami perlu meluruskan fakta-fakta yang dikaburkan dalam siaran Tv tersebut,” ungkap Bangsi.

Termaksuk pernyataan Bupati Lutra yang mengatakan telah membuka akses jalan sejak tahun 2002 lalu.

“Sebab dalam pantauan kami, pembukaan akses jalan yang ada sekarang ini baru sekitar satu tahun aktif beroperasi. Alat berat yang diklaim Ibu Indah, baru sekitar satu tahun bekerja membuka akses jalan menuju Kecamatan Rampi,” sebut Bangsi.


Lebih lanjut, Ketua PB IPMR mengatakan bahwa, boleh saja Bupati Lutra mengklaim kalau pemerintah telah mengerjakan akses jalan dari Masamba Ibukota Kabupaten Lutra menuju Onondoa Ibukota Kecamatan Rampi, sejak tahun 2002.

“Hanya saja, kalau kita melihat progres pembukaan akses jalan menuju Rampi, maka kita akan menemukan ketidak sesuaian antara fakta dengan klaim Bupati Lutra itu. Bahkan justru bisa menimbulkan kesan, hanya membuang-buang anggaran. Karena setelah dikerjakan beberapa kilo meter, pekerjaan jalan itu kemudian ditinggalkan bertahun-tahun, baru dilanjutkan lagi,” kata Bangsi.

“Padahal jika Pemkab Lutra serius untuk membuka akses jalan yang dapat menghubungkan Ibukota Kabupaten Lutra dengan Kecamatan Rampi, maka program pembukaan akses jalan tersebut, tidak boleh dihentikan sampai tembus di Desa Onondoa Ibukota Kecamatan Rampi. Apa lagi jika dihentikan sampai memakan waktu bertahun-tahun,” ketusnya.

Tidak hanya itu, Bangsi juga membeberkan bahwa program pembukaan akses jalan menuju Kecamatan Rampi, sudah cukup lama dijanjikan oleh Pemkab Lutra.

“Mulai dari era kepemimpinan Bupati Muchtar Lutfi Andi Mutty, kemudian pada masa kekuasaan Bupati Arifin Djunaedi (Arjuna), hingga saat ini pada periode Bupati Lutra, Indah Putri Indriani. Hasilnya, walau sudah puluhan tahun dijanji, masyarakat Kecamatan Rampi belum dapat merasakan bagaimana nikmatnya naik kendaraan roda empat (mobil) dari Rampi menuju Masamba Ibukota Kabupaten Lutra,” bebernya.

Maka dari itu, tambah Bangsi, kita boleh sepakat bahwasanya pembukaan akses jalan dari Masamba menuju Rampi telah dimulai sejak tahun 2002, namun sampai hari ini masih kandas di tengah jalan dan belum tembus ke wilayah Kecamatan Rampi.

“Ibu Indah mengatakan, bahwa roda empat sudah sampai di daerah perbatasan Ibukota Kabupaten Lutra dengan Ibukota Kecamatan Rampi. Kami menegaskan bahwa peryataan itu, tidak benar. Karena faktanya kendaraan roda empat itu, baru bisa sampai di Desa Sepakat yang merupakan desa terakhir di wilayah Kecamatan Masamba jika kita menuju Kecamatan Rampi,” tambahnya.

Bangsi menjelaskan bahwa di Desa Sepakat, Kecamatan Masamba juga masih ada satu dusun yang belum dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat, yakni Dusun Salu Seba.

“Hingga saat ini, Dusun Salu Seba, Desa Sepakat yang masuk wilayah Kecamatan Masamba Ibukota Kabupaten Lutra, juga belum dapat dilalui dengan kendaraan roda empat. Baru kendaraan roda dua, jenis sepeda motor ojek yang telah dimodifikasi khusus sesuai medan extrim, bisa masuk ke Dusun Salu Seba, karena kondisi akses jalan yang belum dibangun secara maksimal,” jelas Bangsi.

Lanjut Bangsi, jadi akses jalan yang sudah diaspal dari Masamba Ibukota Kabupaten Lutra menuju Kecamatan Rampi, baru sekitar 20  km sampai di Desa Sepakat. Tapi Bupati Lutra mengatakan kendaraan roda empat sudah bisa sampai di perbatasan. Bukan kah hal itu, sangat keliru dan terkesan membodohi masyarakat dengan informasi tidak benar atau hoax? 

“Sebab jika memang kendaraan roda empat sudah bisa sampai di daerah perbatasan Kecamatan Masamba dengan Kecamatan Rampi, itu artinya sudah sekitar 40 Km akses jalan yang dibuka Pemkab Lutra menuju Rampi. Atau dengan kata lain, sisa 30 hingga 40 km yang belum dibuka akses jalannya,” urainya

Lalu jika seandainya pernyataan Bupati Lutra itu benar, tutur Bangsi lagi, maka alangka  bodohnya masyarakat Rampi yang mau menandu jenazah melalui rute Desa Bada’ Ngkaia, Kecamatan Lero Selatan, Kabupaten Poso, Sulteng.

“Karena jarak dari Desa Bada’ Ngkaia dengan Desa Tedeboe’, Kecamatan Rampi, sekitar 60 km jauhnya. Sementara akses jalan melalui rute Masamba – Rampi, tinggal 30 hingga 40 km yang belum bisa dilalui kendaraan roda empat,” tuturnya.

Sementara klarifikasi Bupati Lutra terkait dengan masyarakat Rampi yang menandu jenazah almarhuma Renti Wuhi mengatakan bahwa, masyarakat Rampi menandu jenazah hanya dari batas Bada’ dengan Rampi, itu juga pernyataan yang tidak benar.

“Sebab bagaimana mungkin kendaraan roda empat bisa sampai di perbatasan Bada’ Ngkaia Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso dengan Desa Dodolo, Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra, sementara kendaraan roda dua masih sangat sulit melewati jalur tersebut karena medan jalannya yang berbatu-batu dan berlumpur dengan penurunan terjal dan tanjakan tajam, apa lagi rawan longsor dan nyaris sama dengan rute Masamba – Rampi,” bantah Bangsi.

“Hanya saja karena tidak ada pilihan akses jalan lain yang lebih dekat dan sedikit memudahkan. Sehingga warga Rampi yang diperadapkan dengan pilihan buruk diantara yang terburuk, sehingga terpaksa memilih jalur Bada’ Ngkaia, Sulteng. Karena medan jalannya, meski sama-sama extrim dengan rute Masamba – Rampi, tapi dibedakan dengan jarak tempuh yang lebih dekat lewat Sulteng.

Terkait upaya Pemkab Lutra dalam mengajukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis Barang yang bisa diangkut menggunakan pesawat cargo menuju Rampi, menurut Ketua Umum PB IPMR, itu bukan solusi kongkrit karena belum tentu dapat diterima oleh Mentri Perdagangan.

“Kalaupun bisa diterima, tentu masih butuh proses panjang dalam mengkoordinasikannya dengan kementrian terkait, seperti Kementrian Perhubungan. Bahkan, ada kemungkinan menghilangkan beberapa barang yang sudah dibolehkan, menjadi tidak boleh sebagai barter untuk izin pengangkutan jenazah. Apa lagi kehadiran maskapai penerbangan itu, tidak sedikit melahirkan konflik karena kapasitasnya yang masih sangat terbatas dan terbilang sulit diakses masyarakat awam,” jelas Bangsi.

Ia menuturkan, bahwa masih banyak masyarakat Rampi yang mengeluh dengan sistem dan mekanisme pelayanan jasa pengiriman cargo pesawat menuju Rampi.

“Termasuk adanya indikasi, campur tangan orang-orang besar atau para elit, sehingga kebutuhan mereka dapat diprioritaskan untuk jasa pesawat cargo, sementara masyarakat awam sangat kesulitan mengaksesnya,” ucap Bangsi menuturkan.


Hal senada juga diungkapkan oleh aktivis Serikat Rakyat Miskin Demokratik (SRMD), Yusran Kaho.

Menurut aktivis SRMD asal Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra tersebut, problem hari ini yang dialami oleh masyarakat Rampi, bukan hanya mengenai kesamaan hak dalam menggunakan jasa pesawat cargo yang melayani rute Bandara Andi Djemma Masamba menuju Bandara Rampi.

“Tetapi juga problem terkait transparansi subsidi pemerintah untuk penerbangan maskapai pesawat yang melayani rute Masamba-Rampi atau sebaliknya rute Rampi-Masamba. Ada indikasi bahwa subsidi itu, hanya menjadi salah satu ladang bancakan korupsi para korporasi maskapai penerbangan dan elit-elit tertentu di lingkup Pemkab Lutra,” kata Yusran.

Hal itu, patut diduga, kata Yusran, karena  proses berlakunya subsidi itu pada awal tahun biasanya baru mulai diberlakukan paling cepat pada awal bulan Februari dan terkadang nanti setelah memasuki awal bulan April. Sedangkan pada akhir tahun, satu atau dua bulan sebelum akhir tahun, subsidi sudah ditiadakan lagi.

“Sehingga biasanya, masyarakat Rampi yang menggunakan jasa maskapai penerbangan untuk rute Masamba-Rampi, membayar tiket pesawat sekitar Rp 500 ribu sekali terbang mulai pada bulan November hingga Maret setiap tahunnya. Dan nanti pada bulan April hingga Oktober, baru masyarakat Rampi dapat menikmati subsidi tiket pesawat dengan harga Rp 310 ribu perorang yang setiap tahunnya dialokasikan oleh Pemkab Lutra,” sebutnya.

“Artinya tidak genap 12 bulan dalam setahun, masyarakat Kecamatan Rampi menikmati subsidi tiket maskapai penerbangan rute Masamba-Rampi atau rute dari Rampi ke Masamba,” sambungnya.

Mahasiswa UNCP tersebut, meminta agar Pemkab Lutra memperjelas bahwa, apakah memang demikian sistem pemberlakuan subsidi untuk setiap pembelian tiket pesawat dari dan ke Masamba-Rampi.

“Itu penting agar informasi simpang siur tidak membingungkan masyarakat Kecamatan Rampi yang mengandalkan jasa transportasi penerbangan tersebut,” harap Yusran.

Selain itu, Yusran juga mengkritisi mengenai minimnya sarana dan prasrana fasilitas kesehatan di Puskesmas Rampi.

“Sebagai daerah terpencil dan terisolir, mestinya Pemkab Lutra membangun Puskesmas Plus di Kecamatan Rampi, agar tidak setiap saat warga Rampi dirujuk ke RSUD Andi Djemma Masamba di Ibukota Kabupaten Lutra. Karena kalau faslitas kesehatan termasuk para tenaga medis profesional cukup memadai, meskinya pasien penderita penyakit-penyakit yang tidak terlalu kronis dan butuh perawatan khusus dengan peralatan canggih, tidak perlu dirujuk ke rumah sakit yang ada di Ibukota Kabupaten Lutra,” tuturnya.

Bahkan, aktivis asal Kecamatan Rampi tersebut mengungkapkan bahwa, ada oknum dokter yang ditugaskan oleh Pemkab Lutra di Puskesmas Rampi, namun jarang berada di puskesmas tempat tugasnya.

“Malahan oknum dokter tersebut, lebih banyak dijumpai bekerja pada salah satu rumah sakit di Ibukota Kabupaten Lutra.,” ungkap Yusran seraya meminta agar Pemkab Lutra khususnya instansi terkait melakukan evaluasi terhadap dokter tersebut.

Untuk diketahui, Rampi adalah salah satu kecamatan terpencil di Kabupaten Lutra dengan luas wilayah 1.565 km persegi di wilayah pegunungan di atas ketinggian 1.699 mdpl. Kecamatan Rampi terdiri dari enam desa dengan jumlah penduduk sekitar 5.000 jiwa.

Diketahui pula, warga Rampi yang menggunakan jasa transportasi udara, barang bawaannya hanya 10 kilo gram (kg) digratiskan. Jika lebih dari 10 kg barang bawaan mereka, selebihnya dikenakan biaya kargo sebesar Rp 20 ribu/kg.

Penulis   : William Marthom
Editor     : Zottok


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jumlah Pembaca

.

.