.

.

.

Rabu, 13 Maret 2019

Direktur FKKPD Kemendagri Panggil Bupati Tator “Nicodemus Biringkanae” Terkait Masalah Rangkap Jabatan Sebagai Plt Kadis Kesehatan

Bupati Tana Toraja (Tator), Nicodemus Biringkanae

TORAJA, Tabloid SAR – Bupati Tana Toraja (Tator), Nicodemus Biringkanae dipanggil oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri (Dirjend Otoda Kemendagri) RI, melalui surat bernomor : 95/Dit.FKKPD/SD.4/III/2019, tertanggal 12 Maret 2019.

Surat panggilan tersebut, ditandatangani oleh Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Kemendagri, Makmur Marbun.

Bupati Nicodemus dipanggil terkait dengan masalah rangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kesehatan Kabupaten Tator.


Naifnya penunjukan, Nicodemus sebagai Kadis Kesehatan Kabupaten Tator dituangkan dalam Surat Perintah Nomor : 620- 40/BKPSDM/III/ 2019, tertanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani sendiri oleh Nicodemus selaku Bupati Tator.

Selain Bupati Tator, Nicodemus, Direktur FKKPD Kemendagri juga memanggil sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulsel dan Pemkab Tator.

Para pejabat yang dipanggil oleh Direktur FKKPD Kemendagri dalam surat tersebut adalah Sekda Sulsel dan Sekda Tator, bersama Inspektur Provinsi Sulsel dan Inspektur Kabupaten Tator, serta Kepala BKD Sulsel dan Kepala BKPSDM Tator, termasuk sejumlah pejabat Kemendagri dan Kementrian PAN-RB.


Pemanggilan tersebut dilakukan karena Surat Keputusan Bupati Nicodemus yang mengangkat dirinya sebagai Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Tator dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) dan sejumlah ketentuan yang berlaku.

Pasalnya, jabatan pimpinan tinggi atau kepala dinas (kadis) adalah jabatan yang harus diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS).

Hal  itu tertuang dalam Pasal 105 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri yang menyatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi diisi dari kalangan PNS.

Kemudian pada pasal berikutnya dalam regulasi yang sama, yakni Pasal 106 PP No 11 Tahun 2017 disebutkan, jabatan pimpinan tinggi utama dan madya dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden, yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif, serta ditetapkan dalam Kepres.


Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Tabloid SAR, rencananya Bupati Nicodemus bersama sejumlah pejabat yang dipanggil oleh Direktur FKKPD akan dimintai penjelasannya pada Kamis (14/03/2019) mendatang di ruang rapat Direktur FKKPD Kemendagri, tepatnya di lantai 14 Gedung H Kemendagri di Jalan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakpus.

Editor : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jumlah Pembaca

.

.