.

.

.

Sabtu, 16 Maret 2019

Pemkab Luwu Kerjasama Unanda Palopo dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

Dari kiri kekanan, Wakil Dekan Fakultas Hukum Unanda Palopo Abd Rahman Nur bersama Wakil Rektor Unanda Palopo Andi Mattingara Gau dan Asisten I Pemkab Luwu Andi Muzakkir. [Foto : T.SAR - A. M. Rizaldy]

PALOPO, Tabloid SAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu melakukan koordinasi dengan Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo guna membahas implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu.

Kegiatan tersebut, dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Unanda Palopo, Andi Mattingara Gau di Aula Kampus Unanda Palopo, Jl. Sultan Hasanuddin, Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (16/03/2019).

Dalam kesempatan ini, Wakil Rektor Unanda Palopo mengatakan, kegiatan tersebut sangat bagus dalam rangka membangun sinergitas antara Unanda Palopo dengan pemerintah daerah sebagai sarana untuk melakukan pengkajian budaya dan adat istiadat, termasuk penerapannya di daerah Luwu.

“Memang Unanda Palopo, sejatinya hadir menjadi perguruan tinggi di Luwu Raya ini dengan visi dan misi yang mampu mengadopsi kearifan lokal. Semoga kedepan menjadi pusat kegiatan kebudayaan berbasis kearifan lokal di Luwu Raya,” kata Andi Mattingara.


Hal senada juga diungkapkan, Wakil Dekan Fakultas Hukum Unanda Palopo, Abul Rahman Nur.

Ia mengatakan bahwa, kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, khususnya dalam mengkaji dan mengiplementasikan Perda berdasarkan kajian ilmiah yang diawali dengan penelitian oleh para mahasiswa Unanda Palopo.

“Ini adalah salah satu bentuk sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam membuat dan melaksanakan Perda sebagai dasar hukum dalam menjalankan pemerintahan pada bidang pengakuan hak-hak ulayat masyarakat adat,” ujarnya.

Selain itu, Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tersebut, mengungkapkan pula bahwa, pemerintah daerah memang membutuhkan hasil penelitian dari para akademisi dalam pembuatan Perda.

“Karena sebelumnya pihak kampus telah melakukan penelitian hukum, khususnya pada Fakultas Hukum Unanda Palopo,” ungkap Abd Rahman.


Abd Rahman menambahkan,sebelumnya  banyak mahasiswa Fakultas Hukum Unanda Palopo telah melakukan penelitian mengenai hak-hak masyarakat adat.

“Jadi pemerintah daerah memang seharusnya mengakomodir dan menggandeng perguruan tinggi dalam mengimplementasikan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Kabupaten Luwu,” tambah alumni Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar tersebut.

“Bahkan, bukan hanya Pemkab Luwu yang telah melakukan koordinasi dengan Unanda Palopo dalam rangka pembuatan Perda, namun juga sejumlah daerah lainnya. Sebab pada prinsifnya para akademisilah yang melakukan penelitian secara ilmiah berdasarkan kajian keilmuan,” kunci Abd Rahman.


Sementara itu, Asisten I Pemkab Luwu, Andi Muzakkir dalam kesempatan yang sama megatakan bahwa, kegiatan ini dilakukan untuk mengawal dan melaksanakan Perda Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak -Hak Masyarakat Adat Kabupaten Luwu.

Untuk diketahui hasil dari kegiatan tersebut, yakni Pemkab Luwu dan Unanda Palopo sepakat, segera melakukan pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Kabupaten Luwu.

Penulis   : A. M. Risaldy
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jumlah Pembaca

.

.