.

.

.

Sabtu, 27 April 2019

HUT Kabupaten Lutra XX, PB IPMR Harapkan Pemerataan Pembangunan dan Penuntasan Sejumlah Kasus Korupsi

Ucapan Selamat HUT Kabupaten Lutra XX Tahun 2019 dari PB IPMR. [Ist]

LUTRA, Tabloid SAR – Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap tanggal 27 April jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Pemkab Lutra) bersama sejumlah komponen masyarakat Lutra memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lutra.

Kali ini, HUT Kabupaten Lutra XX diperingati dengan berbagai kegiatan untuk meriahkan momentum hari bersejarah tersebut.

Puncak peringatan HUT Kabupaten Lutra XX digelar Pemkab Lutra di Ruang Paripurna Sekretariat DPRD Lutra di Jl. Simpurusiang, Masamba Ibukota Kabupaten Lutra, Sabtu (27/04/2019) pagi.

Berbeda dengan cara Keluarga Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Rampi (IPMR) dalam memperingati HUT Kabupaten Lutra XX Tahun 2019.

Menurut Ketua Umum PB IPMR, Bangsi Bati pihaknya bersama segenap anggota dan kader IPMR tidak menggelar acara khusus untuk peringatan HUT Kabupaten Lutra XX saat ini.

“Tidak ada acara khusus yang kami gelar dalam momentum peringatan HUT Kabupaten Lutra kali ini, kecuali mengirimkan doa-doa terbaik kami dan harapan-harapan yang substansial demi tercapainya kesejateraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Lutra, sebagaimana yang diharapkan oleh para pejuang pemekaran Kabupaten Lutra dua dekade yang lalu,” kata Bangsi saat dikonfirmasi di salah satu Warkop yang ada di Masamba Ibukota Kabupaten Lutra, Sabtu (27/04/2019) sore.

Ia menerangkan bahwa, doa-doa terbaik itu berisi permohonan agar Pemkab Lutra dapat menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya, tanpa pandang bulu atau pilih kasih.

“Maksud doa itu, supaya seluruh jajaran Pemkab Lutra bisa lebih adil dalam memberikan pelayanan secara berkeadilan bagi segenap masyarakat Lutra di segala sektor, baik pada bidang pendidikan maupun kesehatan, termasuk harapan agar pembangunan di Kabupaten Lutra bisa dilakukan secara merata,” terang Bangsi.

“Jangan pembangunan itu, hanya dilakukan di daerah-daerah perkotaan dan sekitarnya, sementara pembangunan di daerah pelosok dan terpencil seperti di wilayah Kecamatan Rampi, Seko dan Rongkong, cenderung diabaikan,” tambahnya.

Selain itu, Bangsi menjelaskan bahwa, mereka juga berharap agar roda pemerintahan yang dinahkodai oleh Bupati Lutra, Indah Putri Indriani dapat berjalan dengan baik dan lancar, tanpa tercederai dengan tindakan korupsi.

“Oleh karena itu, kita berharap kedepannya tidak ada lagi praktek korupsi yang dilakukan oleh siapapun di Lutra, termasuk berharap agar kasus dugaan korupsi DID (Dana Insentif Daerah) Lutra dan dugaan korupsi proyek pembangunan pagar Bandara Seko, bisa segera dituntaskan oleh aparat penegak hukum supaya dapat membuat kasus tersebut menjadi terang benderang dan para pelakunya bisa diseret ke meja hijau untuk diadili demi mempertanggungjawabkan perbuatannya,” jelasnya.

Untuk diketahui, Kabupaten Lutra dibentuk berdasarkan Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara. Kabupaten Lutra merupakan pecahan atau pemekaran dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Diketahui pula, kasus dugaan korupsi DID Kabupaten Lutra yang merugikan negara sebesar Rp 3,6 miliiar, mulai bergulir di Pengadilan Tipikor Makasssar pada awal tahun 2017 lalu.

Dua orang dalam kasus ini, sudah divonis dan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar pada pertengahan tahun 2017, yakni Agung selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut dan Sariming selaku mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lutra.

Kasus dugaan korupsi DID Kabupaten Lutra Tahun Anggaran 2011, dianggap belum tuntas oleh sejumlah pihak, karena Bupati Lutra Indah Putri hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, apa lagi diadili di meja hijau.

Padahal nama Bupati Indah, acap kali disebut namanya dalam sidang kasus korupsi DID di Pengadilan Tipikor Makassar pada tahun 2017 lalu, ketika Agung dan Sariming diadili.  

Sedangkan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pagar Bandara Seko yang merugikan negara sekitar Rp 500 juta, mulai bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lutra sejak pertengahan tahun 2018.

Pada Desember 2018 lalu, Kejari Lutra menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, namun hingga kini belum diajukan ke Pengadilan Tipikor Makassar untuk diadili. 

Penulis   : William Marthom
Editor     : Zottok


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.