.

.

.

Rabu, 03 April 2019

PB IPMR : Ratusan Mahasiswa Rampi Terancam Golput dalam Pemilu 2019


Ketum PB IPMR, Bangsi Bati (kiri) bersama Hendrik ketika bertandang ke Kantor Redaksi Tabloid SAR di Kota Palopo, (Rabu/3/4/2019) siang. [Foto : T.SAR - William Marthom]
PALOPO, Tabloid SAR – Ratusan mahasiswa asal Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel) terancam golput atau tidak ikut memilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Para mahasiswa Rampi tersebut, terancam tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak pada 17 April 2019 mendatang.

Pasalnya, daerah asal mereka (Rampi) sangat jauh di pelosok daerah pada wilayah pegunungan Kabupaten Lutra, Sulsel.

Apa lagi akses jalan dan transportasi darat menuju wilayah Kecamatan Rampi, masih sangat buruk dan belum memadai.

Akses jalan yang ada, selain belum terhubung dengan wilayah Kecamatan Masamba Ibukota Kabupaten Lutra, juga medan jalannya cukup extrim karena berbukit-bukit, tanjakan dan terjal, serta melalui hutan belantara puluhan kilo meter (Km).


Jalan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutra untuk menghubungkan Desa Onondowa Ibukota Kecamatan Rampi dengan Kecamatan Masamba Ibukota Kabupaten Lutra, baru sekitar 50-60 km, sementara jarak antara kedua kecamatan tersebut, kurang lebih 86 km. 

Bahkan jalan yang dibangun oleh Pemkab Lutra tersebut, baru sekitar 10-11 km yang sudah diaspal dan masih 40-50 km, masih sebatas rintisan jalan baru.

Pembukaan jalan baru untuk menghubungkan Kecamatan Rampi dengan Ibukota Kabupaten Lutra, telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir dengan menggunakan alat berat jenis excavator dan bulldozer.

Sayangnya hingga kini, masih sekitar 26 km jalan menuju Kecamatan Rampi yang belum tersentuh, agar wilayah Rampi dapat terhubung dengan Ibukota Kabupaten Lutra.

Sehingga transportasi darat yang menjadi andalan masyarakat Rampi saat ini hanyalah kendaraan ojek roda dua, karena jalan menuju Kecamatan Rampi, belum dapat dilalui kendaraan roda empat.

Sepeda motor yang dijadikan transportasi andalan masyarakat Rampi tersebut, juga harus dimodifikasi sedemikian rupa agar dapat melalui medan jalan yang extrim menuju Kecamatan Rampi. Itupun dengan tarif yang luar biasa mahalnya sebanyak Rp 600 ribu hingga Rp 1 juta.


Meski sebenarnya, sudah ada jasa transportasi udara yang dapat digunakan masyarakat Rampi ketika hendak bepergian dari Rampi menuju Masamba Ibukota Kabupaten Lutra dan sebaliknya.  

Hanya saja, masyarakat Rampi belum dapat mengandalkan jasa penerbangan rute Masamba-Rampi itu, karena biaya jasa transportasi udara ke daerah terpencil tersebut, juga masih sangat mahal dan sulit dijangkau ekonomi masyarakat Rampi.

Karena tarif jasa maskapai Susi Air Lines dari Bandara Andi Djemma Masamba menuju Bandara Perintis Rampi sebesar Rp 510 ribu untuk tiket non subsidi, sedangkan tarif bersubsidi Rp 310 ribu/orang.

Akan tetapi masyarakat Rampi lebih memilih jasa transportasi darat dengan menggunakan sepeda motor ojek karena jika menggunakan jasa tersebut, para penumpang bisa membawa barang-barang kebutuhan atau komoditas hasil pertanian mereka hingga ratusan kilogram (Kg).

Sedang jika menggunakan jasa transportasi udara dari Masamba menuju Rampi atau sebaliknya, para penumpang hanya diperkenankan membawa barang-barang kebutuhan atau komoditas hasil pertanian mereka seberat 10 kg, sebab jika berat barang bawaan mereka lebih dari 10 kg, maka mereka akan dikenakan biaya jasa kargo pesawat sebanyak Rp 20 ribu/kg.


Hal tersebut, diungkapkan oleh Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Rampi (PB IPMR), Bangsi Bati.

Menurutnya, ratusan mahasiswa Rampi yang kuliah pada sejumlah perguruan tinggi di berbagai daerah, seperti di Kota Palopo, Toraja, Makassar, Tentena-Poso dan Palu, secara umum tidak akan pulang ke kampung halaman mereka hanya untuk mencoblos pada pemilu 2019 mendatang.

“Karena jika hendak pulang kampung untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu 2019 guna memilih pasangan calon presiden (Capres) dan calon anggota legislatif (Caleg), serta calon DPD, para mahasiswa Rampi selain membutuhkan biaya yang banyak mereka juga membutuhkan waktu lama, sementara kemampuan finansial mahasiswa Rampi masih sangat terbatas dan hari libur nasional untuk pemilu hanya satu hari saja, yakni pada 17 April 2019,” kata Bangsi saat bertandang ke Kantor Redaksi Tabloid SAR di Palopo, Rabu (3/4/2019) siang.

Lebih lanjut, Ketum PB IPMR menjelaskan, bahwa jika mereka (mahasiswa Rampi) pulang kampung untuk memilih pada pemilu 2019 nantinya, maka uang transportasi yang harus disediakan minimal Rp 1 juta.

“Uang transport sebanyak Rp 1 juta itu, sudah termasuk biaya bolak-balik Rampi. Baik menggunakan jasa transportasi darat, maupun menggunakan jasa transportasi udara. Dan waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan darat sekitar 2-3 hari, sedangkan jika menggunakan jasa transportasi udara membutuhkan waktu minimal dua hari. Sebab rute penerbangan Masamba-Rampi, hanya satu kali penerbangan pulang pergi dalam sehari,” jelas Bangsi.


Mahasiswa semester VIII Jurusan PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP) tersebut menambahkan, bahwa oleh karena itu, ia bersama para mahasiswa Rampi terpaksa golput sebab tidak bisa pulang kampung untuk mencoblos pada pemilu mendatang.

“Faktor itu, juga karena biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus surat keterangan pindah memilih (A5) ke KPU Lutra, sebab para mahasiswa Rampi harus mengeluarkan biaya transportasi puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Dan juga membutuhkan waktu perjalanan 1-2 hari, untuk mengurus A5 di KPU Lutra agar dapat memilih di TPS terdekat dari tempat domisili mereka,” tambah Bangsi.

Hal senada juga diungkapkan mahasiswa semester IV Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, Hendrik.

Mahasiswa Unanda Palopo asal Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra tersebut mengungkapkan, pihaknya tidak bisa pulang kampung untuk memilih pada pemilu 2019 mendatang, karena factor biaya dan waktu.

“Sebab untuk pulang kampung memilih, saya harus mengeluarkan uang transportasi sekitar Rp 1 juta. Nah kalau kami mahasiswa, tentu segala kebutuhan keuangan kami masih sepenuhnya ditanggung oleh orangtua kami di kampung (Rampi). Belum lagi waktu perjalanan untuk pulang mencoblos ke kampung, butuh waktu 2 hingga 3 hari perjalanan,” ungkap Hendrik.


Warga Desa Rampi ini, hanya bisa pasrah untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak pada 17 April 2019 mendatang.

“Apa boleh buat, karena kondisi ekonomi dan waktu yang sangat tidak memungkinkan untuk pulang kampung, maka terpaksa saya golput dalam pemilu nantinya,” ujar Hendrik sembari mengatakan, hal serupa juga dialami oleh teman-teman sekampungnya dari Rampi yang kuliah dan sekolah di berbagai daerah, baik di Sulsel maupun di Sulteng.

Para mahasiswa Rampi tersebut, berharap pemerintah bisa segera membangun jalan transportasi darat yang dapat menghubungkan Kecamatan Rampi dengan Ibukota Kabupaten Lutra, agar pada pemilu berikutnya mereka bisa pulang kampung mengendarai mobil angkutan umum dengan biaya yang lebih murah, supaya hak suara mereka dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan nasib bangsa dan negara kedepannya.

Mereka juga berharap, masyarakat Kecamatan Rampi yang berpatisipasi dalam pemilu 2019 mendatang agar tidak terpecah bela jika berbeda pilihan, baik itu pilihan capres, caleg maupun senator atau DPD.

Untuk diketahui, ratusan mahasiswa asal Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra, juga tidak memilih atau golput pada waktu Pilgub Sulsel dilaksanakan dalam Pilkada Serentak 26 Juni 2018 lalu, dengan alasan dan kendala yang sama.  

Penulis   : William Marthom
Editor     : Zottok         


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.