Aktivis LSM : Sebaiknya Bupati Copot Kadis Dukcapil Kabupaten Luwu
LUWU, Tabloid SAR – Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Luwu, akhir-akhir ini banyak dikeluhkan masyarakat.
Pasalnya,
Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil Luwu, Hasman R Djano diduga lebih sibuk mengkampanyekan
anaknya yang maju jadi Caleg DPRD Kabupaten Luwu di Dapil IV yang meliputi Kecamatan
Bua, Bua Ponrang, Ponrang dan Ponrang Selatan.
Hasman,
dituding lebih banyak menggunakan waktunya untuk berkampanye di Dapil IV Luwu,
ketimbang berkantor melaksanakan tugasnya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN).
Akibatnya,
pelayanan publik untuk masyarakat Luwu yang membutuhkan pelayanan dalam pengurusan
berbagai administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu
Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran, serta sejumlah bentuk pelayanan administrasi lainnnya
pada Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu menjadi terbengkalai.
Sehigga
banyak masyarakat terpaksa harus bolak-balik, bahkan menunggu sampai
berhari-hari, baru dapat terlayani jika mengurus administrasi kependudukan pada
Dinas Dukcapil, kalau administrasi tersebut harus ditandatangani oleh Kadis
Dukcapil Kabupaten Luwu.
Hal
tersebut diungkapkan oleh sejumlah masyarakat Kabupaten Luwu, khususnya warga
yang berada di Dapil IV Luwu.
“Jelang
Pemilu 2019 dalam kurun waktu Januari hingga April ini, urusan administrasi
kependudukan di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu banyak terbengkalai. Kami harus bolak-balik
kesana dan juga kadang terpaksa menunggu berhari-hari, baru urusan kami bisa
selesai karena Pak Kadis Dukcapil (Hasman) jarang di kantor,” keluh warga Dapil
IV Luwu dengan rada kesal, sembari meminta namanya agar tidak dipublikasikan.
“Itu
karena Pak Kadis Dukcapil, lebih banyak menggunakan waktunya untuk
mengkampanyekan anaknya yang maju jadi Caleg DPRD Luwu di Dapil ini,” sambungnya.
Hal
senada juga disampaikan oleh warga lainnya, menurutnya Kadis Dukcapil terkadang
mengintimidasi warga dengan memperlambat bahkan mempersulit proses penerbitan
KTP dan KK maupun Akte Kelahiran yang warga urus pada Dinas Dukcapil jika
menolak ajakan Kadis untuk mendukung anaknya dalam Pileg 2019.
“Naifnya
karena jika kami menolak ajakan Pak Hasman untuk mendukung anaknya yang maju
jadi Caleg DPRD Kabupaten Luwu di Dapil IV ini, maka proses administrasi
kependudukan yang kami urus di kantornya terkesan diperlambat dan bahkan
dipersulit. Bukankah itu adalah salah satu bentuk intervensi dan intimidasi pejabat
publik terhadap masyarakatnya,” ujar warga Dapil IV Luwu yang juga namanya
minta untuk tidak disebutkan.
Kondisi
demikian sangat disesalkan oleh masyarakat khususnya warga yang berada di
wilayah Dapil IV Luwu, sebab menurut mereka Kantor Dinas Dukcapil sebagai sebuah
instansi pemerintah untuk pelayanan publik pada bidang administrasi
kependudukan mestinya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa
membeda-bedakan.
Oleh
karenanya warga berharap agar Kadis Dukcapil Luwu, tidak menjadikan OPD
(Organisasi Perangkat Daerah) yang dipimpinnya sebagai alat untuk meraih
kepentingan politik anaknya dalam Pileg 2019 mendatang.
“Pak
Kadis, mestinya tidak menunggangi OPD yang dipimpinnya, apa lagi menyalahkan
wewenang dan jabatannya. Termasuk jika sampai melakukan intimidasi dan
diskriminasi terhadap warga yang tidak mau mendukung anaknya dalam Pileg 2019,”
pinta sejumlah warga Dapil IV Luwu.
Warga
menilai, perilaku dan sikap Kadis Dukcapil Luwu, Hasman yang demikian, jelas-jelas
merupakan sebuah bentuk perlakuan buruk terhadap masyarakat dalam sistem
pelayanan publik.
Menyikapi
hal tersebut, kalangan aktivis LSM berharap agar Bupati Luwu, H Basmin
Mattayang segera mencopot Kadis Dukcapil Luwu, Hasman.
“Kita
sangat menyayangkan jika keluhan warga terhadap Kadis Dukcapil Luwu, benar
adanya. Karena kita tidak ingin Kepala OPD di bawah pemerintahan Bupati H
Basmin Mattayang dan Wakil Bupati Syukur Bijak, sampai mencederai sistem pelayanan
publik,” kata Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K
Foxchy saat dikonfirmasi Tim Redaksi Tabloid SAR, Rabu (10/04/2019).
Lebih
lanjut, aktivis yang akrab disapa Bang Ories ini, mengungkapkan bahwa, pihaknya
juga telah mendapatkan informasi dari sejumlah warga di Dapil IV Luwu terkait
adanya intimidasi yang dilakukan Kadis Dukcapil Luwu terhadap warga.
“Saya
juga sudah mendapat informasi tentang hal itu. Informasi itu menyebutkan, sejumlah
warga di Dapil IV Luwu yang tidak mau mendukung anaknya Pak Kadis Dukcapil
dalam Pileg ini, mereka dipersulit ketika mengurus administrasi kependudukan, baik
KTP maupun KK,” ungkapnya.
Menurut
Bang Ories, pelayanan publik pada Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu yang seperti
itu, harus dikecam dan segera dihentikan.
“Tentunya
sebagai aktivis LSM, kami mengutuk dan mengecam tindakan penyalah gunaan
kekuasaan dan wewenang seperti itu. Maka hal itu, akan kami agendakan untuk
dihearing di DPRD,” tegasnya.
Untuk
diketahui hingga berita ini dipublikasikan, Kadis Dukcapil Kabupaten Luwu,
Hasman belum dapat dikonfirmasi. Tim Redaksi Tabloid SAR ketika mencoba meminta
tanggapan dan klarifikasi via seluler, nomor handphone, Hasman tidak dapat dihubungi.
Penulis : Tim Redaksi
Editor : William Marthom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar