.

.

.

Jumat, 24 Mei 2019

Serikat Rakyat Miskin Demokratik, Menolak Kenaikan Tarif Air PAM Tirta Mangkaluku Palopo

Sekretaris DPC SRMD Palopo, Indrayani Wunta

PALOPO, Tabloid SAR – Dewan Pengurus Cabang Serikat Rakyat Miskin Demokratik (DPC SRMD) Palopo, kembali menyoroti masalah kenaikan tarif dasar air bersih Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Palopo.

Pasalnya, Walikota Palopo, HM Judas Amir telah menyetujui kenaikan tarif dasar air bersih yang diusulkan oleh Manajemen PAM Tirta Mangkaluku Palopo.

Judas menyetujui kenaikan tarif dasar air bersih PAM Tirta Mangkaluku Palopo, sebesar rata-rata 22 persen untuk semua klaster atau kelompok pelanggan yang ada, mulai dari klaster pelanggan sosial umum, sosial khusus, rumah tangga 1 (R1) hingga pelanggan R2.

Kenaikan tarif air PAM itu, dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Palopo dengan Nomor:245/V/2019, tertanggal 13 Mei 2019. SK tersebut, akan diberlakukan secara efektif mulai 1 Juni 2019 mendatang.

Penolakan DPC SRMD Palopo, terkait kenaikan tarif dasar air bersih perusahaan yang dulunya bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Palopo itu, disampaikan oleh Sekretaris DPC SRMD Palopo, Indrayani Wunta.

Aktivis rakyat miskin tersebut menegaskan, pihaknya bersama seluruh anggota dan kader DPC SRMD Palopo, menolak kenaikan tarif air PAM di Palopo.

“Kami menolak kebijakan itu, karena selain membebani masyarakat Palopo secara ekonomis, juga menjadi beban secara spikis terhadap para pelanggan. Sebab tarif air dinaikkan secara signifikan hingga lebih dari 20 persen. Apa lagi kabar buruk itu, kita ketahui dalam suasana bulan puasa, dan menjelang perayaan Idul Fitri 1440 Hijriyah,” tegas Indrayani ketika dikonfirmasi wartawan Tabloid SAR via selulernya, Jumat (24/05/2019).

Munurut, Indrayani kenaikan tarif air PAM kali ini, sangat miris karena bisa disebut semacam “kado buruk” atau “kado membawa sengsara” dari walikota bagi umat muslim yang akan merayakan Idul Fitri pada 5 Juni 2019 mendatang di Kota Palopo.

“Karena sejatinya dalam Bulan Suci Ramadhan yang penuh berkah ini, Pak Wali memberikan kado terbaik bagi masyarakatnya. Kado itu bisa berupa kebijakan yang dapat membuat perasaan warga Palopo menjadi senang dan bahagia. Bukan sebaliknya dengan cara memberi kado berupa kenaikan tarif air bersih, menjelang hari raya Idul Fitri,” terangnya.   

Mahasiswi semester akhir Fakultas Teknik Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo (FTI UNCP) tersebut menuturkan pula bahwa, walikota pada masa-masa suksesi Pilwalkot Palopo beberapa waktu lalu, selalu mendengung-dengungkan APBD Pro Rakyat. Mestinya slogan politik itu dibuktikan oleh walikota, sehingga tidak bermakna bahasa untuk menipu rakyat.

“Jika memang, Pak Wali serius untuk mewujudkan APBD Pro Rakyat, maka kenaikan tarif air bersih yang diusulkan Manajemen PAM Tirta Mangkaluku Palopo, harus dicarikan solusinya tanpa membebani masyarakat secara ekonomis. Kalaupun penyesuaian tarif air PAM sudah tidak dapat ditunda lagi, maka solusinya bisa dengan cara mensubsidi kenaikan tarif itu, menggunakan APBD Kota Palopo,” usul Indrayani.

Selain itu, Indrayani menerangkan, saat ini pihaknya bersama seluruh anggota dan kader SRMD di Palopo, sedang melakukan kajian dan analisis mengenai kebijakan kenaikan tarif air bersih PAM yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2019 mendatang.

“Saat ini kami sedang mengkaji syarat formil dan syarat materil, mengenai kebijakan kenaikan tarif itu. Dan kami juga sementara berupaya melakukan konsolidasi dengan sejumlah lembaga atau organisasi yang ada di Palopo, untuk melakukan aksi penolakan kenaikan tarif air bersih PAM Tirta Mangkaluku Palopo,” terangnya.

Ia menambahkan, kenaikan tarif kali ini hampir sama ketika Walikota Palopo, HM Judas Amir menaikkan tarif air PDAM Palopo sebesar rata-rata 15 persen pada akhir tahun 2013 lalu.

“Kenaikan tarif itu, ditetapkan melalui SK Walikota Palopo Nomor:594/XI/2013 tertanggal 11 November 2013 tentang Penyesuaian Besaran Tarif Air Bersih PDAM Palopo, yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2014. Kebijakan tersebut, sama dengan Kado Tahun Baru 2014, yang tentu mengagetkan dan mengecewakan masyarakat Palopo, khususnya para pelanggan PDAM,” kenang Indrayani.

Sementara itu, Direktur Utama PAM Tirta Mangkaluku  Palopo, Yasir pada akhir Januari 2019 lalu mengatakan, kenaikan tarif ini bagian dari menjaga kesinambungan pelayanan perusahaan yang dipimpinnya.

“Penyesuaian tarif akan kita berlakukan karena penjualan air tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional, akibat inflasi selama lima tahun terakhir. Hal itu berdampak pada harga bahan kimia, listrik, dan materil lainnya,” kata Yasir ketika menggelar konferensi pers di Ruang Rapat PAM Tirta Mangkaluku Palopo, Jl Pongsimpin, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Senin (28/01/2019) lalu.

Yasir juga menyebutkan, alasan lainnya karena komponen gaji pegawai yang setiap tahunnya harus dinaikkan sebagai akibat pengaruh kenaikan upah minimum provinsi (UMP), termasuk penyesuaian jaminan kerja hari tua, upah lembur, serta biaya pemeliharaan kesehatan pegawai dan keluarganya.

“Apa lagi, tarif yang berlaku sekarang sudah tidak up to date lagi dengan dinamika aspek ekonomi PAM untuk perkembangan perusahaan yang sehat. Sebab tarif air bersih terakhir kali dinaikkan pada akhir tahun 2013 yang berlaku per 1 Januari 2014,” kuncinya.

Untuk diketahui, pada Januari 2019 lalu Manajemen PAM Tirta Mangkaluku Palopo mengajukan usulan kenaikan tarif air bersih sebesar rata-rata 25 persen. Namun Walikota Palopo menetapkan kenaikan tarif PAM tersebut, sebesar rata-rata 22 persen atau tiga persen di bawah usulan Dewan Direksi PAM Tirta Mangkaluku Palopo.   

Diketahui pula, sebelumnya tarif air bersih PAM di Kota Palopo bagi pelanggan klaster rumah tangga 1 (R1) hanya sebesar Rp 2.300/M3 (meter kubik) untuk pemakaian air bersih antara 1-10 M3, dan Rp 2.900/M3 untuk pemakaian antara 11-20 M3. Tarif tersebut, dinaikkan menjadi Rp 2.875/M3 untuk pemakaian antara 1-10 M3, dan Rp 3.500/M3 untuk pemakaian antara 11-20 M3.

Sedangkan untuk kategori R2, dari Rp 2.800/M3 dinaikkan menjadi Rp 3.500/M3 untuk pemakaian antara 1-10 M3, dan dari Rp 3.275/M3 naik menjadi Rp 4.375/M3 untuk pemakaian antara 11-20 M3.

Sementara, tarif air untuk klaster pelanggan sosial umum  dan pelanggan sosial khusus yang harganya Rp 1.129/M3, juga ikut dinaikkan sebesar rata-rata 22 persen.

Biaya beban pelanggan atau biaya pemeliharaan meteran air bersih, untuk pipa 1/2 inchi sebesar Rp15 ribu/bulan, pipa 3/4 inchi Rp 17 ribu/bulan, pipa 1 inchi Rp 37 ribu/bulan, dan pipa 2 inchi Rp 45 ribu/bulannya.

Naifnya kenaikan tarif air bersih ini, akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juni 2019 mendatang, sebelum dilakukan sosialisasi secara maksimal bagi masyarakat Palopo, khususnya para pelanggan PAM Tirta Mangkaluku Palopo.

Dan fatalnya, kenaikan tarif air bersih tersebut, dapat dilakukan secara periodik dengan perhitungan sesuai nilai tingkat inflasi ditambah margin sebesar 2 persen pada setiap tahun berjalan.

Sekedar informasi, penolakan kenaikan tarif air bersih, pernah dilakukan oleh SRMD ketika Walikota Palopo, HM Judas Amir menaikkan tarif air bersih PDAM Palopo sebesar rata-rata 15 persen untuk seluruh klaster pelanggan, melalui SK Walikota Palopo Nomor:594/XXI/2013 tertanggal 11 November 2013 tentang Penyesuaian Besaran Tarif Air Bersih PDAM Palopo yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2014.

DPC SRMD Palopo, saat itu menginisiasi aksi penolakan kenaikan tarif air bersih PDAM Palopo, dengan membangun  sebuah aliansi gerakan multi sektor yang menamakan diri “Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI) Palopo”.

Penulis   : William Marthom
Editor     : Zottok

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.