.

.

.

Jumat, 17 Mei 2019

Tunggu Hasil Audit BPKP, Polres Tator Bakal Tersangkakan 25 Kades di Toraja

Kapolres Tator, AKBP Julianto Sirait (tengah) didampingi Kabag Ren Polres Tator, AKP Matius Tappi' dan Kasat Reskrim Polres Tator, Jon Pairunan, ketika menggelar Konferensi Pers di Mapolres Tator, Selasa (14/05/2019).

LSM Arus Bawah Apresisasi Kinerja Polres Tator dalam Mengusut Kasus Korupsi ABPDes di Toraja

TORAJA, Tabloid SAR – Maraknya kasus-kasus bancakan korupsi APBDes, terlebih semenjak terkucurnya Dana Desa dari pemerintah pusat, nampaknya semakin membuat sederet kepala desa (kades) menjadi tersangkut kasus hukum.

Namun sangat patut untuk diapresiasi di sini adalah kinerja Polres Tana Toraja dalam mengusut dugaan korupsi APBDes di wilayah hukumnya yang meliputi dua kabupaten, yakni Tana Toraja (Tator) dan Toraja Utara (Torut), sebab bakal segera mentersangkakan 25 kades atau kepala lembang (kalem).

Adanya penetapan tersangka terhadap 25 kalem tersebut, tinggal menunggu hasil audit BPKP yang tidak lama lagi akan diterima oleh pihak Polres Tator.

Hal tersebut dikemukakan Kapolres Tator, AKBP Julianto Sirait, saat menggelar Konferensi Pers di Mapolres Tator, Selasa (14/05/2019).

“Kita sudah periksa 25 kepala lembang, baik di Tana Toraja maupun di Toraja Utara, mereka akan segera ditersangkakan setelah hasil audit BPKP kami terima,” ujar perwira polisi berpangkat dua melati tersebut.

Jangan anggap kami tidur, lanjut Julianto yang saat itu didampingi Kabag Ren Polres Tator AKP Matius M Tappi dan Kasat Reskirm Jon Pairunan, sebab sejauh ini sudah 25 kalem yang sedang kami periksa terkait dugaan kasus korupsi.

“Hasil penyelidikan, dipastikan para kepala lembang tersebut akan dijadikan tersangka,” ucapnya.

Hanya saja Julianto belum mau mengungkap identitas para kalem dimaksud.

“Dipastikan dalam waktu dekat para kepala lembang tersebut, akan kita ditersangka,” tandasnya.

Lanjut ia menyampaikan, jadi rekan-rekan wartawan sabar dulu yah, biar kami tuntaskan dulu, baru identisasnya diungkap ke teman teman media.

“Ada batas toleransi, kalau kerugian negara kecil kita minta dikembalikan saja,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Julianto juga mewarning para kalem di Toraja untuk tidak main-main dalam menggunakan ABPDes.

“Kita dari pihak kepolisian pasti akan mengusutnya, jika ada laporan dari masyarakat atau kalangan LSM,” tuturnya.

Menurutnya, bahwa dalam penyelidikan kasus korupsi, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Tator.

“Kami bukan mencari kesalahan atas pengelolaan APBDes, tapi kalau ada kerugian negara yang ditimbulkannya, maka pasti kami tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Julianto.

Pada kesempatan itu, Kasat Reskrim Polres Tator, AKP Jon Pairunan menambahkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, terindikasi sejumlah kalem yang dimaksud, telah melakukan penyalahgunaan wewenang serta proyek fiktif.

Modus operandinya, kata Jon lagi, ditemukan dugaan penyalahgunaan APBDes selama rentang waktu Tahun Anggaran 2106 – 2018.

“Ya, selama tiga tahun berturut-turut kita usut semua, ternyata ditemukan indikasi kerugian negara,” bebernya.

Tapi sabar, sambung dia, kita belum mengungkap dulu identitastas para kalem tersebut, karena kita masih menunggu hasil audit BPKP untuk memastikan berapa banyak kerugian negara.

“Jadi berdasarkan penyelidikan, bahwa para kepala lembang tersebut, terindikasi melakukan laporan proyek fiktif dan penyalahgunaan wewenang,” pungkas Kasat Reskrim Polres Tator saat mendampingi Kapolres Tator ketika menggelar konfrensi pers.

Sementara itu, Direktur Eksekutif LSM Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy sangat mengapresiasi langkah pihak Polres Tator dalam mengusut kasus-kasus dugaan korupsi APBDes di wilayah hukumnya.

“Ya, ini merupakan kerja-kerja aparat penegak hukum yang sangat patut diapresiasi, sebab akan mentersangkakan para kepala desa secara massal di Toraja,” tuturnya pada media ini, Jumat (17/05/2019).

Hal yang sangat perlu diacungi jempol di sini, kata aktivis yang akrab disapa Bang Ories ini, sebab dapat mengusut dugaan kasus korupsi ABPDes sekaligus dalam tiga tahun anggaran berturut-turut.

“Tidak seperti aparat penegak hukum yang lainnya, hanya dapat mengusut satu tahun anggaran saja,” tukasnya.

Lanjut ia menuturkan, padahal kasus-kasus dugaan korupsi APBDes itu sudah sangat terstruktur, sistimatis dan masif dari tahun ke tahun.
“Jika mau jujur, maka setiap Tahun Anggaran APBDes, khususnya Dana Desa selalu saja dijadikan sebagai bancakan korupsi,” kata Bang Ories.

Lebih lanjut ia mengemukakan, faktanya sudah ratusan trilliun Dana Desa yang dikucurkan pemerintah tapi sama sekali tidak memberikan asas manfaat pada masyarakat di desa, secara maksimal.

“Coba telisik gaya hidup mewah para kades, hampir semuanya memiliki rumah mewah dan mobil pribadi. Lalu darimana mereka memiliki kekayaan yang bersifat instans seperti itu,” ujarnya penuh tanya.

Bang Ories lalu menyarankan, agar pihak kepolisian dan kejaksaan di daerah lainnya supaya dapat pula meniru langkah pihak Polres Tator dalam mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi APBDes.

“Kalau hanya megusut pada sebatas satu tahun anggaran saja, pasti hanya ditemukan sedikit kerugian negara,” tandasnya.

Penulis   : Tim Redaksi
Editor     : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.