.

.

.

Kamis, 20 Juni 2019

Inspektorat Langsung Tindak Lanjuti Temuan BPK RI pada 15 Desa di Kabupaten Luwu

Wabup Luwu, Syukur Bijak foto bersama dengan Wabup Tana Toraja, Victor Datuan Batara di sela-sela acara pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Jl. AP Pettarani Makassar, Rabu (19/06/2019)

LUWU, Tabloid SAR – Inspektorat Kabupaten Luwu, langsung menindak lanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di 15 desa yang ada di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menurut, Kepala Inspektorat Kabupaten Luwu, Sakri, sebanyak 15 desa di Luwu yang masuk dalam catatan khusus BPK RI pada semester 1 tahun 2019.

“Itu sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima Pak Bupati (Basmin Mattayang) pada bulan Mei 2019 lalu,” kata Sakri pada Rabu (19/06/2019).

Hanya saja hingga kini, Sakri, masih enggan membeberkan temuan-temuan dalam LHP tersebut. Ia bahkan menolak menyebutkan 15 nama desa yang dimaksud oleh BPK RI dalam LHP.

“Berdasakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, maka 15 desa di Kabupaten Luwu saat ini kami datangi dan periksa. Itu sebagai bentuk tindak lanjut kami (Inspektorat) atas rekomendasi BPK RI,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Luwu, Syukur Bijak dalam kesempatan yang berbeda menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk segera menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Hal tersebut, disampaikan Wabup Luwu di sela-sela acara pertemuan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Jl. Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Rabu (19/06/2019).

“Insya Allah, setelah kegiatan ini, kami akan langsung melakukan koordinasi dengan seluruh OPD terkait di lingkup Pemkab Luwu, untuk segera memberikan laporan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI,” kata Syukur.

Sedangkan, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono menjelaskan bahwa, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP di terima.

“Itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” jelasnya.

Editor : William Marthom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

.